Saumlaki, Kapatanews.com – Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), dr. Juliana Ratuanak, dituding sebagai aktor di balik kegaduhan yang kembali mencuat dalam tubuh organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) KKT. Tudingan itu dilontarkan langsung oleh Fidel Samponu, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Katolik Komcab KKT, yang menyayangkan sikap seorang pejabat publik sekelas Wakil Bupati justru memicu eskalasi konflik internal organisasi kepemudaan berbasis gerejawi itu.
Fidel menyampaikan bahwa keterlibatan langsung dr. Juliana Ratuanak dalam memfasilitasi pertemuan yang tidak melalui mekanisme organisasi resmi telah membuka celah perpecahan baru. Padahal, menurutnya, kondisi internal Pemuda Katolik Komcab KKT masih sangat rapuh usai mencuatnya dugaan skandal perselingkuhan Ketua Komcab, Moses Serin.
“Secara jujur saya mau tegaskan bahwa dengan campur tangan Wakil Bupati KKT dalam pusaran konflik internal organisasi Pemuda Katolik Komcab KKT maka kekacauan internal semakin melebar dan kocar-kacir,” tegas Fidel dalam pernyataannya, kepada Wartawan Sabtu, (2/07/2025)
Pihak yang terseret dalam pusaran ini mencakup Wakil Bupati KKT, dr. Juliana Ratuanak, Ketua Pemuda Katolik Moses Serin, Sekretaris Alex Belay, Pastor Moderator sebagai pembina rohani, serta jajaran pengurus Komda Maluku. Fidel menyoroti bahwa rekonsiliasi sudah berjalan konstruktif berkat komunikasi antara Ketua dan Sekretaris Komcab yang diprakarsai oleh Pastor Moderator. Proses ini bahkan diperkuat dengan legalitas dokumen organisasi, termasuk surat resmi Komda Maluku tertanggal 21 Mei 2025 yang mengamanatkan Moses dan Alex untuk segera melaksanakan agenda organisasi.
Namun sayangnya, menurut Fidel, Moses Serin justru membelokkan hasil kesepakatan pleno organisasi. Ia secara sepihak membentuk panitia baru dan mengangkat sekretaris tandingan tanpa musyawarah maupun dasar administratif yang sah.
“Beliau sendiri sudah tahu bahwa secara internal organisasi Pemuda Katolik Komcab KKT dalam keadaan tidak baik-baik saja tetapi justru memfasilitasi kegiatan yang menambah bara konflik,” ujar Fidel, menggambarkan keterlibatan Wakil Bupati sebagai tindakan tidak etis dan tidak mencerminkan sikap kepemimpinan bijak.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang OKK Komda Maluku, Armando Fenanlampir, saat dikonfirmasi via telepon menegaskan bahwa Komda Maluku tidak pernah menandatangani perubahan struktur kepengurusan Komcab KKT.
“Artinya, SK yang beredar itu adalah SK bodong dan komposisi kepengurusan masih tetap sama. Moses Serin sebagai Ketua dan Alex Belay sebagai Sekretaris. Di luar itu kami anggap bodong dan maladministrasi,” tegas Armando.
Polemik ini bukan hanya memicu konflik horizontal di internal organisasi, tapi juga telah merusak konstruksi rekonsiliasi yang sudah disusun sejak bulan Mei. Fidel dengan keras menyesalkan tindakan Wakil Bupati, bahkan mendesak agar Partai Gerindra, sebagai tempat dr. Juliana Ratuanak bernaung segera mengambil langkah tegas.
“Kami minta Ketua DPC Gerindra Kepulauan Tanimbar dan Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku agar segera mengevaluasi serta memberi teguran keras bahkan sanksi kepada yang bersangkutan,” ujarnya dengan nada tajam.
Menurutnya, sikap sang Wakil Bupati telah melanggar prinsip netralitas dan etika seorang pejabat publik, apalagi dalam situasi organisasi yang tengah melakukan pemulihan krisis internal.
Fidel secara eksplisit meminta Gubernur Maluku yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Maluku untuk tidak tinggal diam.
“Pola Wakil Bupati dalam memfasilitasi kegiatan semacam itu dalam keadaan organisasi yang sementara rekonsiliasi membuat kebijakan ini contoh tak baik. Tanpa dialog, tanpa diskusi bersama Pastor Moderator, para pembina dan senior organisasi dalam menguatkan rekonsiliasi bukan membuat konflik baru. Kami berharap Bapak Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, SH., LLM bijaksana, agar segera evaluasi kader Gerindra di daerah apalagi dalam jabatan sebagai Wakil Bupati KKT. Jangan tunggu aksi demonstrasi baru bertindak,” kata Fidel menohok.
Ia menambahkan, Tindakan Wakil Bupati KKT, dr. Juliana Ratuanak, yang turut campur dalam konflik internal organisasi kemasyarakatan Pemuda Katolik Komcab KKT patut dipertanyakan dari perspektif etika kader partai politik, khususnya Partai Gerindra. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra, setiap kader diwajibkan menjunjung tinggi etika politik, menjaga kehormatan partai, dan tidak boleh mencampuri urusan internal organisasi masyarakat yang dapat menimbulkan kegaduhan serta merusak kepercayaan publik terhadap partai. Keterlibatan dalam pusaran konflik ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar tersebut.
Manifesto Perjuangan Partai Gerindra secara tegas menekankan pentingnya peran kader dalam menjaga persatuan nasional, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, serta menjadi perekat harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan Wakil Bupati yang justru memperkeruh suasana dan mengabaikan proses rekonsiliasi yang tengah dibangun dalam tubuh Pemuda Katolik, menunjukkan ketidakpekaan terhadap semangat perjuangan partai untuk membela kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas sosial. Hal ini mencoreng citra partai sebagai kekuatan politik nasionalis yang mengedepankan semangat gotong royong dan kerukunan.
Oleh karena itu, Partai Gerindra melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) perlu mengevaluasi secara menyeluruh tindakan tersebut. Jika terbukti menyalahi AD/ART dan Manifesto Perjuangan, maka sudah selayaknya diberikan sanksi tegas sesuai mekanisme internal partai. Langkah ini penting untuk menjaga integritas partai serta memastikan bahwa setiap kader, terutama yang sedang menjabat di pemerintahan, tetap berperilaku sesuai dengan nilai dan cita-cita Gerindra dalam membangun bangsa dan melindungi kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, Fidel mengingatkan bahwa sikap interventif Wakil Bupati KKT justru mengabaikan peran dan perjuangan historis Pemuda Katolik dalam menjaga kerukunan dan harmoni sosial-keagamaan di bumi Duan Lolat.
“Jangan gunakan kekuasaan untuk masuk dan memperparah konflik internal organisasi,” tegasnya.
Ia pun menutup pernyataan dengan nada peringatan keras: “Sekedar mengingatkan Wakil Bupati KKT agar jangan bertelinga tipis mendengar mereka yang suka menebar narasi kebencian yang tidak menularkan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan.”
Dengan narasi yang makin panas, gesekan internal Pemuda Katolik Komcab KKT kini berubah menjadi pertarungan yang menyeret jabatan publik, reputasi Partai Gerindra, dan ancaman kehilangan kepercayaan umat Katolik muda terhadap pemimpinnya sendiri. Semua pihak kini menunggu bagaimana Partai Gerindra dan Gubernur Provinsi Provinsi Maluku menyikapi ledakan konflik ini sebelum menjadi api besar yang membakar kredibilitas kepemimpinan daerah.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik yang terjadi (KN-07)
