Seram Bagian Timur, Kapatanews.com — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyerukan agar Pemerintah Daerah dan DPRD setempat segera bersikap tanggap terhadap potensi dampak lingkungan dari aktivitas eksplorasi minyak dan gas di Blok Binaiya, wilayah kerja migas yang berada di lepas pantai Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.
Ketua KNPI SBT, Sabandarlisa Kelilauw, menegaskan bahwa posisi geografis Kabupaten SBT yang berdekatan dengan area eksplorasi tersebut dapat menimbulkan risiko terhadap ekosistem pesisir jika tidak diawasi secara ketat.
“Kami mengajak pemerintah dan wakil rakyat di SBT untuk proaktif mengawal aktivitas di Blok Binaiya agar dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir dapat diminimalisir,” ujar Sabandarlisa.
Menurutnya, langkah antisipatif sejak dini sangat penting dilakukan agar eksplorasi migas tidak menimbulkan kerusakan yang sulit dipulihkan di kemudian hari. KNPI juga menilai perlu adanya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam proses pengawasan dan koordinasi lintas kabupaten mengingat posisi SBT yang berpotensi terdampak langsung.
Selain soal lingkungan, Sabandarlisa juga menyoroti aspek keadilan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Ia menegaskan bahwa daerah-daerah yang terdampak langsung, termasuk Kabupaten SBT, berhak memperoleh bagian dalam pembagian Participating Interest (PI) dari pengelolaan Blok Binaiya.
“Setiap daerah yang merasakan dampak harusnya berhak memperoleh pembagian PI sebagai bentuk keadilan dan sumber pendapatan daerah,” tambahnya.
KNPI SBT berharap, Pemerintah Kabupaten dan DPRD segera membangun komunikasi strategis dengan Pemerintah Provinsi Maluku serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperjuangkan hak-hak daerah terdampak.
Organisasi kepemudaan tersebut juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menurut Sabandarlisa, kegiatan eksplorasi migas seharusnya tidak mengorbankan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan ekonomi pada hasil laut.
Ia menutup dengan mengajak semua pihak untuk mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. “Kami berharap adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan pihak terkait agar eksplorasi migas berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan desakan tersebut, KNPI SBT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu lingkungan dan keadilan ekonomi di wilayah Seram Bagian Timur, agar pengelolaan sumber daya alam di Maluku benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal secara berkelanjutan. (KN-07)
