Saumlaki Kapatanews.com – Dugaan praktik kecurangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kini mencuat ke publik, setelah sejumlah tenaga honorer mengaku menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari pemerintah daerah tanpa pernah diumumkan secara terbuka.
Seorang tenaga honorer yang berhasil ditemui wartawan identitasnya kami rahasiakan demi keselamatan narasumber membuka fakta mengejutkan. Ia mengaku dinyatakan “Lolos” dalam pengumuman resmi seleksi PPPK 2024, namun tidak pernah Honor dan mengantongi SK dari Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar.
Praktik SK Siluman dan Jalur Belakang
Pengakuan tersebut menguatkan dugaan adanya SK siluman, yakni surat keputusan pengangkatan PPPK yang tidak tercantum dalam daftar resmi pengumuman hasil seleksi, dan tidak diunggah pada sistem resmi pemerintah seperti SSCASN atau BKN. SK tersebut diduga dikeluarkan melalui jalur internal tanpa prosedur administratif yang semestinya.
Lebih lanjut, narasumber menyebutkan bahwa terdapat pola praktik manipulasi yang terjadi sejak proses penilaian, terutama pada tahapan wawancara. Banyak honorer yang mengaku memiliki nilai tinggi pada Computer Assisted Test (CAT), namun tereliminasi karena nilai wawancara mereka anjlok tanpa alasan yang jelas.
“Banyak teman yang nilainya di atas 100 di CAT, tapi saat nilai wawancara keluar, bisa turun jadi 40-an. Anehnya, yang dekat dengan pejabat tertentu malah nilai wawancaranya tinggi padahal performanya biasa saja,” ungkap seorang peserta seleksi tenaga teknis yang tidak lolos saat di temui di Kantor BKPSDM.
Modus Praktik Manipulasi PPPK
Investigasi redaksi Kapatanews.com menemukan beberapa modus yang sering terjadi dalam proses seleksi PPPK, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, antara lain:
- Manipulasi Nilai Wawancara
Penilai yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah daerah bisa memberikan skor wawancara yang tidak objektif. Peserta yang memiliki kedekatan dengan pejabat atau membayar sejumlah uang dilaporkan mendapat nilai maksimal. - Penghilangan Nama Peserta dalam Pengumuman Resmi
Dalam beberapa kasus, peserta yang lolos secara murni justru namanya tidak muncul di pengumuman. Sebaliknya, ada nama lain yang sebelumnya tidak mengikuti tes secara lengkap, namun muncul sebagai “pengganti”. - SK Pengangkatan Tanpa Pengumuman
Peserta yang dinyatakan tidak lulus secara publik, namun kemudian diam-diam menerima SK dari pemerintah daerah dan mulai aktif bekerja. Praktik ini dikenal dengan istilah “SK siluman”. - Permintaan Uang Pelicin
Beberapa honorer menyebutkan bahwa ada permintaan dana dalam bentuk “uang terima kasih” atau “biaya administrasi pengangkatan”, dengan nominal bervariasi antara 10–25 juta rupiah. - Pemalsuan Dokumen Pengalaman Kerja
Peserta yang sebenarnya belum memiliki masa kerja sesuai syarat, memalsukan dokumen pengalaman kerja untuk menambah bobot penilaian.
Seruan Pemeriksaan Menyeluruh
Menanggapi situasi ini, beberapa aktivis pendidikan dan tokoh masyarakat menyerukan audit menyeluruh terhadap seluruh tahapan seleksi PPPK di Kepulauan Tanimbar. Mereka juga menuntut agar BKPSDM membuka secara terbuka daftar nama yang telah menerima SK pengangkatan PPPK.
“Kalau sistem ini dibiarkan, maka kita sedang menciptakan aparatur pemerintah yang korup sejak awal. Mereka masuk lewat jalan belakang, dan pasti akan menyalahgunakan kekuasaan ketika menjabat,” tegas salah seorang peserta seleeksi PPPK yang meminta namanya dirahasiakan.
“Kami minta supaya DPRD dan inspektorat ikut turun tangan. Ini bukan sekadar salah teknis, tapi sudah masuk ke wilayah pidana. Rakyat harus tahu siapa yang main-main dengan nasib para honorer.” Tambahnya.
BKPSDM Masih Bungkam
Upaya konfirmasi kepada pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM hingga saat ini belum mendapat jawaban. Wartawan telah menyampaikan permohonan wawancara resmi, namun belum ada tanggapan tertulis maupun pernyataan terbuka dari kepala BKPSDM.
Sementara itu, sejumlah ASN yang bekerja di lingkungan BKPSDM memilih diam. Salah satu staf hanya berkata, “Kami tidak punya wewenang bicara, semua harus dari kepala dinas.”
Catatan Redaksi: Jika Anda adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan merasa dirugikan atau mengetahui praktik manipulasi dalam proses seleksi, silakan hubungi nomor redaksi kami : 081367486991 atau email: redaksikapatanews@gmail.com. Identitas Anda akan kami rahasiakan demi perlindungan hukum dan keselamatan. (KN-07)
