Saumlaki, KapataNews.com – Pernyataan mengejutkan datang dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Alusi Krawain, Yulius Rurum, yang akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan sebelumnya yang menyebut dugaan penipuan terhadap masyarakat oleh aparat desa dan BPD.
Dalam klarifikasi pedasnya, Rurum tak hanya membantah tudingan tersebut, tetapi juga menyerang balik salah satu rekannya sendiri, Petrus Melsasail, yang ia sebut sebagai biang kerok dari stagnasi pembangunan di desa Alusi Krawain.
Ditemui di RM. Barista pada Selasa (15/04), Rurum menyatakan bahwa tuduhan mengenai pungutan liar sebesar Rp150.000 per Kepala Keluarga (KK) terkait pelayanan air bersih adalah narasi yang disusun tanpa dasar dan mengabaikan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.
“Pungutan itu bukan inisiatif sepihak kami di BPD atau Pemdes. Itu hasil musyawarah Desa yang sah dan terbuka, dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat. Tidak ada pemaksaan, semua melalui mekanisme demokratis,” ujar Rurum dengan nada tinggi.
Ia menjelaskan, latar belakang munculnya pungutan tersebut berawal dari krisis air bersih yang melanda desa Alusi Krawain. Pompa air bertenaga surya yang selama ini diandalkan sudah melewati masa pakai normalnya.
“Pompa tenaga surya itu sudah lebih dari tujuh tahun digunakan, padahal maksimal pemakaian hanya lima tahun. Sekarang tenaganya makin lemah dan air tidak lagi mengalir dengan lancar ke rumah warga. Solusinya, kita harus beralih ke sistem tenaga diesel,” paparnya.
Rurum mengaku, solusi ini pertama kali dibahas dalam rapat internal BPD, lalu disampaikan kepada Pemerintah Desa. Setelah ada titik temu, diadakan Musyawarah Desa yang melibatkan masyarakat luas. Dalam musyawarah itu, masyarakat sendiri yang menyetujui iuran untuk membeli meteran listrik dan instalasi baru yang dibutuhkan agar sistem air bersih kembali berjalan.
Namun, yang membuat suasana menjadi panas adalah tudingan balik Rurum terhadap sesama anggota BPD, Petrus Melsasail. Ia menyebut Melsasail bukan hanya memelintir fakta, tetapi juga menjadi batu sandungan dalam setiap upaya pembangunan desa.
“Petrus Melsasail itu tahu persis soal pungutan ini karena dia hadir di setiap rapat. Tapi sekarang dia berbalik arah dan menghasut seolah kami menipu rakyat. Jelas ini tindakan tidak jujur dan berbahaya. Dia ini bukan sekadar lawan dalam diskusi, tapi penghambat kesejahteraan masyarakat Alusi Krawain,” tegas Rurum, matanya tajam menatap lurus ke depan.
Lebih jauh, Rurum menuding bahwa sikap Petrus Melsasail selama ini justru menjadi pemicu banyaknya kegagalan program desa, termasuk persiapan acara besar “Alusi Krawain Panggil Pulang” yang menjadi kebanggaan masyarakat.
“Setiap kali ada program yang bertujuan membangun, pasti dia hambat dengan alasan yang tidak masuk akal. Bukan cuma kali ini. Dari dulu, Petrus Melsasail selalu jadi benalu bagi kemajuan desa,” katanya lantang.
Rurum pun meminta agar Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), segera turun tangan untuk menengahi konflik dan mengevaluasi kinerja seluruh anggota BPD, termasuk Petrus.
“Saya minta Dinas terkait jangan tutup mata. Ini bukan masalah pribadi, ini menyangkut masa depan ratusan warga. Kalau ada orang dalam sistem yang hanya bikin gaduh dan memprovokasi, lebih baik disingkirkan,” tegas Rurum.
Di akhir pernyataannya, Rurum mengajak seluruh masyarakat Desa Alusi Krawain, baik yang tinggal di kampung maupun yang berada di perantauan, untuk tetap bersatu dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja mengacaukan situasi.
“Jangan sampai kita dikorbankan oleh ambisi pribadi seseorang. Mari kita jaga persatuan, demi desa yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Pernyataan Rurum ini seolah membuka babak baru dalam konflik internal pemerintahan desa Alusi Krawain. Apakah tudingan terhadap Petrus Melsasail akan berujung pada pemecatan? Atau justru mengungkap konflik yang lebih dalam dan sistemik? Waktu yang akan menjawab. (KN-12)
