Ambon,Kapatanews.com._Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Asal Daerah Pemilihan Maluku, Mercy Chriesty Barends, mengungkapkan keprihatinannya tentang pemangkasan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk Provinsi Maluku.
Menurutnya, pemangkasan anggaran ini berdampak serius pada pembangunan dan pelayanan publik di daerah 3T seperti Maluku.
Hal itu disampaikan usai mengikuti Dialog Publik yang diinisiasi oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku di Pacific Hotel, Ambon, Sabtu (17/5/25)
Srikandi Jargaria ini menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp1,3 triliun yang seharusnya masuk ke Maluku kini masih ‘tertahan’ di pusat, atau bahkan berpotensi tidak lagi dapat digunakan.
Sehingga menurutnya, Pemangkasan anggaran ini dapat menyebabkan pelayanan publik menurun, sejumlah program hilang, pertumbuhan ekonomi melambat, dan ekonomi tidak berputar. Daya beli turun dan kemiskinan tetap tinggi, sehingga Maluku terancam resesi.
“Tanpa efisiensi saja, kita sudah setengah mati urus rakyat. Apalagi dengan efisiensi seperti ini, pelayanan publik menurun, sejumlah program hilang, dan pertumbuhan ekonomi melambat,” tegasnya.
Mercy menekankan pentingnya memperbaiki sistem perencanaan anggaran secara menyeluruh dan mengkritisi pola anggaran sektoral dan sporadis yang selama ini dijalankan. Ia menyarankan agar anggaran dikelola secara integratif, dari hulu ke hilir, untuk meningkatkan nilai tambah dan ekspor.
“Anggaran kita harus integratif, perencanaannya dari hulu ke hilir. Misalnya sektor perikanan, jangan hanya tangkap ikannya, tapi juga kelola hingga ke produk olahan bernilai tinggi untuk ekspor,” jelasnya.
Mercy menyerukan kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, akademisi, dan kelompok sipil untuk menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. Dengan kerja sama dan kemauan yang baik, Maluku dapat keluar dari kemiskinan.
Lebih lanjut, Mercy menyerukan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Ia juga mengkritik praktik-praktik korupsi seperti markup dan penyalahgunaan anggaran yang menghambat kemajuan daerah.
“Kalau pengelolaan jujur, anggaran kecil pun bisa berdampak besar. Ini soal nurani dan akuntabilitas publik,” tandasnya.
Menanggapi persoalan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang tak kunjung terealisasi, Mercy menolak menjadikan hal itu sebagai alasan stagnasi sektor kelautan. Ia mendorong kerja sama pemerintah daerah dengan swasta dan BUMN untuk pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya.
“Jangan tunggu pusat terus. Kita harus gerak, manfaatkan potensi laut kita, buka kerja sama, dan libatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Kalau kita semua duduk bersama, saya yakin kita bisa keluar dari kemiskinan. Ini soal kemauan, integritas, dan kerja sama. Katong bisa!” Tandas Mercy. (KN-08)
