Saumlaki, Kapatanews.com – Dugaan keterlibatan Kepala Desa Weratan, Wilson Laiyan, dalam aktivitas bisnis ilegal telur ikan terbang di perairan Seira, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menuai kecaman keras dari aktivis lokal. Seorang aktivis muda sekaligus pengacara, Hans Atjas, menilai pernyataan Kades Wilson dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Wermaktian sebagai indikasi rusaknya tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut.
Pernyataan keras ini disampaikan Hans menyusul pembelaan yang dilakukan Camat C. Utuwaly dan Kapolsek Wermaktian terhadap praktik nelayan Andon yang marak beroperasi di perairan Seira. Dalam konferensi pers Jumat pagi, Hans menyebut seluruh mekanisme persetujuan yang diklaim berdasarkan hasil rapat masyarakat adalah manipulatif dan jauh dari prinsip transparansi.
“Ini bukan negara kartel. Rapat-rapat harus tercatat rapi, ada daftar hadir, berita acara, dan tanda tangan masyarakat yang sah, bukan sekadar foto-foto lalu bubar. Kalau seperti itu, ini bukan administrasi pemerintahan, tapi bancakan,” ujar Hans dengan nada tajam.
Hans menyayangkan sikap Kepala Desa Weratan yang dianggap bersekongkol dengan pebisnis luar untuk mengeruk kekayaan laut Tanimbar. Ia mengibaratkan situasi ini seperti pepatah kuno, “Ketika kapak dibawa ke hutan, pepohonan berbisik: gagangnya dari kami.” Artinya, pengkhianatan datang dari dalam. Dalam hal ini, kata Hans, Kades Wilson telah menjadi aktor dalam perusakan lingkungan lautnya sendiri.
Lebih jauh, Hans menyebut keterlibatan oknum pemerintah dalam kasus ini sangat mencemaskan. “Ini bukan lagi dugaan, tapi pola. Kades terlibat, camat dan kapolsek membela, lalu masyarakat dibungkam dengan seolah-olah ada rapat kesepakatan. Tapi di balik itu semua, siapa yang diuntungkan? Pebisnis dan para penguasa lokal yang main mata,” tegasnya.
Aktivis ini mengingatkan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat akibat maraknya nelayan Andon yang mengeruk telur ikan terbang komoditas mahal yang kian langka. Ia menyebut, kerusakan ekosistem laut bukan satu-satunya bahaya, namun juga konflik antarwarga yang dipicu oleh ketimpangan dan pengkhianatan dari pemimpinnya sendiri.
“Kalau tidak segera dihentikan, ini bisa meledak. Pemerintah desa bukan hanya gagal melindungi rakyatnya, tapi malah aktif menjualnya. Dan Forkopimcam yang harusnya menjaga netralitas justru ikut main air keruh,” tukas Hans.
Ia menuding, pemerintah telah melakukan pembusukan dari dalam. “Mereka mungkin pikir rakyat tidak tahu. Tapi seperti pepatah: sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Dan ingat, bau busuk itu tidak bisa disembunyikan selamanya.”
Hans menutup pernyataannya dengan mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar segera turun tangan dan tidak lagi bermain kata-kata manis. “Jangan cuma janji bentuk tim pengawas. Sudah cukup. Sekarang waktunya bertindak. Jangan biarkan rakyat terus jadi korban, jangan biarkan laut Tanimbar digerus oleh pengkhianatan para pemimpinnya sendiri.”
Hingga berita ini diturunkan, Kades Weratan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik tersebut. Masyarakat Tanimbar menanti, akankah penguasa daerah berpihak pada rakyat atau ikut terperosok dalam kubangan permainan gelap ini? (KN-07)
