Ambon, Kapatanews..com – Gunung botak Kabupaten Buru kembali di ributkan,Namun kali ini bukan soal Galian emas yang melimpah di tanah itu akan tetapi perilaku dari Pihak Pemerintah Kabupaten Buru lewat dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
hal ini menyeruak ke publik akibat terjadinya aksi pemalakan yang dilakukan Oleh anggota Satpol PP Kepada Para Penambang dengan dalih untuk Membantu pelaksanaan Hari Ulang tahun Kabupaten Buru,Sungguhlah miris dan tidak elok tindakan apalagi oleh Aparatur Pemerintah yang dibiayai oleh negara untuk Menjalankan amanah rakyat ucap Fandri Tasidjawa Wakil Sekretaris DPD KNPI Provinsi Maluku.
Penganggaran akan kegiatan daerah Pastinya sudah dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Daerah olehnya itu sungguhlah mustahil apabila aksi “minta sumbangan” dilakukan sungguhlah tidak terpuji pungkas Putera Raheriat Kecamatan Fena Lisela tersebut,dilanjutkan pula oleh dirinya bahwa Gubernur Provinsi Maluku sudah mengeluarkan instruksi untuk menertibkan bahkan untuk menutup penambangan ilegal yang dilakukan pada Kawasan gunung botak,dengan demikian maka kami dapat menuding adanya Proses pembiaran yang dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Buru terhadap aktifitas dimaksud serta pembangkangan kepada instruksi Gubernur Provinsi Maluku dilakukan oleh Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Buru ungkap Fandri.
Atas peristiwa yang terjadi Tasidjawa menegaskan bahwa DPD KNPI Provinsi Maluku meminta Bupati Ikram Umasugi agar segera Mencopot bahkan lebihnya memecat Syarul Haulussy dari Jabatan KasatPol PP ataupun Posisinya Selaku ASN,Karena sungguh diluar nalar jika Pemerintah selaku Garda terdepan pengayom kesejahteraan rakyat menunjukan perilaku premanisme tandasnya.
ChatGPT said:
Berikut berita yang telah disusun rapi, dengan alur lebih kuat, bahasa lebih formal, dan struktur jurnalistik yang jelas.
Dugaan Premanisme di Gunung Botak, Pemuda Angkat Suara
Buru — Kawasan Gunung Botak di Kabupaten Buru kembali memantik perhatian publik. Kali ini bukan soal aktivitas penambangan emas ilegal, tetapi dugaan tindakan pemalakan yang diduga dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buru terhadap para penambang.
Isu ini mencuat setelah beredar informasi bahwa sejumlah anggota Satpol PP meminta uang kepada para penambang dengan alasan untuk membantu pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Buru. Tindakan tersebut langsung menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya dari Wakil Sekretaris DPD KNPI Provinsi Maluku, Fandri Tasidjawa.
Menurut Fandri, tindakan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh aparatur pemerintah yang tugasnya justru menjaga ketertiban dan mengayomi masyarakat.
Ia menilai, alasan penggalangan dana untuk kegiatan daerah tidak masuk akal, mengingat setiap kegiatan resmi pemerintah telah memiliki alokasi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Penganggaran kegiatan daerah sudah termuat dalam APBD. Tidak mungkin ada alasan meminta sumbangan kepada penambang. Ini tindakan tidak terpuji,” tegas Fandri, putera Raheriat, Kecamatan Fena Leisela.
Fandri juga menyoroti bahwa Gubernur Maluku sebelumnya telah mengeluarkan instruksi tegas untuk menertibkan, bahkan menutup aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak. Karena itu, ia menduga adanya pembiaran oleh Pemerintah Kabupaten Buru sehingga aktivitas tersebut tetap berlangsung.
“Kami menuding adanya pembangkangan terhadap instruksi Gubernur Maluku yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Buru,” ujarnya.
Atas kejadian tersebut, DPD KNPI Provinsi Maluku melalui Fandri Tasidjawa mendesak Bupati Buru, Ikram Umasugi, untuk segera mencopot bahkan memberhentikan Syarul Haulussy dari jabatannya sebagai Kasatpol PP maupun dari posisinya sebagai ASN.
“Sangat tidak masuk akal jika pemerintah sebagai garda terdepan kesejahteraan rakyat justru mempertontonkan perilaku seperti premanisme,” tegas Fandri menutup pernyataannya (*)
