Saumlaki, Kapatanews.com – Skandal memalukan kembali meledak dari tubuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepala Pengadaan Data dan Informasi di BKPSDM Kepulauan Tanimbar, Ivan Melalolin, dituding sebagai dalang di balik kekacauan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini menjadi bara di tengah para tenaga honorer. Tuduhan ini tak main-main, datang langsung dari anggota DPRD Kepulauan Tanimbar Fraksi Partai NasDem, Ambrosius Rahanwati.
Rahanwati menumpahkan amarahnya secara terbuka kepada media. Ia menyebut Ivan telah bertindak sewenang-wenang dalam pengelolaan data peserta PPPK, bahkan menyamakan perilaku Kabid itu seperti Sekretaris Daerah Siluman yang menjalankan pemerintahan di balik layar.
“Dia sudah bertindak layaknya Sekda Siluman. Seenaknya otak-atik data. Saya jujur saja, sangat emosi melihat ini. Dia bikin kekacauan besar,” ujar Rahanwati, Senin (14/7/2025) saat dihubungi lewat telepon WhatsApp.
Dalam keterangannya, Rahanwati mengungkapkan adanya kejanggalan mencolok dalam proses seleksi PPPK. Banyak tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun, justru tidak dinyatakan lolos. Sebaliknya, sejumlah nama yang tidak pernah tercatat sebagai tenaga honorer secara misterius muncul sebagai peserta yang lolos seleksi. “Ini benar-benar menyakitkan. Keadilan diinjak-injak,” katanya geram.
Kemarahan Rahanwati bukan tanpa alasan. Ia mengaku telah menerima banyak keluhan dari para tenaga honorer yang merasa dicurangi.
“Mereka sudah bekerja dengan gaji minim, loyal, tidak pernah menuntut lebih. Tapi saat negara membuka peluang untuk mereka, malah dihalangi dengan cara-cara busuk seperti ini,” tegasnya.
Ia pun meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar tak tutup mata. Menurutnya, institusi tersebut juga harus bertanggung jawab karena ikut memproses anggaran gaji PPPK yang penuh dengan tanda tanya besar. “Jangan seolah-olah hanya Kabid yang bersalah, BPKAD juga jangan cuci tangan,” ujar Rahanwati tajam.
Namun bagi Rahanwati, tokoh utama yang harus diseret ke hadapan hukum adalah Ivan. Ia menyebut, selama ini Ivan begitu leluasa mengatur data PPPK, seolah-olah tak ada yang mampu menyentuhnya. “Semua data dikuasai dia, semua keputusan seperti ada di tangannya. Ini sudah bukan birokrasi sehat, ini sudah jadi otoritarianisme kecil di tubuh BKPSDM,” katanya lantang.
Kekacauan ini, lanjut Rahanwati, bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial di Kepulauan Tanimbar. Para tenaga honorer yang kecewa bisa saja melakukan aksi protes besar-besaran, yang dampaknya akan mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. “Kalau ini tidak segera diselesaikan, rakyat sendiri yang akan mengambil langkah,” katanya memperingatkan.
Ia juga mendesak agar masalah ini tidak hanya berhenti di ruang diskusi dan keluhan. “Saya minta laporan resmi dibuat ke Inspektorat Daerah, Ombudsman, dan bahkan aparat penegak hukum. Kalau perlu Ivan diperiksa Kejaksaan karena ini menyangkut keuangan negara dan integritas pemerintahan,” tegasnya penuh tekanan.
Menurut Rahanwati, pemerintah daerah telah gagal mengawasi jalannya proses rekrutmen PPPK. “Jangan sampai rakyat menganggap pemerintah daerah ini komplotan manipulasi. Ini bahaya, citra birokrasi kita bisa runtuh dalam sekejap,” katanya.
Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada para tenaga honorer yang merasa dirugikan oleh proses seleksi ini. “Saya mohon maaf, karena sebagai anggota DPRD kami seharusnya bisa lebih awas. Tapi saya janji, masalah ini tidak akan saya biarkan begitu saja,” ujar Rahanwati dengan suara bergetar.
Kemarahan publik dipastikan akan terus memuncak apabila pelaku manipulasi ini tidak segera ditindak. “Kalau Ivan tidak dicopot dan diperiksa, maka ini pertanda sistem kita telah dikuasai mafia birokrasi. Kita tidak bisa biarkan ini menjadi warisan busuk bagi generasi muda Tanimbar,” tutupnya dengan nada penuh kecam.
Skandal ini membuka mata banyak pihak bahwa bahaya terbesar birokrasi bukan hanya dari luar, tetapi justru dari dalam, dari tangan-tangan pejabat yang merasa kebal, dan memperlakukan sistem rekrutmen seolah warisan keluarga. Kini sorotan tajam tertuju ke BKPSDM menanti siapa yang benar-benar berani membersihkan bau busuk yang telah terlanjur menyebar.
Hingga berita ini diturunkan, Ivan Melalolin selaku Kabid BKPSDM Kepulauan Tanimbar belum berhasil dikonfirmasi. Upaya redaksi untuk menghubungi yang bersangkutan melalui sambungan telepon telah dilakukan, namun belum mendapat respon atau jawaban. (KN-07)
