Kapatanews.com, Saumlaki – Suara tajam kembali menggelegar dari barisan pemuda Tanimbar. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) secara lantang menyatakan kekecewaan mereka atas kinerja 100 hari Bupati Ricky Jauwerissa dan Wakil Bupati dr. Julyana Ch. Ratuanak. Di balik janji manis kampanye, pemuda melihat kenyataan pahit yang dirasakan rakyat di lapangan: stagnasi, manipulasi, dan aroma arogansi kekuasaan yang menyengat.
Sekretaris DPD KNPI, Doljer Unawekla, membeberkan sejumlah catatan kritis yang mencengangkan publik. Menurutnya, alih-alih membawa perubahan, pemerintahan RJ-JR justru menciptakan ketidakpercayaan publik sejak hari pertama menjabat.
“Kami tak melihat arah yang jelas. Apa yang dibanggakan dari 100 hari ini selain retorika dan pencitraan semu?” tegasnya, Jumat (20/6).
Salah satu poin paling menyakitkan adalah dugaan tidak transparannya proses seleksi Sekretaris Daerah. Publik dibiarkan bertanya-tanya, sementara segelintir elit seakan bermain di balik layar.
“Jika sekda saja dipilih tanpa proses terbuka, bagaimana nasib jabatan lain? Bagaimana nasib rakyat kecil yang berharap pada keadilan administrasi?” tanya Doljer dengan nada tinggi.
Tak hanya itu, KNPI menyoroti kebijakan tak manusiawi yang memaksa sekitar 10 kepala keluarga di perumahan Bomaki untuk mengosongkan tempat tinggal mereka.
“Di mana nurani pemerintah? Itu bukan hanya rumah, itu kehidupan. Apa harus rakyat kecil dikorbankan demi agenda tersembunyi?” ucapnya getir.
Program “Tanimbar Terang” pun dinilai sebagai lelucon tragis. Lampu-lampu jalan poros yang baru dipasang, kini sudah padam dan tak berfungsi.
“Ini proyek asal jadi. Dana keluar, proyek jalan, tapi manfaatnya nihil. Siapa yang bertanggung jawab atas uang rakyat yang dibakar begitu saja?” kritik Doljer pedas.
Lebih memprihatinkan lagi, munculnya oknum pejabat yang bertindak seolah-olah mereka adalah “bupati kecil”. Mereka disebut sering memamerkan kekuasaan dan bertindak layaknya pengawal pribadi pemimpin daerah.
“Mereka ini bukan pejuang rakyat, tapi bayang-bayang masa lalu yang haus balas jasa politik,” ungkap Doljer dengan nada sinis.
KNPI KKT tak tinggal diam. Sebagai organisasi pemuda, mereka berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan. Bagi mereka, kekuasaan harus diawasi, bukan dipuja.
“Kami bukan musuh pemerintah. Kami adalah mitra kritis yang siap menyuarakan jeritan rakyat dan menyodorkan solusi,” tegasnya.
Dirinya pun mendesak agar seleksi dan pelantikan direktur serta jajaran PDAM dilakukan secara profesional dan akuntabel.
“Air adalah hak dasar. Jika jabatan di PDAM hanya diberikan berdasarkan kedekatan politik, maka rakyatlah yang akan terus menjerit karena air tak mengalir,” katanya lantang.
DPD KNPI menegaskan bahwa 100 hari pertama ini telah menjadi cermin kegagalan dan potret suram dari arah pemerintahan RJ-JR. Mereka meminta Bupati dan Wakil Bupati segera bangun dari euforia kemenangan politik dan bekerja nyata untuk rakyat.
“Jika tidak, sejarah akan mencatat RJ-JR sebagai pasangan pemimpin yang gagal sejak langkah pertama,” pungkas Doljer Unawekla dengan suara dingin menekan.
Catatan Redaksi: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik DPD KNPI ini hingga berita ini diterbitkan. (KN-07)
