Saumlaki, Kapatanews.com – Dalam sebuah pengakuan mengejutkan dan menggetarkan nurani, Fransiskus Ongen Rangkore, seorang tokoh muda Tanimbar, menyampaikan bahwa hak asasinya sebagai warga negara telah dikebiri selama lebih dari satu dekade akibat dugaan penyimpangan administratif yang dilakukan oleh oknum pemerintahan.
Dalam wawancara bersama sejumlah awak media di kediamannya, Desa Olilit Barat, Minggu (8/6), Ongen mengungkap bahwa sejak diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2011, dirinya tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Saya diberhentikan begitu saja oleh Bupati Bitzael Temar tanpa ada sebab dan akibat. Sampai hari ini, saya tidak pernah pegang SK pemberhentian itu. Aneh tapi nyata. Seolah saya dihapus dari sistem, tapi tetap tertulis sebagai ASN aktif di BKN,” ungkap Ongen dengan nada getir.
Lebih parahnya lagi, selama 14 tahun terakhir, Ongen masih tercatat sebagai ASN aktif di database nasional, menyebabkan berbagai hak administratif anak-anaknya termasuk beasiswa dari Kementerian Sosial tidak dapat diproses.
“Anak saya seharusnya sudah dapat beasiswa. Tapi ditolak karena saya masih terdaftar sebagai ASN. Lalu, kalau saya dianggap masih aktif, gaji saya selama 14 tahun itu dikemanakan? Siapa yang terima?” tanyanya dengan sorot mata penuh amarah.
Ongen sempat mendatangi BKPSDM untuk mengklarifikasi status kepegawaiannya. Hasilnya lebih mengejutkan: data dirinya tidak ditemukan. Tidak ada arsip, tidak ada SK, tidak ada jejak birokrasi. Seolah-olah ia tak pernah ada.
“Saya curiga, ini semua karena SK pemberhentian saya bodong. Tidak ada dokumen resmi, tidak ada catatan di BKD maupun arsip pemda. Ini sudah bukan kelalaian, tapi kejahatan administratif yang merampas hak hidup saya dan keluarga.”
Ia menyebut, karena kelalaian dan ketidakpedulian oknum-oknum yang pernah berkuasa, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk panjang. Kariernya mati, masa depan anak-anaknya terancam, dan martabatnya sebagai warga negara diinjak-injak.
“Saya merasa diperlakukan seperti bukan anak bangsa. Seperti orang yang tidak punya tempat di negeri sendiri. Ini bukan hanya soal jabatan. Ini soal harga diri. Saya kutuk keras mereka yang bermain-main dengan nasib orang,” tegas Ongen, dengan suara bergetar menahan emosi.
Sebagai sosok yang dikenal aktif dan berkontribusi dalam pembangunan daerah, Ongen mengaku kecewa dan terluka dengan perlakuan yang diterimanya. Ia meminta pemerintahan saat ini untuk segera mengambil tindakan tegas dan tidak mengulangi keteledoran rezim sebelumnya.
“Saya minta nama saya dihapus dari daftar ASN di pusat. Saya minta hak-hak warga negara saya dipulihkan. Jangan ada lagi korban berikutnya. Negara harus hadir, bukan hanya dalam pidato, tapi juga dalam tindakan nyata,” pungkas Ongen sambil menatap langit-langit rumahnya yang kini lebih sunyi dari harapan. (KN-07)
