Saumlaki, Kapatanews.com – Suara keras dan tajam datang dari Ormas/OKP Katolik Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mereka tak lagi menutup mata terhadap potensi penyimpangan dalam proses seleksi dan rotasi pejabat daerah.
Dalam pernyataan resmi yang mengguncang jagat birokrasi lokal, mereka mengirim pesan tegas: jangan main-main dengan meritokrasi, atau bersiap menghadapi Pengadilan Rakyat.
Fidel Samponu juru bicara organisasi ini, dengan nada serius menyampaikan bahwa proses seleksi pejabat di Kepulauan Tanimbar harus didasarkan pada rekam jejak, kapabilitas, dan integritas bukan karena kedekatan personal, loyalitas kelompok, atau tekanan politik dari aktor-aktor kekuasaan.
“Meritokrasi bukan hanya instrumen teknokratik, tetapi juga bentuk keberpihakan pada masyarakat yang menginginkan pelayanan publik berkeadilan dan tidak diskriminatif,” ujarnya.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Di balik wajah tenangnya, Fidel menyimpan amarah publik yang kian menumpuk terhadap praktik-praktik kotor yang diduga mulai merasuki tubuh birokrasi daerah. Dalam nada yang kian menggigit, ia menegaskan komitmen Ormas Katolik untuk mengawasi ketat setiap tahapan seleksi dan rotasi jabatan struktural.
“Kami tidak akan diam ketika jalur meritokrasi disimpangkan demi kepentingan pragmatis. Kami akan hadir sebagai kontrol sosial yang konstruktif namun tegas, dalam semangat menjaga marwah reformasi birokrasi dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan,” katanya lantang.
Pernyataan Fidel bukan sekadar peringatan itu adalah ultimatum moral. Dalam sebuah ekosistem birokrasi yang rawan disusupi praktik transaksional dan nepotisme, ia mengingatkan bahwa pengkhianatan terhadap prinsip meritokrasi bukan hanya soal prosedural, tapi soal pengkhianatan terhadap hak rakyat atas pelayanan publik yang adil.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa pemerintahan yang kuat tidak dibangun dari loyalitas sempit terhadap kelompok tertentu, tetapi dari nilai-nilai objektif, profesional, dan berkeadilan struktural. Menurutnya, ketika birokrasi dikuasai oleh jaringan kepentingan yang tidak sehat, maka rakyatlah yang paling pertama dikorbankan.
“Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang loyal terhadap kelompok, melainkan yang tegak pada nilai-nilai objektivitas, profesionalisme, dan keadilan struktural,” tandasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang membekas dan mengguncang:
“Jalan reformasi birokrasi memang terjal, tetapi tidak boleh berhenti. Sampai jumpa di Pengadilan Rakyat.”
Kalimat itu menyatakan bahwa bila birokrasi di Kepulauan Tanimbar terus membutakan mata terhadap penyimpangan, maka Ormas ini siap menyeret persoalan ke ruang-ruang advokasi, forum publik, bahkan pengadilan sosial yang bisa membongkar semua borok kepemimpinan daerah.
Pernyataan ini muncul di tengah-tengah kecurigaan publik terhadap berbagai rotasi jabatan yang akhir-akhir ini terkesan janggal. Sejumlah posisi strategis di pemerintahan kabupaten diduga diisi bukan karena kompetensi, tetapi karena kedekatan dengan elite kekuasaan.
Sinyalemen itu ditangkap tajam oleh Ormas Katolik. Mereka merasa perlu hadir sebagai penyeimbang dan pengawal reformasi birokrasi yang kerap menjadi jargon kosong kekuasaan.
Pernyataan ini juga bisa dibaca sebagai tamparan keras bagi para pengambil keputusan di Kepulauan Tanimbar agar tidak bermain api dengan kewenangan yang dipercayakan rakyat.
“Kalau pejabat dipilih berdasarkan loyalitas, bukan kapasitas, maka kita sedang mengundang bencana administratif yang hanya akan merugikan masyarakat luas. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas Fidel.
Ormas/OKP Katolik ini bahkan menyatakan siap menggalang kekuatan sipil yang lebih luas mengajak organisasi lintas iman, akademisi, jurnalis, dan tokoh adat untuk bergandengan tangan mengawal jalannya reformasi birokrasi di daerah yang kerap terlupakan pusat ini.
Pernyataan mereka ibarat dentang lonceng pengingat bagi pejabat dan elite lokal: bahwa kekuasaan adalah mandat rakyat, bukan alat transaksi. Dan siapapun yang coba menyalahgunakannya akan berhadapan dengan gelombang perlawanan moral yang tak bisa dibungkam.
Tak ada lagi ruang nyaman untuk politik dagang sapi dalam birokrasi. Di bawah bayang-bayang penindasan struktural dan praktik birokrasi korup, rakyat butuh suara keras yang berdiri tegak seperti ini.
Ormas Katolik Tanimbar telah membuka jalan. Kini, semua mata tertuju pada siapa yang akan berani menjawab atau justru bersembunyi di balik kekuasaan. (KN-07)
