Saumlaki, Kapatanews.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) melalui Komisi II DPRD bersama Bupati Ricky Jauwerissa melakukan silaturahmi dan diskusi strategis dengan anggota DPR RI, Widya Pratiwi Murad, guna membahas berbagai isu prioritas dan pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat Tanimbar. Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara daerah dan pusat.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis diangkat, mulai dari permohonan peningkatan kuota penerimaan putra-putri Tanimbar dalam rekrutmen Polri, pengesahan regulasi legalitas minuman tradisional sopi, hingga pembenahan infrastruktur kesehatan dan telekomunikasi yang belum merata di beberapa kecamatan di KKT.
Sorotan Pembangunan Kesehatan dan Telekomunikasi
Bupati Ricky Jauwerissa menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dalam pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, hingga pustu yang tersebar di pelosok Tanimbar. Menurutnya, kualitas pelayanan kesehatan yang baik menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan produktif.
“Selain kesehatan, jaringan telekomunikasi yang masih lemah di beberapa kecamatan seperti Wuar Labobar, Molo Maru, Fordata, Nirunmas, dan Kormomolin juga menjadi perhatian utama. Tanpa akses komunikasi yang lancar, masyarakat di daerah terpencil sulit untuk berkembang,” kata Jauwerissa.
Dorongan Pengembangan SDM dan Promosi ASN
Komisi II DPRD KKT juga menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia di Tanimbar. Salah satunya adalah mendorong kuota lebih besar bagi anak-anak Tanimbar untuk mengikuti seleksi anggota Polri. Selain itu, promosi aparatur sipil negara (ASN) asal Tanimbar untuk bisa mengabdi di tingkat provinsi bahkan kementerian juga menjadi salah satu hal yang diperjuangkan.
“Kami ingin ada afirmasi khusus agar anak-anak Tanimbar lebih punya kesempatan masuk institusi seperti Polri, dan para ASN lokal bisa mendapat ruang untuk promosi yang lebih luas,” ujar Herens Feninlambir selaku Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Tanimbar kepada wartawan. Sabtu, 19/04/2025.
Legalitas Sopi dan Peraturan Daerah
Salah satu topik hangat yang ikut dibicarakan adalah terkait rencana penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang legalitas minuman tradisional sopi. Legalitas ini dinilai penting sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, tentu dengan pengawasan yang ketat terhadap produksinya.
Isu Perbatasan dan Pengawasan Kelautan
Masalah batas tanah antara Alusi Krawain dan Alusi Kelan juga tidak luput dari pembahasan. Konflik batas wilayah yang berkepanjangan dikhawatirkan mengganggu keharmonisan masyarakat dan stabilitas daerah. Selain itu, pengawasan kelautan di perairan Tanimbar yang kaya sumber daya juga dianggap perlu ditingkatkan untuk mencegah praktik penangkapan ikan ilegal dan merugikan nelayan lokal.
Dukungan Terhadap Industri Lokal: Tenun dan Perikanan
Dalam diskusi mendalam bersama Bupati Jauwerissa, Widya Pratiwi juga menyampaikan komitmennya mendukung pembangunan pelabuhan perikanan di Saumlaki dan memisahkan alokasi bantuan perikanan dengan dana operasional agar lebih tepat sasaran.
Selain sektor perikanan, industri tenun khas Tanimbar juga menjadi perhatian. Didorong untuk lebih berkembang dan dikenal luas, upaya mematenkan Tenun Tanimbar menjadi langkah konkret dalam melindungi hasil karya lokal sekaligus membuka peluang ekspor.
Widya Pratiwi: Maluku Harus Jadi Prioritas
Anggota DPR RI Komisi IV, Widya Pratiwi Murad menegaskan bahwa perhatian terhadap pembangunan di Tanimbar dan Maluku secara umum harus menjadi agenda prioritas nasional. Ia berkomitmen memperjuangkan semua aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
“Semua yang disampaikan oleh Bupati dan DPRD KKT ini menjadi catatan penting bagi saya sebagai wakil rakyat dari Maluku. Mulai dari kuota penerimaan Polri, legalitas sopi, pembangunan infrastruktur kesehatan, hingga jaringan komunikasi yang belum merata, semuanya sangat relevan dan menyentuh kehidupan masyarakat langsung,” ungkap Widya.
Lebih lanjut, Widya juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor antara legislatif dan eksekutif di daerah serta dukungan dari pusat untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. DPRD dan Pemda Tanimbar harus terus menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah pusat agar Tanimbar bisa berkembang dan tidak tertinggal,” tambahnya.
Menurutnya, pembangunan yang berhasil bukan hanya dilihat dari proyek fisik semata, tetapi dari kesejahteraan masyarakat yang meningkat secara nyata.
“Saya ingin Tanimbar menjadi contoh daerah yang berhasil karena kolaborasi kuat antara pemimpin lokal dan dukungan pusat,” kata Widya Pratiwi yang juga dikenal aktif menyuarakan isu-isu pembangunan kawasan timur Indonesia di Senayan.
Menyatukan Langkah untuk Tanimbar Maju
Pertemuan ini membuktikan bahwa dialog antara pemerintah daerah dengan wakil rakyat di pusat sangat penting untuk memastikan kebijakan pembangunan yang merata dan adil. Dengan perhatian yang besar dari tokoh nasional seperti Widya Pratiwi, serta komitmen kuat dari Bupati Ricky Jauwerissa dan DPRD KKT, harapan masyarakat Tanimbar untuk hidup lebih baik bukanlah sekadar angan.
Selanjutnya, semua pihak diharapkan dapat terus menjaga komunikasi dan kerja sama yang intensif demi mewujudkan Tanimbar sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing di kancah nasional maupun internasional. (KN-07)
