Saumlaki, Kapatanews.com – Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar justru diwarnai dengan sorotan keras terhadap kinerja Bupati Ricky Jauwerissa dan Wakil Bupati dr. Juliana CH Ratuanak. Alih-alih membawa perubahan, kepemimpinan keduanya dianggap gagal memenuhi harapan masyarakat.
Aktivis dan Pengacara Muda Tanimbar, Hans Atjas, menilai bahwa kinerja 100 hari kerja yang dijanjikan pemerintah daerah patut diberikan nilai rendah. “Jika diberikan nilai, maka patut mendapatkan nilai 3 (tiga) dari 10,” tegasnya, Senin (18/8/2025).
Menurut Atjas, masyarakat menunggu pidato perdana bupati yang seharusnya menyentil program nyata, namun yang tersaji justru retorika kosong. “Pidato yang disampaikan hanyalah retorika yang seolah-olah bertopeng emas,” kritiknya.
Ia menambahkan, program 100 hari kerja seharusnya menjadi gebrakan awal untuk mengukur komitmen pimpinan daerah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dari sejumlah program prioritas yang dicanangkan, Atjas menyebut tidak ada satupun yang berhasil mencapai target.
Beberapa program yang menjadi sorotan di antaranya pengoperasian RS PP Magretti yang hingga kini belum jelas, penataan birokrasi yang masih dipengaruhi oligarki, tata kelola keuangan yang dianggap hanya untuk balas dendam politik, serta penataan kota Saumlaki yang tetap semrawut. Sementara program “Tanimbar Berbudaya” dinilai tidak jelas arah dan konsepnya.
“Program 100 hari kerja yang dijanjikan sebagai langkah awal mewujudkan Tanimbar Maju dinilai sangat mengecewakan oleh sebagian besar warga. Bukan hanya tidak menyentuh persoalan mendasar rakyat, sejumlah kebijakan malah dianggap menyakiti dan mempermainkan hati masyarakat,” ujar Atjas.
Ia menilai, yang lebih menonjol dari pemerintahan RJ–JR justru seremonial, kunjungan daerah, hingga peresmian acara yang tidak berdampak signifikan. Bahkan, sejumlah kebijakan seperti Surat Edaran RT Mandiri, Perda Sopi yang dinilai copy paste, hingga SK tenaga profesional desa justru menuai kritik sebagai kebijakan beraroma kolusi dan nepotisme.
“Apa ini yang disebut program perubahan? Ini tidak berkualitas dan justru menggambarkan kinerja buruk. Ditambah seleksi eselon II hingga seleksi Sekda yang sudah terjadwal, namun sampai hari ini belum ada hasil, hingga RPJMD yang belum juga final. Ini layak mendapatkan raport merah,” tegas Atjas.
Menurutnya, kegagalan program 100 hari menunjukkan bahwa kepemimpinan tanpa konsep dan arah jelas. Ia menilai gaya kepemimpinan bupati dan wakil bupati masih terbawa euforia Pilkada, sehingga lamban dalam mengambil keputusan publik. “Atau jangan-jangan bupati dan wakil bupati berada dalam kendali tertentu?” tanyanya retoris.
Ia menegaskan, evaluasi resmi dari pemerintah daerah sangat penting agar publik mengetahui capaian yang sebenarnya. “Kita tak butuh gaya pencitraan yang tidak membawa perubahan nyata. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai isapan jempol semata,” ujarnya.
Atjas meminta agar bupati dan wakil bupati lebih reflektif, menggunakan hati nurani dalam mengambil keputusan, bukan sekadar mengejar popularitas. “Jangan hanya berbicara manis-manis di atas panggung seremoni, apalagi curhat di apel ASN setiap pagi padahal tak satupun program tercapai sesuai target,” kritiknya.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa Tanimbar membutuhkan pemimpin yang adil, berkonsep jelas, dan tidak mempermainkan kepercayaan rakyat. “Kepercayaan rakyat bukan mainan. Tanimbar butuh pemimpin yang adil, yang bekerja dengan konsep jelas, bukan bos dan bukan penghibur janji-janji. Salam Perubahan untuk Tanimbar Maju. Dirgahayu RI ke-80, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Merdekaaaa…” pungkas Hans Atjas. (KN-07)
