Saumlaki, Kapatanews.com – Janji politik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa dan dr. Julyana Ratuanak, yang sempat menghebohkan publik saat masa kampanye, kini menjadi sorotan. Janji mereka untuk memberikan bantuan dana sebesar Rp100 juta hingga Rp300 juta kepada setiap Rukun Tetangga (RT) di Tanimbar belum juga direalisasikan hingga 100 hari masa kerja pertama.
Janji itu disampaikan secara terbuka dalam debat kandidat pertama yang digelar di Gedung Temar Lolan, Larat, dan disiarkan secara luas oleh TV One. Dalam pernyataan yang saat itu disambut antusias warga, pasangan calon tersebut berkomitmen memperkuat pembangunan berbasis komunitas lewat alokasi dana langsung ke struktur pemerintahan terkecil: RT.
Namun, hingga kini, tidak ada satu pun RT di Kepulauan Tanimbar yang menerima bantuan dana sebagaimana dijanjikan. Bupati dan Wakil Bupati Ricky Jauwerissa dan dr. Julyana Chaterina Ratuanak belum memberikan pernyataan resmi mengenai alasan keterlambatan atau pembatalan program tersebut.
Kekecewaan di Akar Rumput
Banyak ketua RT di berbagai kecamatan menyatakan bahwa mereka belum menerima informasi apapun dari pemerintah kabupaten terkait rencana pencairan bantuan. Bahkan sebagian dari mereka mengaku telah beberapa kali mencoba mengakses informasi melalui jalur resmi, namun tak mendapatkan kejelasan.
Seorang ketua RT di Wermaktian mengatakan bahwa janji tersebut sempat menjadi harapan besar bagi masyarakatnya.
“Waktu itu kami sudah mulai berdiskusi tentang program kerja apa yang bisa dibuat jika dana benar-benar turun. Tapi sekarang, semuanya seperti angin lalu,” ungkapnya, meminta namanya tidak disebutkan karena alasan keamanan.
Hal serupa juga dirasakan oleh pengurus RT lainnya di Kecamatan Wermaktian. Mereka mengaku telah menerima banyak pertanyaan dari warga soal kapan dana itu akan dicairkan, tetapi mereka sendiri tidak memiliki jawaban.
“Warga bertanya terus, kami bingung menjawab. Kalau ini hanya janji kampanye, berarti kami semua sudah dibohongi secara massal,” ujarnya.
Tak Tercantum dalam Program 100 Hari
Penelusuran terhadap dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjukkan bahwa program bantuan dana untuk RT tidak tercantum dalam prioritas 100 hari pertama pemerintahan Ricky-Julyana. Fokus kebijakan mereka lebih banyak diarahkan pada penataan birokrasi internal dan sektor kesehatan dasar.
Sejumlah pihak menilai hal ini sebagai indikasi bahwa janji tersebut tidak benar-benar disiapkan secara matang dari awal.
“Jika sebuah program benar-benar menjadi prioritas, mestinya masuk dalam 100 hari kerja. Faktanya, tidak ada satupun petunjuk anggaran untuk itu,” kata seorang Ketua RT di Kecamatan Wermaktian yang enggan disebutkan namanya.
DPRD dan Publik Mulai Bertanya
Dari kalangan legislatif, sejumlah anggota DPRD mulai mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan janji politik yang telah diucapkan di ruang publik.
Seorang anggota DPRD KKT menegaskan bahwa janji yang disampaikan dalam forum resmi, seperti debat publik, seharusnya memiliki bobot komitmen yang tinggi.
“Kita harus hati-hati terhadap praktik politik populis yang tidak dibarengi kesiapan anggaran dan perencanaan. Kalau begini, bisa merusak kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa lembaga DPRD akan mendorong adanya klarifikasi resmi dari pemerintah daerah terkait status janji tersebut.
Warga Menilai Janji Hanya Pemanis Kampanye
Masyarakat kini mulai mengungkapkan kekecewaan secara terbuka, terutama di media sosial. Banyak yang menilai janji bantuan RT tersebut hanyalah “pemanis kampanye” untuk meraih suara.
“Kalau memang tidak ada niat untuk realisasi, kenapa harus diucapkan dalam debat resmi? Itu sama saja mempermainkan harapan masyarakat,” tulis salah satu warganet dalam unggahannya di facebook.
Beberapa tokoh masyarakat bahkan menilai bahwa janji tersebut dapat dikategorikan sebagai manipulasi publik jika tidak ada penjelasan atau realisasi yang jelas.
Pemerintah Belum Angkat Bicara
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Ricky Jauwerissa maupun Wakil Bupati dr. Julyana Ratuanak. Beberapa sumber internal di lingkungan kantor bupati menyebutkan bahwa program bantuan RT tersebut belum masuk dalam pembahasan anggaran tahun berjalan, namun informasi itu belum bisa dikonfirmasi secara resmi.
Ketika awak media mencoba menghubungi pihak humas pemkab, tidak ada tanggapan hingga tenggat penulisan berita.
Sementara itu, masyarakat Tanimbar terus menanti kejelasan. Mereka berharap pemerintah daerah bisa segera memberikan jawaban, sekaligus membuktikan bahwa janji-janji kampanye bukan sekadar strategi untuk meraih kekuasaan, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat. (KN-07)
