Saumlaki, Kapatanews.com – Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, pada Rabu, 16 April 2025. Rapat ini digelar guna membahas sejumlah persoalan mendesak terkait sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama menyangkut pemberdayaan nelayan, pemanfaatan pelabuhan, pengawasan laut, dan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi II DPRD Tanimbar, Yan Sairdrkut, S.Sos, dari Fraksi Partai GERINDRA, menekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada keadilan dan pemberdayaan masyarakat. Ia menyatakan bahwa di wilayah 3T seperti Tanimbar, pembangunan seharusnya menjadi alat untuk mengangkat kesejahteraan rakyat, terutama melalui sinergi yang solid antar instansi terkait.
“Pembangunan yang adil akan mendatangkan keadilan bagi rakyat, dan pemberdayaan yang tepat akan membawa kesejahteraan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat diperlukan, khususnya dalam memaksimalkan pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Ukurlaran yang hingga kini belum digunakan secara optimal,” ujar Sairdekut.
Ia juga menyoroti perlunya sosialisasi dan kolaborasi antara KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, serta Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar masyarakat lokal benar-benar memahami dan dapat memanfaatkan fasilitas pelabuhan secara maksimal.
Kondisi Nelayan dan Kesulitan di Lapangan
Menurut data yang dimiliki Komisi II DPRD, terdapat lebih dari 12 ribu nelayan di Tanimbar yang selama ini menghadapi kesulitan saat bersandar di Pelabuhan Saumlaki. Hal ini menandakan pentingnya alternatif pelabuhan seperti Ukurlaran yang dapat mengurangi beban nelayan, baik dari sisi aksesibilitas maupun biaya operasional.
Selain itu, Sairdekut juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perikanan yang terjadi di wilayah perairan Tanimbar, khususnya terkait praktik ilegal seperti pemboman ikan dan pencemaran laut. Ia mencontohkan situasi di wilayah Seira, Kecamatan Wermaktian, yang dalam lima tahun terakhir dikenal sebagai salah satu penghasil telur ikan terbang, namun kini mengalami degradasi akibat praktik-praktik brutal tersebut.
“Kasus pemboman ikan itu marak terjadi, dan ini sangat merusak. Sayangnya, Dinas Perikanan Kabupaten sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung. Pengawasan kini sepenuhnya berada di tangan KKP dan Dinas Perikanan Provinsi. Ini menjadi kendala besar,” tegasnya.
Pengawasan Laut dan Pentingnya Dukungan Anggaran
Sairdekut mengingatkan bahwa pengawasan terhadap sumber daya laut harus menjadi perhatian serius, tidak hanya oleh pusat tetapi juga oleh daerah. Menurutnya, tanpa dukungan anggaran dan koordinasi yang baik, eksploitasi laut yang merugikan rakyat akan terus berlangsung.
Ia juga menyentil soal kekhususan lembaga perikanan yang bersifat lex specialis, yang memiliki kewenangan lengkap mulai dari jaksa, penyidik, hingga pengadilan. Namun demikian, kekuatan hukum tersebut dinilainya belum sepenuhnya dirasakan dampaknya dalam praktik pengawasan di lapangan.
Permasalahan SPBN dan BBM Subsidi
RDP juga menyinggung persoalan terkait Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dinilai belum optimal. Saat ini, hanya terdapat satu SPBN yang berlokasi di Pelabuhan Saumlaki. Sairdekut menyebut bahwa SPBN tersebut seringkali tidak tepat sasaran dalam penyalurannya, bahkan dicurigai dimanfaatkan oleh kapal-kapal besar yang bukan penerima subsidi.
“SPBN kita itu seharusnya menjadi solusi, bukan masalah. Banyak oknum bermain di dalamnya, bahkan aparat penegak hukum pun terlibat. Saya minta perhatian serius agar pengawasan diperketat dan SPBN baru bisa dibangun di Pelabuhan Ukurlaran,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar nelayan-nelayan di Tanimbar diberi tambahan kuota BBM bersubsidi agar mereka tidak dirugikan dalam menjalankan aktivitas melaut.
Harapan ke Depan
Di akhir pernyataannya, Dirinya berharap agar KKP RI bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih fokus dalam membangun sinergi lintas sektor, baik dalam pemberdayaan nelayan maupun dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
“Kami di DPRD siap mendukung setiap langkah yang berpihak pada masyarakat. Tapi sinergi itu harus nyata, terencana, dan berpihak pada rakyat Tanimbar,” tutupnya. (KN-07)
