Ambon, Kapatanews.com — Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Maluku di Baileo Oikumene, Ambon, Sabtu (8/11/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Maluku yang menaruh harapan besar kepada Partai Golkar untuk memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan di level nasional.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Abdulah Vanath, Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun, serta ratusan kader Golkar dari seluruh kabupaten dan kota. Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan semangat solidaritas kader yang tinggi.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Abdulah Vanath menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberikan perlakuan khusus bagi Maluku. Menurut dia, provinsi kepulauan ini menghadapi tantangan berat akibat keterbatasan fiskal dan kondisi geografis yang kompleks.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami berharap Golkar dapat terus menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan seperti Maluku,” ujar Vanath.
Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin berat akibat pemotongan anggaran dan kebijakan penyamarataan harga barang yang dinilai tidak adil bagi daerah kepulauan.
Menanggapi hal itu, Bahlil Lahadalia yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kesiapannya membantu Maluku keluar dari keterbatasan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap pembangunan Maluku menjadi prioritas pribadinya sebagai putra daerah.
“Pemotongan anggaran bukan tanpa alasan. Ini dampak dari situasi global. Meski demikian, saya pastikan pada tahun 2028 seluruh Maluku sudah terang benderang. Saya tidak ingin anak-anak kita mengalami masa kecil seperti saya dulu belajar tanpa listrik,” tegas Bahlil, disambut tepuk tangan meriah dari para kader.
Ia kemudian meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera menyerahkan daftar wilayah yang belum memiliki akses listrik dalam waktu dua minggu. Komitmen tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya nyata pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan energi di kawasan timur Indonesia.
Selain itu, Bahlil juga meminta dukungan dari Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, untuk memperjuangkan perlakuan fiskal khusus bagi Maluku.
“Kalau PAD daerah hanya mengandalkan transfer pusat, harus ada kebijakan berbeda. Tolong lihat Maluku secara khusus,” pintanya dalam forum tersebut.
Musda Golkar Maluku kali ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal partai, tetapi juga wadah penyampaian aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat. Janji Bahlil untuk mewujudkan listrik merata di seluruh Maluku pada tahun 2028 menjadi harapan baru bagi masyarakat kepulauan yang selama ini hidup dalam keterbatasan.
Dengan semangat dan komitmen tersebut, Musda XI Golkar Maluku diharapkan menjadi titik awal lahirnya kebijakan pembangunan yang lebih adil bagi wilayah kepulauan di Indonesia Timur. (KN-07)
