Ambon,Kapatanews.com._Sehubungan dengan rencana Pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun Maluku Integrated Port (MIP) sebagai kawasan industri dan pelabuhan logistik terpadu, Pulau Selaru di Kabupaten Kepulauan Tanimbar layak dipertimbangkan secara serius sebagai salah satu lokasi strategis alternatif.
Hal ini didasarkan pada hasil studi pra-kelayakan yang telah dilakukan oleh PT Nindya Karya dan PT ITS Kemitraan pada tahun 2019, yang menyimpulkan bahwa Pulau Selaru layak dan potensial dikembangkan sebagai Integrated Maritime Logistic Base (IMLB)/Maluku Integrated Port
Pulau Selaru memiliki kedekatan langsung dengan sejumlah blok migas besar nasional dan internasional seperti: Blok Masela, Blok Babar Selaru, Blok Arafura Sea II dan Blok Pulau Moa Selatan.
Letaknya yang berbatasan langsung dengan Australia dan berada di jalur utama Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III menjadikan Selaru sangat strategis untuk mendukung operasi hulu migas dan pelayaran internasional.
Selain itu, kondisi geografis Pulau Selaru memungkinkan pembangunan dermaga dengan kedalaman alami ≥ 8,5 meter, ideal untuk kapal-kapal niaga dan logistik sepanjang 85 meter, beroperasi 24 jam nonstop.
Menurut hasil pra-studi, rencana pembangunan IMLB/MIP di Pulau Selaru dinyatakan layak secara teknis, finansial, dan ekonomi.
Pembangunan kawasan ini juga dinilai tahan terhadap skenario pesimis, bahkan jika terjadi penurunan pendapatan atau kenaikan biaya operasional.
“Selaru terbukti layak dikembangkan sebagai basis logistik migas nasional, sekaligus membuka peluang sebagai pusat pelabuhan dan perdagangan Indonesia timur,” Ungkap Hendrik Jauhari Oratmangun.
Potensi Manfaat Strategis
Pengembangan MIP/IMLB Selaru akan memberikan manfaat jangka panjang sebagai berikut:
Mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar
Meningkatkan daya tarik investasi di sektor energi, perikanan, dan logistik
Membuka ribuan lapangan kerja lokal
Mendukung integrasi konektivitas laut–udara untuk Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara
Mengurangi ketimpangan logistik antara kawasan timur dan barat Indonesia
Mendorong Skema Kolaboratif dan Nasional
Guna merealisasikan proyek ini, dibutuhkan skema kemitraan berbasis Public-Private Partnership (PPP) yang melibatkan:
Investor swasta nasional dan asing
BUMN sektor pelabuhan dan energi
Pemerintah pusat dan daerah
Dukungan penetapan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).(_KN02)
