Jakarta, Kapata News –Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (DPP GPPB) optimistis, program Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi bakal berjalan sesuai target dan mendapatkan hasil positif. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Ketua DPP GPPB Abraham menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bahlil sebagai ketua Satgas tersebut tepat. Ia menekankan pula, proyek hilirisasi merupakan faktor penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya dapat dapat meningkatkan nilai tambah komoditas sumber daya alam, tetapi juga membuka peluang lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat. “Kami melihat upaya yang dilakukan pemerintah sangat konkret dan terukur. Dengan kebijakan yang pro-investasi serta dorongan terhadap sektor-sektor strategis, hilirisasi semakin nyata dampaknya bagi perekonomian nasional,” katanya kepada Investortrust, Sabtu (08/03/2025).
US$ 40 Miliar
Selain itu, lanjut dia, program hilirisasi yang dijalankan juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap ekspor bahan mentah, serta meningkatkan daya saing industri di pasar global. Ia menyebut DPP GPPB juga mengapresiasi kinerja Bahlil dalam menghadapi berbagai tantangan dalam sektor energi dan investasi.
Abraham yang juga tercatat sebagai mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menilai, kepemimpinan yang visioner menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan proyek hilirisasi. “Kami yakin bahwa dengan kepemimpinan yang kuat serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, target hilirisasi nasional bisa tercapai sesuai rencana, terutama di bawah kepemimpinan Pak Menteri Bahlil,” tutur dia.
Dengan percepatan hilirisasi, ia meyakini Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan bertransformasi menjadi negara industri yang lebih maju dan kompetitif di tingkat global. Hal ini sesuai upaya pemerintah terus mempercepat hilirisasi industri nasional, guna meningkatkan ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hilirisasi Pertanian Juga
Dalam pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, 3 Maret 2025, disepakati ada 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai US$ 40 miliar. Bahlil menjelaskan, proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis, termasuk minyak dan gas, pertambangan, pertanian, hingga kelautan.
“Kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar US$ 618 miliar. Untuk tahun 2025, yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama, yang total investasinya kurang lebih sekitar US$ 40 miliar. Tadi, kita sudah melakukan pembahasan secara detail termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa saja yang akan kita lakukan,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (03/03/2025).
Empat Substansi Satgas
Menteri Bahlil juga menyebut empat substansi penting yang diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Beleid tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 3 Januari 2025.
“Saya membaca isi Kepres dan itu tanggung jawab yang besar sekali. Ini terkait dengan hilirisasi dan ketahanan energi,” kata Bahlil.
Bahlil mengungkapkan, terdapat empat substansi dalam Kepres tersebut. Pertama adalah untuk segera merumuskan, mengusulkan, dan menetapkan areal-areal, lokasi-lokasi, dan sumber daya bahan baku, baik yang ada di ESDM, di kehutanan, di perikanan, maupun di pertanian untuk dilakukan prioritas hilirisasi.
“Kedua, Satgas diperintahkan merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaannya juga bisa dilakukan dari perbankan atau nonperbankan atau APBN,” ujar dia
Substansi yang ketiga adalah, dalam rangka sinkronisasi terhadap persoalan kebijakan hilirisasi. Jangan sampai terjadi tumpang tindih yang menyangkut perizinan dan sejenisnya.
“Kan kadang-kadang menterinya sudah oke, bawahannya kadang-kadang ya masih gitu-gitulah. Orang Papua bilang tulis lain, main lain, kira-kira kan begitu. Nah itu juga Pak Presiden meminta untuk segera melaporkan dan merekomendasikan untuk diberikan sanksi, oknum-oknum itu,” tegas Bahlil.
Substansi keempat adalah Prabowo menginginkan betul-betul menjadi hilirisasi yang berkeadilan. Satgas diminta untuk memberikan laporan selambat-lambatnya enam bulan sekali, atau ketika dibutuhkan sewaktu-waktu.
“Satgas ini ketuanya adalah Menteri ESDM, wakil-wakil ketuanya itu adalah menteri investasi, menteri pertanahan, menteri kehutanan, menteri kelautan dan perikanan, dan menteri pertanian,” ujar Bahlil.
Merujuk Pasal 2 beleid tersebut, Satgas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. (*)
