Oleh: Anders Luturyali – Aktivis Pemuda Katolik
Di balik kemegahan kantor bupati yang menjulang di pusat kota Saumlaki, sebuah kekuatan gelap menjalar tanpa bentuk, tanpa jabatan, namun mengikat seluruh denyut kekuasaan. Di Kepulauan Tanimbar, banyak yang mulai berbisik dalam ketakutan: bupati yang duduk di singgasana hanyalah boneka. Pemegang kekuasaan sejati adalah seorang konglomerat bayangan.
Ia tak pernah berdiri di podium kampanye. Ia tak mengangkat tangan saat rakyat bersorak. Tapi setiap lembar keputusan, setiap pemecatan, setiap proyek, bahkan setiap bisik mutasi berasal dari arahnya. Ia bukan pemimpin formal, namun kekuasaannya menjalar seperti gurita yang menjerat seluruh sendi pemerintahan.
Boneka Bermahkota, Dalang di Balik Layar
Konglomerat itu tak asing bagi masyarakat Tanimbar. Nama dan wajahnya dikenal luas, namun disebut dengan bisik-bisik. Ia menguasai sektor vital logistik, transportasi, proyek infrastruktur, hingga pasokan sembako. Ia punya semua: uang, jaringan, pengaruh, dan kini, kendali atas pemerintahan.
“Semua tahu, bupati hanya lambang. Dalangnya adalah dia,” ujarnya dengan suara pelan, seolah takut dinding bisa mendengar. “Tidak ada rapat besar yang digelar tanpa restunya. Tidak ada mutasi ASN yang terjadi tanpa persetujuannya. Bahkan, kadang SK pun dicetak atas Perintahnya.”
Dalam dunia yang dikendalikan oleh pengusaha ini, loyalitas tak diukur dari kinerja, tapi dari seberapa dalam seseorang mencium tangan kekuasaan. Ketakutan merayap di kantor-kantor pemerintah, membuat banyak pegawai negeri sipil bekerja dengan tubuh yang tegak tapi hati yang terguncang.
Jalan Pagi dan Sore: Ritual Kesetiaan di Bawah Bayang-Bayang
Setiap pagi dan sore, sekelompok pejabat, kontraktor, dan politikus curang dan Komisioner mengikuti kegiatan rutin: “jalan sehat”. Namun ini bukan sekadar olahraga, melainkan ritual politik terselubung. Di balik senyum dan sapa santai, terselip perintah, teguran, bahkan ancaman. Di sana, kesetiaan diukur, dan pengkhianatan ditandai.
“Kalau kau bukan bagian dari kelompok jalan pagi, maka hari-harimu akan dihitung mundur,” ungkapnya. “Banyak ASN yang direncanakan dipindahkan ke tempat pembuangan Molu Maru. Mereka hanya diberitahu, ‘perintah dari atas.’ Tapi kita semua tahu, siapa ‘atas’ itu.”
Pegawai yang dulu aktif dan profesional kini membisu. Bukan karena kehilangan semangat, tapi karena takut dilenyapkan karirnya dengan satu kata dari sang konglomerat.
Represi yang Membungkam: Dari ASN hingga Suara Rakyat Tanimbar
Para ASN yang pernah mendukung calon lawan politik kini hidup dalam tekanan. Banyak dari mereka ‘diparkir’, tidak diberi jabatan, bahkan ada yang akan dipindahkan ke pulau-pulau terpencil yang nyaris terputus dari akses yang gampang. Mereka yang bersuara diancam, difitnah, bahkan diproses hukum dengan alasan yang dicari-cari.
Yang lebih memilukan, masyarakat biasa pun jadi korban. Bantuan sosial menjadi senjata politik. Hanya mereka yang ‘tunduk’ yang mendapat jatah. Pengusaha lokal yang berseberangan tidak mendapat proyek. Izin usaha dipersulit. Tanimbar perlahan-lahan berubah menjadi teater kekuasaan penuh pengawasan dan pembalasan.
Kekuasaan Tanpa Wajah, Balas Dendam Tanpa Nama
Pemerintahan yang seharusnya mengayomi, kini jadi alat pembalasan. Kebijakan bukan ditentukan oleh kajian dan kebutuhan rakyat, tapi oleh dendam lama dan kepentingan pribadi sang Konglomerat dan kroni-kroninya. Suatu sistem di mana rakyat hanya pion, dan konglomerat adalah dewa yang menentukan siapa hidup, siapa tersingkir dan siapa yang akan mati.
“Rencana jalan pagi makan siapa, jalan sore pindahkan ASN siapa dan Nongkrong Malam di Kampung Kuliner, atur Proyek, atur auditor dan APIP agar kerja kotor tidak ada di atas Meja Kejaksaan. Setelah itu barulah Disetujui oleh Konglomerat dan perintah dieksekusi oleh Bupati,”terangnya.
Bahkan ada Seorang mantan caleg oposisi menuturkan: “Saya dilarang ikut kegiatan masyarakat. Dituduh macam-macam. Hanya karena saya dulu beda pilihan. Ini bukan politik. Ini persekusi terselubung.”
Ketakutan menjelma menjadi bagian dari udara yang dihirup masyarakat. Di kantor, di pasar, di gereja, bahkan di pesta rakyat semua orang memilih diam. Karena satu kata salah, bisa membuat hidupmu berubah total.
Demokrasi yang Dikebiri, Nurani yang Dikorbankan
Di mana suara rakyat? Di mana arti pemilu jika yang berkuasa adalah uang dan jaringan gelap?
Pilihan rakyat sudah dicurangi sejak awal, bukan lewat kecurangan pemilu terbuka, tapi melalui rekayasa pengaruh dan dominasi modal. Demokrasi dikerdilkan, rakyat dijauhkan dari kendali atas pemerintahannya sendiri. Apa arti pilkada jika keputusan sejati dibuat dalam ruang tertutup milik seorang taipan?
Media lokal terpaksa membisu. Mereka hidup dari iklan dan akses. Jika melawan, berarti tamat. Beberapa wartawan yang mencoba kritis, mendadak kehilangan pekerjaan, diancam, bahkan dipaksa minta maaf secara terbuka.
LSM pun tak berdaya. Mereka yang kritis dibungkam, dituduh pembuat onar, atau diseret dalam kasus yang dibuat-buat.
Cahaya di Ujung Terowongan: Rakyat Sedang Terbangun
Namun, dalam senyap, bara mulai menyala. Diskusi-diskusi kecil tumbuh di rumah-rumah sederhana, di ruang-ruang gereja, di komunitas pemuda. Mereka mulai sadar bahwa daerah ini tak boleh dikendalikan oleh satu orang yang tidak mendapat mandat rakyat.
“Kalau kita biarkan, anak cucu kita hanya akan mewarisi ketakutan,” ujar Anders. “Kita harus kembalikan hak rakyat. Pemimpin bukanlah penguasa absolut, apalagi boneka konglomerat. Pemimpin adalah pelayan masyarakat.”
Tanimbar sedang berada di persimpangan sejarah. Antara tunduk dalam bayang kekuasaan yang tak terlihat namun nyata, atau bangkit, melawan dengan nurani, dengan keberanian, dan dengan suara yang tak bisa dibeli.
Tapi satu hal pasti: sejarah sedang mencatat. Apakah rakyat Tanimbar memilih menjadi budak kekuasaan gelap, atau menjadi bangsa yang kembali menggenggam takdirnya sendiri. (KN-07)
