Saumlaki, Kapatanews.com – Jaringan internet milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami gangguan serius di hampir seluruh wilayah Indonesia sejak Desember 2024.
Gangguan ini berdampak luas, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang selama ini mengandalkan jaringan BAKTI untuk keperluan pendidikan dan pelayanan publik di desa-desa.
Di Tanimbar, jaringan internet BAKTI telah dipasang di sebagian besar kantor desa, sekolah, dan perguruan tinggi. Salah satu lokasi yang terdampak cukup parah adalah Kampus Sekolah Tinggi Teologi Injili Mahkota Sion Saumlaki (STTIMASS). Kampus ini juga menaungi Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Solagratia, yang turut bergantung pada jaringan tersebut.
Gangguan yang Menghambat Dunia Pendidikan
Akibat matinya jaringan BAKTI, aktivitas belajar-mengajar di STTIMASS menjadi terganggu, terutama bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan ujian secara daring. Kondisi ini semakin diperparah karena akses internet alternatif masih sangat terbatas di kawasan tersebut.
“Kami sangat kesulitan sejak bulan Desember tahun lalu. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda perbaikan. Mahasiswa tidak bisa mengikuti kuliah online secara optimal, bahkan beberapa ujian harus ditunda,” ungkap Welem Lodarmase, S.Ag, salah satu dosen di kampus STTIMASS, kepada media ini, Sabtu (21/4/2025).
Menurutnya, gangguan jaringan ini bukan hanya berdampak pada civitas akademika STTIMASS, tetapi juga kepada masyarakat sekitar yang selama ini ikut terbantu dengan adanya koneksi internet dari BAKTI.
“Banyak warga yang memanfaatkan jaringan kampus karena tidak memiliki akses internet sendiri di rumah. Sekarang semuanya lumpuh total,” tambah Welem.
Dampak pada Siswa dan Sekolah
Gangguan jaringan juga dirasakan di SMTK Solagratia yang berada dalam lingkungan STTIMASS. Para siswa yang biasanya menggunakan jaringan BAKTI untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan mengikuti asesmen berbasis komputer kini mengalami hambatan besar.
“Beberapa tugas harus dikerjakan secara manual dan dikumpulkan langsung ke guru, padahal sebelumnya bisa dikirim lewat email atau platform pembelajaran daring,” kata Arjen Layan Siswa SMTK Solagratia.
Desakan kepada Pemerintah Daerah
Sejumlah warga dan tokoh pendidikan mendesak Fredek Batlayeri selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk segera mengambil langkah konkret mengatasi masalah ini. Mereka menilai, jika tidak segera diperbaiki, maka kualitas pendidikan di daerah ini akan semakin tertinggal.
“Kami minta pemerintah daerah, khususnya Dinas Kominfo, segera menyurati pihak pusat atau BAKTI untuk menindaklanjuti masalah ini. Jangan sampai anak-anak kami terus menjadi korban dari buruknya infrastruktur digital,” kata Godfried Labatar, SE., M.Pd selaku Ketua STTIMASS.
Minimnya Informasi Perbaikan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BAKTI maupun Kadis Kominfo terkait penyebab gangguan dan rencana perbaikan jaringan tersebut. Kondisi ini membuat keresahan masyarakat semakin meningkat.
Kebutuhan Mendesak Digitalisasi Daerah Terpencil
Lebih lanjut, Labatar menambahkan Kejadian ini sekali lagi memperlihatkan betapa rapuhnya ketergantungan masyarakat daerah terhadap satu-satunya jaringan internet yang tersedia. Di wilayah seperti Kepulauan Tanimbar, di mana jaringan komersial dari operator seluler belum menjangkau seluruh wilayah secara merata, keberadaan internet dari BAKTI menjadi tulang punggung utama konektivitas digital.
“Salah satu tujuan proyek BAKTI adalah pemerataan akses internet. Namun, jika gangguannya dibiarkan berlarut-larut, maka tujuannya akan sulit tercapai. Kami harap ada langkah nyata dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Gangguan berkepanjangan jaringan internet BAKTI menjadi pengingat pentingnya pengelolaan infrastruktur digital secara berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terbelakang, dan Terluar) seperti Kepulauan Tanimbar. Pemerintah daerah dan pusat perlu segera berkoordinasi agar akses terhadap informasi, pendidikan, dan pelayanan publik tidak terputus begitu saja. (KN-11)
