Saumlaki, Kapatanews.com – Konflik internal dalam tubuh Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) makin memanas usai munculnya intervensi dari Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, dr. Juliana Ratuanak. Aksi intervensi tersebut disorot keras oleh sejumlah pengurus, termasuk Sekretaris Komcab, Alex Belay, yang menuding sang wakil kepala daerah sebagai “pahlawan kesiangan”.
“Selama ini beliau tak pernah ikut campur. Kenapa sekarang seakan mau jadi penyelamat? Sudah waktunya beliau memberi ruang kepada yang muda-muda,” tegas Alex saat dikonfirmasi Kapatanews, Kamis (31/7).
Menurut Alex, jika Wakil Bupati hendak berperan sebagai pembina, maka sebaiknya dilakukan melalui koordinasi yang tepat bersama para senior, pembina, dan Pastor Moderator. Ia menilai kehadiran Wakil Bupati dalam pertemuan internal yang diduga difasilitasi oleh pemerintah daerah adalah bentuk intervensi yang berpotensi menurunkan martabat organisasi.
“Organisasi ini bukan alat kekuasaan. Kami punya aturan, punya marwah, dan berdiri independen. Jangan sampai organisasi dijadikan kendaraan politik atau alat pencitraan,” ujarnya.
Alex juga menyoroti agenda yang diminta dihadiri oleh 100 peserta dan difasilitasi oleh Wakil Bupati. Menurutnya, langkah itu sarat kepentingan dan menjurus pada pencitraan politik.
“Pertanyaannya, untuk siapa agenda itu? Organisasi tidak mempersoalkan kuantitas, tapi kualitas. Jangan sampai kegiatan ini justru merusak regenerasi kader dan mengaburkan tujuan utama organisasi,” tukasnya.
Kecurigaan makin kuat saat sejumlah individu yang selama ini pasif dalam organisasi tiba-tiba hadir dalam pertemuan yang disebut-sebut dimotori Wakil Bupati. Alex bahkan menduga ada kesepakatan gelap atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemuda Katolik dan Pemerintah Daerah yang tidak melalui mekanisme internal organisasi.
“Kalau betul ada MoU yang dibuat tanpa sepengetahuan pengurus dan Pastor Moderator, maka saya nyatakan itu sebagai bentuk penyesatan organisasi. Ini langkah yang menjatuhkan Pemuda Katolik ke titik terendah,” tegas Alex.
Sementara itu, Wakil Ketua Komcab KKT, Bolly Refwalu, juga melontarkan kritik pedas. Ia menyayangkan pertemuan antara Wakil Bupati dan sebagian pengurus yang dinilai menyalahi arahan dari Komda Maluku. Menurut Bolly, keputusan yang diambil dalam pertemuan tersebut justru bertentangan dengan surat perintah resmi dari Komda.
“Komda Maluku sudah jelas melarang Ketua Moses Serin dan Sekretaris Alex Belay menggunakan organisasi untuk kepentingan eksternal. Tapi kenyataannya, Moses masih terus menggunakan organisasi seenaknya,” ujarnya.
Bolly menambahkan, Komda telah memerintahkan pelaksanaan Muskomac dan Muskomcab, namun agenda yang muncul justru adalah Mapenta, yang tak sesuai dengan instruksi. Ia menyebut ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas organisasi.
“Ini tamparan keras bagi Komda. Jangan karena duduk nyaman dengan kekuasaan lalu main ubah aturan sesuka hati. Kami mendesak Komda untuk segera memecat Moses Serin karena telah melanggar perintah tertulis tanggal 21 Juni 2025,” kata Bolly.
Ia juga menyinggung keputusan sepihak Moses yang mengangkat Moses Ditilebit sebagai sekretaris baru tanpa sepengetahuan Komda dan Pastor Moderator. Hal ini dianggap sebagai bentuk pelecehan struktural dan upaya menciptakan dualisme dalam tubuh organisasi.
“Organisasi ini punya struktur berjenjang dari pusat hingga desa. Jangan jadikan lelucon. Jangan sampai kami curiga bahwa semua kekacauan ini merupakan skenario yang disetting oleh Wakil Bupati sendiri,” tegasnya.
Menurut Bolly, jika intervensi politik terus berlanjut, maka kehormatan Pemuda Katolik sebagai mitra strategis gereja dan negara akan tercoreng. Ia menegaskan bahwa organisasi harus tetap menjunjung tinggi nilai Pro Ecclesia et Patria, Pro Bono Publico.
“Kami tidak akan tinggal diam jika organisasi ini dibajak untuk kepentingan pribadi. Ini peringatan keras. Jangan jadikan Pemuda Katolik sebagai panggung politik lokal,” tutupnya.
Hingga berita ini dirilis, belum ada klarifikasi resmi dari Wakil Bupati KKT terkait tudingan intervensi tersebut. Namun tekanan dari internal organisasi tampaknya akan terus meningkat jika situasi tak segera ditangani secara bijaksana dan terbuka. (KN-07)
