Saumlaki, Kapatanews.com – Kecurigaan serius kembali menyeruak dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Seorang peserta bernama Pita Sujiyanti, yang tidak pernah bekerja sebagai tenaga honorer di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), justru dinyatakan lulus dan menduduki posisi PPPK di instansi tersebut.
Temuan ini memicu amarah banyak pihak karena diduga kuat terdapat permainan dan manipulasi sistematis yang dilakukan oknum dalam instansi tersebut. Informasi yang diterima Kapatanews.com mengungkapkan bahwa Pita tidak memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai pegawai honorer daerah, bahkan tidak pernah tercatat bekerja di lingkungan BPKAD.
“Dia tidak pernah jadi tenaga honorer, tidak pernah terlihat kerja, dan tidak ada SK. Tapi anehnya dia bisa lulus. Ini jelas kerja mafia!” ungkap seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (4/7/2025).
Sumber tersebut menyebutkan bahwa kasus ini adalah puncak dari kekecewaan para honorer yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan loyalitas tinggi, namun justru tersisih oleh orang-orang yang disusupkan tanpa dasar pengalaman kerja.
“Ada yang sudah kerja selama dua bahkan lima tahun, pagi sampai malam, di kantor yang sama. Tapi malah digantikan oleh orang yang tidak pernah kerja di situ. Ini penghinaan!” lanjutnya dengan nada kesal.
Dugaan praktik kecurangan ini memperkuat persepsi publik bahwa seleksi PPPK di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dicemari oleh permainan kotor dan titipan. Modus yang digunakan adalah memasukkan nama-nama tertentu dengan rekayasa dokumen, meskipun tidak memenuhi syarat sebagai tenaga honorer daerah.
Yang paling memprihatinkan, para pegawai honorer yang benar-benar bekerja justru tidak lolos seleksi, meskipun secara syarat administratif maupun pengalaman kerja sangat memenuhi kriteria. Sementara itu, Pita Sujiyanti berhasil masuk dan ditetapkan sebagai salah satu penerima kuota PPPK.
“Kami tahu permainan ini dari awal. Tapi karena kami orang kecil, tidak ada yang dengar suara kami. Tapi kali ini, kami akan bawa ini ke inspektorat dan kepolisian. Harus ada yang bertanggung jawab!” tegas sumber tersebut.
Menurut informasi tambahan, laporan resmi terhadap dugaan ini akan segera diajukan ke Inspektorat Daerah dan Polres Kepulauan Tanimbar, dengan harapan ada tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Termasuk di dalamnya oknum pejabat di Dinas BPKAD maupun panitia seleksi PPPK di Tanimbar.
Praktik manipulasi ini diduga bukan yang pertama kali terjadi, namun baru kali ini terbongkar secara terang-terangan karena para korban sudah tidak sanggup lagi menahan rasa kecewa dan ketidakadilan. Para honorer yang merasa dikorbankan kini membentuk semacam aliansi diam-diam untuk mengumpulkan bukti dan memperjuangkan hak mereka.
Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa dan Kepala Inspektorat Daerah diminta untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan hukum dan administratif terhadap skandal ini. Sebab, jika dibiarkan, akan merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan daerah dan proses seleksi ASN.
“Kami harap Bupati jangan tutup mata. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi ini soal keadilan dan masa depan masyarakat. Honorer itu sudah bertahun-tahun kerja, kenapa mereka yang dikorbankan?” tambah sumber tersebut.
Selain itu, banyak pihak mendesak agar proses seleksi PPPK yang sudah diumumkan ditinjau ulang secara menyeluruh, terutama dengan memverifikasi kembali riwayat kerja setiap peserta, dokumen SK, dan mekanisme kelulusan.
Di tengah tuntutan tersebut, belum ada pernyataan resmi dari BPKAD maupun panitia seleksi PPPK terkait tuduhan tersebut. Namun gelombang kritik dan kemarahan publik terus bergulir. Masyarakat pun mulai mempertanyakan seberapa dalam jaringan permainan ini merusak sistem rekrutmen ASN di Tanimbar.
Bila tidak segera diusut, maka kasus ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi proses seleksi ke depan dan membuka ruang yang lebih luas untuk mafia birokrasi bekerja secara leluasa.
“Jangan biarkan orang yang tidak pernah kerja malah terima gaji dari negara, sementara yang sudah setia kerja bertahun-tahun dikhianati. Negara ini harus berpihak pada yang benar!” pungkas narasumber dengan penuh emosi. (KN-07)
