Ambon,Kapatanews.com-Sekretaris Mollucas Corruption Watch Seram Bagian Timur (MCW SBT),Sabandar Lisa Kelilauw, mengecam keras tindakan Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Alkatiri, yang melibatkan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan Musyawarah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku, bertepatan dengan pelantikannya sebagai Ketua DPW PKS Maluku,Minggu (24/08/2025)
Kepada media ini dalam rilisnya,Minggu (24/08/2025), Kelilauw mengatakan, keterlibatan institusi pemerintahan dalam kegiatan politik praktis merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip netralitas birokrasi, serta dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan.
Ini bukan hanya mencoreng wibawa pemerintahan, tapi juga berpotensi membuka celah praktik korupsi berbasis konflik kepentingan.
Sebagai Sekretaris MCW SBT, saya, Sabandar Lisa Kelilauw, menyatakan dengan tegas bahwa kami sangat murka melihat tindakan tidak etis ini.
“Pemerintah seharusnya melayani rakyat, bukan menjadi alat partai. Ini preseden buruk yang dapat merusak fondasi demokrasi lokal dan memperburuk tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Selama dua dekade terakhir, SBT dipimpin oleh tokoh-tokoh politik yang juga menjabat sebagai pimpinan partai besar—seperti Abdullah Vanath (Demokrat) dan Abdul Mukti Keliobas (Golkar). Namun, keduanya dikenal menjaga batas tegas antara kekuasaan birokrasi dan aktivitas politik, serta tidak pernah menyeret OPD ke dalam agenda partai mereka.
“AV dan AMK adalah contoh bahwa pimpinan partai bisa tetap menjaga etika birokrasi. Tapi yang dilakukan Bupati saat ini sangat memalukan. Aparat birokrasi bukan kader partai. Pemerintah tidak boleh dipolitisasi,” lanjut Sabandar.
Lebih memprihatinkan, tindakan ini terjadi di tengah keluhan masyarakat SBT yang masih mengalami kesenjangan serius dalam akses kesehatan, pendidikan, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi.
MCW SBT secara resmi mendesak:
Kementerian Dalam Negeri RI dan Komisi ASN segera turun tangan dan mengevaluasi keterlibatan OPD dalam kegiatan partai politik.
Bupati Fahri Husni Alkatiri memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat SBT.
DPRD SBT melakukan fungsi pengawasan dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan secara resmi.
ASN dan OPD di SBT menolak segala bentuk intervensi politik yang mencederai netralitas dan profesionalisme aparatur negara.
MCW SBT berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini dan tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.
Pantauan media ini di grub “Mimbar SBT” Sikap Bupati Fahri Alkatri mendapat kritikan tajam dari sejumlah warga Seram Bagian Timur, pasalnya Bupati dengan sengaja telah melibatkan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan Politik PKS,sebagai seorang Bupati mestinya bersikap Netral dan tidak menggring para pimpinan OPD dalam politik praktis.
Berbeda dengan Grub mimbar SBT, Salah satu aktifis SBT,Bambang Sohilauw dalam status FB nya mempertanyakan sikap Bupati yang dinilai sangat tidak beretika,ketika Sekda,Kepala Bapeda dan para pimpinan OPD berpose dengar latar Partai Politik
” Pengurus baru samua k apa ? Bertanya saja,,,? semua OPD Pose berlatar Partai Politi, kalian ditunjuk mengurus rakyat bukan mengurus Partai Politik” (KN-02)
