Ambon,Kapatanews.com – Kepercayaan Gubernur Maluku,Hendrik Lewerissa kepada Enam orang punggawa untuk menahkodai sebuah bahtera yang bernama PD Panca Karya harus benar-benar dibuktikan oleh sang nahkoda utama M.Rany Tualeka (MRT).
Kepercayaan Gubernur ini sudah tentu merupakan tanggungjawab besar para jajaran Direksi dan Dewan Pengawas yang baru,pasalnya PD Panca Karya hari ini merupakan sebuah perusahan daerah yang belum sehat secara finansial maupun managemen tata kelola perusahannya
Tatakelola managemen perusahan yang tidak terukur dan tidak terarah sejauh ini merupakan sebuah kesalahan fatal yang menyebabkan PD Panca Karya selama ini terus mengalami kerugian bagi perusahan dan daerah tetapi menguntungkan bagi para elit tertentu ditingkat perusahan sampai kepada para karyawan yang memegang posisi penting dalam managemen perusahan
Kerugian Perumda Panca Karya selama ini bukan hanya sebatas pada internal perusahan tetapi juga melibatkan pihak external dalam hal ini para elit politik maupun elit pemerintahan tertentu
Publik tentu tahu bagaimana selama ini banyak kepentingan wakil rakyat kita di Perumda Panca Karya, sehingga menyebakan Panca Karya mengalami kerugian dan tidak bisa berkembang sejauh ini
Dengan realita PD Panca Karya seperti ini, Direksi PD Panca karya terutama sang Dirut (MRT) harus berani bersikap tegas dan mengambil langkah berani dan eksrim untuk membenahi perusahan dengan pendekatan pengelolaan managemen yang berbasis bisnis bukan dengan pendekan sosial ataupun politik
Direksi PD Panca Karya Harus Berani Bersikap Tegas Dan Eksrim
Pergantian jajaran direksi Panca Karya dari yang lama ke yang baru menyisahkan sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara baik dan profesioneal dalam pendekatan bisnis sehingga akan berdampak pada sehatnya PD Panca Karya itu sendiri
Hal ini dikatakan oleh Sekertaris GAMKI Maluku, Dr. Ir. Fransina. S. Latumahina, S.Hut.M.P. IPU. ASEAN ENG kepada Kapatanews.com, Jumat (17/10),menurutnya banyak kendala yang dapat kita temui dalam internal PD Panca Karya saat ini misalnya :
1. Kertebatasan Armada yang tersedia
2.Kelalaian yang disengajakan orang-orang tertentu dari pihak penyedia armada
3.Banyaknya mafia internal dari pihak tertentu pada penyedia armada yang harus diberantas
4. Peran Eksekutif dan legislatif terkait kebijakan yang sifatnya politik bukan kepentingan bisnis
5.Banyaknya karyawan yang harus dikurangi dikarenakan perusahan belum sehat dari sisi keuangan
6. Tidak memilki tenaga ahli profesional
Dikatakan oleh kandidat Guru Besar Unpatti Ambon ini, jika kendala tersebut diatas tidak bisa dibenahi dengan managemen dan tatakelola perusahan dalam pendekatan bisnis maka dipastikan PD Panca Karya akan berjalan ditempat dan PD Panca Karya akan dijadikan lahan empok bagi kepentingan politik para elit untuk memperkaya diri,tegas Ritiauw
Latumahina juga menegaskan kepemiminan Direksi Panca Karya merupakan kepemimpinan kolektif kolegial dan tidak ada keputusan atau kebijakan tunggal dari seorang Dirut, semua keputusan dan kebijakan tekait keberlangsungan PD Panca Karya harus diputuskan bersama secara kolektif kolegial,tegasnya
Ia juga menyoroti banyaknya mafia di internal terutama pada armada feri yang selama ini merupakan pos keuntungan terbesar PD Panca Karya yang sangat besar tetapi diduga dikorupsi oleh mereka-mereka untuk memperkaya diri
Disisi yang lain Akademisi Unpatti ini, menyarankan Direksi harus membuat kebijakan untuk mengurangi karyawan dikarenakan tidak sehatnya keuangan perusahan yang bisa berdampak kepada keberlangsungan perusahan itu sendiri
Dengan demikian menurut Latumahina, GAMKI Maluku merasa perlu memberikan pikiran-pikiran kontruktif bagi Pemerintah dan DPRD demi pengembangan PD Panca Karya agar kedepan tidak lagi bergatung kepada pemerintah antara lain :
1. Penambahan Modal dan Armada
Perumda Panca Karya sudah harus memikirkan untuk mendapatkan modal dalam kisaran sekitar Rp 40 – 45 miliar untuk bisa menambah dan mengoperasikan lebih banyak armada. Ini sangat penting karena armada yang terbatas dan usia kapal yang sudah tua membatasi kapasitas penyeberangan sehingga terjadi penumpukan penumpang dan kendaraan.
Penambahan modal harus didukung dengan payung hukum melalui Perda agar anggaran yang dibutuhkan oleh Perumda PK dengan cara mereka (Pemda membantu) dan penggunaan dana bisa diawasi dengan baik untuk menghindari tikus tikus pelahap.
2. Modernisasi dan Peremajaan Armada
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Maluku melakukan modernisasi dengan peningkatan fasilitas pelabuhan dan memperkenalkan sistem tiket elektronik untuk efisiensi layanan. Renovasi armada kapal diperkuat agar kapal yang beroperasi nyaman, aman, dan memenuhi standar keselamatan internasional. Dukungan anggaran dari Pemda sangat diharapkan agar armada bisa diremajakan atau ditambah.
3. Pengaturan Kapasitas dan Keselamatan Penumpang juga menjadi penting dan mengingatkan agar armada pelayaran tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Pengawasan dan penertiban oleh KSOP atau Syahbandar perlu diperketat agar keselamatan penumpang tetap jadi prioritas utama, terutama saat terjadi lonjakan penumpang pada peak season seperti libur Natal dan Tahun Baru.
4. Koordinasi dan Pengawasan antara pihak eksekutif dan leguslatif provinsi perlu dilakukan dengan cara memanggil Perumda Panca Karya, Dinas Perhubungan, serta ASDP untuk melihat masalah yang terjadi serta membahas untuk mencari solusi mengatasi perjalanan panjang dan penumpukan penumpang di pelabuhan utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan armada dan penyebarannya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Perlunya tenaga ahli profesional untuk meningkatkan kapasitas SDM dan Mangemen perusahan yang berbasis bisnis bukan berbasis politik maupun sosial
6. DPRD Maluku tidak lagi mengintervensi kebijakan Perumda PK untuk kepentingan Politiknya
7. Jajaran Direksi dan Dewas harus ditempati oleh tenaga bisnis profesional bukan para politisi
8. Managemen dan tatakelola PK harus berjalan sesuai SOP
9. Dewan Pengawas harus profesioanal dalam bekerja dan berani memberi masukan dan mengoreksi Direksi jika dianggap keliru dalam kebijakan dan melanggar SOP
10. Dewas pengawas harus berani menilai kinerja jajaran Direksi selama 100 hari kerja dan memberikan masukan kepada Gubernur Maluku untuk dievaluasi
Sekertaris GAMKI yang juga akademisi Unpatti Ambon ini, mengatakan publik Maluku menaruh kepercayaan penuh dan menunggu 100 hari kerja jajaran Direksi dan Dewas PK , Ia berharap dalam 100 hari kerja mereka, diharapkan bisa menunjukan kinerja yang baik,jika ditemukan tidak memilki kinerja yang baik maka GAMKI Maluku akan memberikan masukan kepada Gubernur untuk segera dievaluasi,tegas Latumahina
Ia berharap pikiran GAMKI ini sebagai solusi terbaik untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi PK agar hal-hal yang terjadi sebagai kendala bisa teratasi dengan baik
Tertama jelang Nataru ada kombinasi penambahan modal dan armada, modernisasi fasilitas dan sistem layanan, pengaturan ketat kapasitas penumpang demi keselamatan, serta koordinasi pengawasan lintas lembaga terkait untuk menangani lonjakan penumpang yang signifikan di penyebrangan Maluku.
Pendekatan ini akan membantu Perumda Panca Karya melayani masyarakat dengan optimal dan mengurangi kemacetan serta risiko keselamatan di pelabuhan penyebrangan.ujarnya (KN-01)
