Maluku, Kapatanews.com – Ratusan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Intelektual Maluku menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (7/1/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan tuntutan terkait dugaan pemerasan yang disebut melibatkan sejumlah jaksa dalam penanganan perkara mantan bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, S.H., MH.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, massa aksi meminta agar institusi kejaksaan melakukan penelusuran internal secara menyeluruh dan memberikan kejelasan kepada publik.
Menurut para demonstran, isu tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Aksi berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Maluku sejak pagi hari. Massa membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian dengan pengawalan aparat keamanan. Tidak dilaporkan adanya gangguan ketertiban selama aksi berlangsung.
Penanggung jawab aksi, Selvianus Imsula, menyampaikan bahwa terdapat enam tuntutan utama yang mereka ajukan. Salah satu tuntutan tersebut adalah permintaan agar oknum jaksa yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut keterangan Imsula, dugaan kasus tersebut berkaitan dengan penanganan perkara yang menyeret nama Petrus Fatlolon. Ia menilai kejaksaan perlu menjelaskan secara terbuka tahapan penanganan perkara agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami meminta agar kejaksaan menegakkan aturan secara konsisten dan menyampaikan hasilnya kepada publik,” ujar Imsula saat ditemui di sela aksi.
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa menyerahkan dokumen tuntutan kepada Asisten Intelijen Kejaksaan Negeri Ambon, Diky Octavia. Dokumen tersebut diterima untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan dan instansi terkait guna ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal.
Isu dugaan pemerasan ini disebut telah menjadi perhatian publik di Maluku dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah kalangan menilai transparansi penanganan perkara menjadi faktor penting untuk menjaga integritas lembaga penegak hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kejaksaan belum memberikan keterangan resmi terkait isi tuntutan maupun perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut. Kejaksaan menyatakan akan mempelajari aspirasi yang disampaikan massa dan menunggu proses klarifikasi internal.
Aksi unjuk rasa berakhir pada siang hari dan massa membubarkan diri secara tertib. Aktivitas pelayanan publik di sekitar kantor Kejaksaan Tinggi Maluku dilaporkan tetap berjalan normal, sementara publik masih menunggu pernyataan resmi dari pihak berwenang terkait perkembangan kasus yang dipersoalkan. (KN-07)
