Saumlaki, Kapatanews.com – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manglusi dinilai sebagai satu-satunya BUMDes yang mengalami kemajuan pesat dan berhasil menjalankan unit usaha secara produktif di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kepulauan Tanimbar, Reinhard Sainuka, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Tanimbar, Kamis, 10 April 2025.
“Seluruh BUMDes di Tanimbar yang maju hanya BUMDes Manglusi, sementara BUMDes yang lain tidak berjalan maksimal,” tegas Reinhard dalam forum yang digelar di ruang rapat DPRD Tanimbar.
BUMDes Manglusi di Kecamatan Kormomolin, mampu menjadi role model dalam pengelolaan usaha desa. Dengan manajemen yang tertib dan kerja sama yang baik antara pengurus, pemerintah desa, dan masyarakat, BUMDes tersebut mampu membangun unit usaha yang berkontribusi langsung pada perekonomian lokal.
Yang membedakan BUMDes Manglusi adalah komitmen pengurus dan keterbukaan dalam pelaporan. Ini menjadi contoh yang seharusnya ditiru oleh desa-desa lain.
Kondisi berbeda justru terjadi pada sebagian besar BUMDes lainnya di wilayah Tanimbar. Menurut Reinhard, banyak BUMDes tidak mampu menjalankan unit usaha secara berkelanjutan. Beberapa hanya aktif pada tahun-tahun awal berdiri, sementara sisanya stagnan dan bahkan berhenti total.
Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, lemahnya kapasitas manajerial, dan kurangnya pendampingan teknis disebut sebagai penyebab utama. Bahkan, beberapa BUMDes dilaporkan belum pernah membuat laporan pertanggungjawaban secara rutin.
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota DPRD Komisi II menyampaikan kritik dan masukan terhadap peran Dinas PMD dalam membina dan mengawasi BUMDes. Salah satu suara tegas datang dari Anggota Komisi II DPRD Tanimbar, Ambrosius Rahanwati.
“Dinas PMD tidak bisa hanya menyebut siapa yang berhasil. Yang lebih penting adalah bagaimana membenahi yang gagal. Jangan sampai BUMDes yang mati suri terus dibiarkan begitu saja,” tegas Ambrosius.
Menurutnya, Dinas PMD semestinya aktif melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja seluruh BUMDes, bukan hanya menunggu laporan dari pemerintah desa. Ia juga meminta adanya sistem penilaian kinerja yang transparan dan konsisten agar semua BUMDes mendapat perlakuan yang adil dalam pembinaan.
“Harus ada peta jalan dan strategi pengawasan yang jelas. Bukan hanya pendampingan teknis, tetapi juga pengawasan terhadap pemanfaatan dana,” imbuhnya.
Dirinya juga menambahkan, menambahkan bahwa optimalisasi peran BUMDes sangat penting dalam membangun ekonomi desa. Ia menekankan bahwa peran legislatif akan terus mengawal kebijakan ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan dana desa yang cukup besar setiap tahunnya.
Menjawab sorotan tersebut, Renhard mengakui perlunya peningkatan pengawasan yang lebih intensif. Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun program revitalisasi BUMDes secara menyeluruh.
Dinas PMD akan menyusun klasifikasi kinerja BUMDes, sebagai dasar untuk menentukan intervensi. tapi juga akan membentuk tim monitoring khusus yang turun langsung ke desa-desa.
Langkah strategis lain yang direncanakan termasuk pelatihan manajerial bagi pengurus BUMDes, penguatan kerja sama dengan lembaga keuangan, dan penyusunan modul pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
Keberhasilan BUMDes Manglusi seharusnya menjadi pemicu bagi desa lain untuk bangkit. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya memberi apresiasi, tetapi juga memberikan dukungan menyeluruh kepada BUMDes yang masih tertinggal. Di sisi lain, sinergi antara dinas, DPRD, dan masyarakat desa akan sangat menentukan arah pembenahan ke depan.
“Dana desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat. BUMDes adalah salah satu alatnya. Jika ini tidak digunakan dengan benar, maka tujuan pembangunan desa pun tidak akan tercapai,” pungkas Ambrosius Rahanwati.
Dengan pembenahan sistem dan dukungan penuh dari semua pihak, BUMDes di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang kuat dan mandiri. (KN-07)
