Saumlaki, Kapatanews.com – Rekomendasi penting dari Musyawarah Cabang (Muscab) II Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang digelar pada tahun 2023 silam, hingga kini masih menjadi isapan jempol semata. Muscab yang kala itu mengangkat tema kultural dan nasionalis “Indonesia Tanah Air Beta, Beta Pancasila, Pancasila Itu Beta” dilaksanakan di Hotel Incla, Kecamatan Tanimbar Selatan.
Forum yang semestinya menjadi tonggak gerakan Pemuda Pancasila di Tanimbar itu menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya terkait penolakan terhadap keberadaan nelayan andon yang diduga telah melakukan eksploitasi telur ikan terbang secara besar-besaran di perairan Seira sejak tahun 2012 hingga sekarang.
Rekomendasi Tak Dijalankan, Masyarakat Tuntut Sikap Tegas
Salah satu rekomendasi paling menonjol dalam Muscab tersebut datang dari Ricky Jauwerissa, yang kini menjabat sebagai Bupati Kepulauan Tanimbar. Ia secara tegas menolak keberadaan nelayan andon yang berasal dari luar Maluku, terutama Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, karena dianggap merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan lokal.
Jauwerissa saat itu mengungkapkan bahwa dalam rentang waktu lebih dari satu dekade, sebanyak 7.296 ton telur ikan terbang telah diambil dari perairan Seira. Aktivitas ini mengancam kelangsungan populasi ikan terbang, tuna, hingga menyebabkan petani rumput laut gagal panen. Lebih mirisnya lagi, hasil tangkapan tersebut dijual ke luar daerah dengan nilai mencapai triliunan rupiah, sementara masyarakat Tanimbar nyaris tak merasakan manfaatnya.
Namun, dua tahun berselang, rekomendasi tersebut tidak pernah diterapkan secara nyata. Masyarakat kini mempertanyakan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi laut dan nelayan lokal.
Kekosongan Aturan, Eksploitasi Kembali Terjadi
Situasi menjadi makin pelik setelah pada tahun 2024, nelayan andon kembali beroperasi secara aktif di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) 715, khususnya di perairan Seira. Hal ini terjadi karena Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 36 Tahun 2023 tidak lagi mengatur secara tegas soal penempatan alat tangkap dan zonasi nelayan andon.
Permen baru ini bahkan mencabut beberapa peraturan penting sebelumnya, seperti Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang penataan andon, Permen KP Nomor 25 Tahun 2020 tentang andon penangkapan ikan, serta aturan mengenai rumpon dan jalur penangkapan lainnya.
Celah regulasi ini dimanfaatkan oleh para pelaku perikanan dari luar Maluku untuk kembali mengeksploitasi kekayaan laut Tanimbar, tanpa perlindungan nyata bagi nelayan lokal.
Pemuda Pancasila Diminta Kembali Angkat Isu Ini
Kekecewaan masyarakat Tanimbar semakin memuncak. Mereka meminta Bupati Jauwerissa menepati janjinya dengan merekomendasikan secara resmi agar seluruh aktivitas nelayan andon dihentikan di wilayah perairan Tanimbar.
“Kami sudah dengar komitmen itu dari tahun 2023. Tapi sampai sekarang, nelayan luar masih bebas beroperasi. Di mana keberpihakan terhadap masyarakat lokal?” ujar salah satu tokoh pemuda dari Seira yang meminta dirahasiakan identitasnya.
Muscab II Pemuda Pancasila Tanimbar yang semula digadang-gadang sebagai tonggak perjuangan pemuda daerah, kini dipertanyakan efektivitasnya. Banyak pihak berharap organisasi ini kembali aktif mengawal rekomendasi yang pernah dilahirkan.
Seruan untuk Gerakan Nyata
Dengan semangat Pancasila sebagai landasan perjuangan, Pemuda Pancasila Tanimbar diharapkan tidak berhenti pada seremonial belaka. Masyarakat mendesak agar organisasi ini benar-benar menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam perlindungan sumber daya alam dan keadilan ekonomi bagi masyarakat pesisir.
“Kami ingin melihat Pemuda Pancasila menjadi pelopor gerakan nyata, bukan hanya penghasil wacana,” tegasnya.
Kini, semua mata tertuju pada Pemkab Kepulauan Tanimbar dan Pemuda Pancasila. Akankah janji tahun 2023 itu ditepati? Ataukah suara rakyat kembali tenggelam dalam gelombang kepentingan? (KN-07)
