Saumlaki, Kapatanews.com – Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada 17 April 2024, membahas peningkatan fasilitas kesehatan serta penambahan kuota tenaga medis di Tanimbar.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Tanimbar, Yan Sairdekut, S.Sos, menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang masuk kategori tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), serta tergolong kabupaten termiskin ekstrem di Provinsi Maluku, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam bidang kesehatan.
“Pada prinsipnya Republik ini dibentuk bukan hanya untuk melindungi mayoritas, tetapi juga minoritas. Karena itu, negara berkewajiban melindungi setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke, termasuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” ujarnya.
Sairdekut menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdiri atas 10 kecamatan, 82 desa, 3 dusun, dan 1 permukiman. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya enam kecamatan yang dapat dijangkau dengan kendaraan darat, sedangkan sisanya hanya dapat diakses melalui laut. Kondisi geografis ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan kesehatan.
“Empat kecamatan seperti Molumaru, Wuarlabobar, Fordata, Wermaktian, dan Selaru hanya bisa ditempuh lewat jalur laut. Ini harus menjadi perhatian utama dalam menyelesaikan persoalan kesehatan di Tanimbar,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, dirinya juga menyoroti kondisi RSUD PP Magretti Ukurlaran yang pembangunannya didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), namun hingga kini belum digunakan.
“Setahu kami, rumah sakit itu sudah dibangun sejak tiga sampai empat tahun lalu, tapi sampai sekarang belum difungsikan. Kami mendesak pemerintah daerah agar segera mengoperasikannya, dan kami harap ada intervensi dari pemerintah pusat melalui Kemenkes,” tegas Sairdekut.
Ia menambahkan bahwa kondisi RSUD Magretti sebagai rumah sakit utama di kabupaten tersebut sudah sangat memprihatinkan.
“Dalam beberapa rapat, direktur rumah sakit sampai menangis. Ketika kami tanya, ternyata plafon dan tembok gedung runtuh hingga menelan korban jiwa. Kejadian ini sempat viral di media sosial. Oleh karena itu, kami mohon ada sentuhan dana dan perhatian khusus agar rumah sakit bisa segera diperbaiki,” katanya.
Masalah tenaga medis juga menjadi sorotan utama dalam RDP tersebut. Menurut Sairdekut, RSUD Magretti saat ini berstatus rumah sakit tipe D, dan pihaknya berharap status tersebut bisa ditingkatkan menjadi tipe C. Namun, keterbatasan tenaga dokter menjadi hambatan utama.
“Kami sangat kekurangan dokter. Dokter spesialis kandungan tidak ada, dokter anastesi tidak ada, dokter anak hanya kontrak, dokter penyakit dalam juga tidak ada. Satu-satunya dokter bedah pun sedang mengikuti pendidikan, sementara dokter radiologi juga tidak tersedia,” papar Sairdekut.
Ia menyampaikan permohonan agar Kemenkes mengalokasikan dokter, termasuk relawan, untuk bertugas di Tanimbar. Selain itu, insentif sebesar Rp30 juta per bulan yang diberikan kepada dokter dinilai masih belum cukup menarik minat untuk mengabdi di wilayah tersebut.
“Kalau memang ada tenaga medis yang bersedia bertugas, kami mohon agar Tanimbar dijadikan skala prioritas,” harapnya.
Permintaan juga diajukan terkait status fasilitas kesehatan lainnya. Salah satu yang disoroti adalah Pustu di Desa Otemer, Kecamatan Wermaktian, yang diusulkan agar statusnya dinaikkan menjadi puskesmas.
“Pustu di Sabal dan Werlumditi juga perlu perhatian. Akses ke sana harus menggunakan speed boat atau kapal, dan perjalanan ke kota kabupaten bisa memakan waktu 4 sampai 5 jam. Saat kami berkunjung, tidak ada fasilitas kesehatan sama sekali, hanya posyandu yang dilakukan jika ada program dari puskesmas,” tuturnya.
Dirinya juga meminta agar status seluruh pustu di desa-desa ditingkatkan menjadi puskesmas, dan semua fasilitas yang menjadi kewenangan Kemenkes dapat segera dipenuhi.
“APBD kami hanya sekitar Rp800 miliar, dan PAD hanya Rp20 miliar lebih. Kalau dibagi ke seluruh SKPD, itu sangat kecil. Karena itu, kami butuh dukungan dari Kemenkes,” tambahnya.
Sairdekut menyoroti pentingnya transportasi laut yang layak dan cepat untuk evakuasi pasien dari pulau-pulau terpencil ke kota kabupaten.
“Pasien bisa meninggal di perjalanan karena gelombang laut bisa mencapai 3 sampai 4 meter. Ini berbeda jauh dengan kondisi di Pulau Jawa. Kami butuh speed boat tertutub, memilikih navigasi lengkap dengan kapasitas mesin yang memadai,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar setiap kecamatan memiliki minimal satu dokter tetap, karena saat ini, dokter umum hanya tersedia satu orang di masing-masing kecamatan. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan rumah dinas bagi tenaga kesehatan.
“Banyak dokter tidak betah karena kondisi daerah yang masih miskin dan minim fasilitas. Rumah dinas menjadi kebutuhan penting agar mereka bisa menetap dan menjalankan tugas dengan baik,” pungkasnya.
Rapat dengar pendapat ini menjadi langkah awal untuk mendorong perhatian lebih besar dari pemerintah pusat terhadap masalah kesehatan di wilayah perbatasan dan tertinggal seperti Kepulauan Tanimbar. Mereka berharap, melalui pertemuan ini, langkah konkret bisa segera dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah. (KN-07)
