Ambon,Kapatanews.com._ Mauritz Librech Tamaela adalah seonggok fenomena Politik dalam 1 dekade terakhir di Baileo Rakyat Belakang Soya. Dari kuli tinta, dia merangkak naik jadi yang terhormat sejak pemilu legislatif 2014 mewakili daerah pemilihan Baguala-Teluk Ambon.
Tak banyak Wartawan di Maluku yang bisa dipilih berkali-kali oleh rakyat di dapilnya, seperti bekas wartawan Tabloid Buru Pos dan Ambon TV ini.
Rekan sejawatnya, sesama wartawan yang mencoba peruntungan di politik, banyak yang sudah di “purnatugaskan”oleh rakyat. Namun Tamaela adalah pengecualian. Dia terus menari dan beria seperti puisi legendaris Chairil Anwar untuk Gadis Maluku- Cerita Buat Dien Tamaela.
Karirnya membentang dari anggota hingga posisi puncak sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon periode 2024-2029.
Begitupun dalam rumah besar Restorasi Indonesia, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tempatnya bernaung. Tamaela menanjak pelan-pelan masuk kepengurusan hingga jadi ketua Nasdem Kota Ambon.
Secara naluriah, insting politiknya semakin tajam terasah lewat tingginya jam terbang kombinasi dunia jurnalistik dan politik. Diramunya jadi satu racikan yang melahirkan Bodewyn Wattimena-Elly Toisutta menggondol rekomendasi Nasdem dalam pilkada kota Ambon 2024 lalu. Dan menang.
Dalam kemenangan inilah, pelan-pelan Tamaela yang sorot matanya tajam itu, semakin disilaukan oleh terik dan kemilaunya kekuasaan.
Pelahan-lahan pula tugas pokoknya sebagai ketua DPRD kota Ambon mulai tereduksi dan tentunya menimbulkan kesan negatif dibalik kemegahan Gedung Parlemen Belakang Soya.
” Agenda-agenda DPRD ini tidak jalan karena ketua terlalu sibuk dampingi Walikota.” Kata sumber terpercaya Kapatanews.com di DPRD Kota Ambon.
—
Wibawa DPRD hilang, Tak Dianggap OPD, Agenda Penting Macet.
—
Dirunutnya juga agenda yang dirancang oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Ambon macet sejak dilantiknya Wali Kota.
” Semua hal yang dirancang dan ditetapkan oleh Bamus itu tidak jalan maksimal semenjak Wali Kota dilantik, termasuk Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran. Sampai hari ini pun tidak ada inisatif dari pimpinan DPRD untuk berkomunikasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dalam hal ini pj Sekretaris Kota (Sekot) selaku ketua tim anggaran untuk membahas dan merasionalisasi inpres itu” Tegas Sumber terpercaya ini.
Lanjutnya ” Anggaran-anggaran ini biar bagaimanapun harus dibicarakan, dibahas dengan DPRD lewat badan anggaran (Banggar). Kan tidak dilakukan sampai sekarang”.
Sumber ini menegaskan pula bahwa Ketua DPRD Kota Ambon lebih banyak mengalokasikan kesibukannya mengurusi hal-hal diluar Tupoksi jabatan sehingga DPRD Kota Ambon kehilangan arah.
” Dengan menjamurnya fenomena orang bermedsos maka publik bisa melihat Ketua DPRD sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak melekat pada tupoksi DPRD maupun dengan Jabatannya selaku Pimpinan DPRD. Kondisi ini terabaikan,DPRD hari ini hilang arah, wibawa DPRD juga hilang, kerja-kerja DPRD tidak terstruktur” Tegasnya.
Sumber ini juga menyarankan agar Ketua DPRD Kota Ambon lekas siuman dan segera kembali fokus urus tugas pokoknya yang sudah lama dilupakan.
” Ini saran untuk pimpinan, khususnya Ketua DPRD. DPRD itu lembaga independen, punya wibawa, punya aturan main sendiri, punya kemandirian dalam semangat kolektif kolegial, DPRD tidak terikat pada siapapun apalagi kepada OPD dan Kepala Daerah yang selevel dengan DPRD. seharusnya pimpinan DPRD khususnya ketua DPRD lekas siuman sehingga bisa menunjukan kapasitasnya, menjaga dan menjunjung tinggi marwah lembaga yang dipimpinnya dengan konsisten pada tupoksi DPRD yakni Pengawasan, Anggaran dan tentu saja legislasi.”.
Dampak terburuknya menurut sumber ini di Ambon,Rabu (7/05/2025), adalah DPRD Kota Ambon kehilangan wibawanya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) malas hadir dalam rapat dengan DPRD hingga macetnya agenda-agenda DPRD kota Ambon.
” Akibatnya kita secara kelembagaan mengalami hilang wibawa dihadapan mitra OPD, mereka malas datang kalau kita undang rapat, lalu agenda-agenda ini kan macet pada akhirnya” Tuturnya.
Ketika ditanya soal stigma negatif Ketua DPRD Kota Ambon sudah beralih fungsi menjadi Ajudan Wali Kota Ambon, Sumber ini menyebut sah-sah saja jika ada anggapan seperti itu muncul ditengah masyarakat Kota Ambon.
” Kalau ada itu anggapan masyarakat saya kira sah-sah saja. Masyarakat sudah cerdas, Mereka juga punya standar penilaian. Tapi kalau lihat peran dan aktivitas yang ditunjukan oleh ketua DPRD maka kurang lebih seperti itu, ada benarnya juga” Tutupnya.
Tamaela yang coba dikonfirmasi melalui telepon Rabu (7/05/2025), tidak aktif nomornya.
Jadi, alih fungsi ketua DPRD Kota Ambon menjadi Ajudan Wali Kota Ambon adalah sesuatu yang sangat fenomenal. (KN03).
