Ambon, Kapatanews.com – DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah setempat atas pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diumumkan beberapa waktu lalu melalui media sosial. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian awal penataan birokrasi di daerah itu. Jumat, (28/11/2025).
Berdasarkan informasi yang diterima, hasil seleksi jabatan tinggi tersebut telah dipublikasikan setelah melalui proses yang berlangsung beberapa bulan. Proses ini dipandang sebagai tahapan penting untuk memperkuat sistem birokrasi.
Ketua DPD KNPI KKT, Alex Belay, mengatakan proses seleksi tersebut berjalan transparan dan memenuhi harapan banyak pihak. Ia menyebut publikasi hasil seleksi menjadi indikator peningkatan tata kelola.
“Puji Tuhan, hasil seleksi terbuka sejak beberapa bulan lalu kini telah dipublikasikan lewat media sosial dan menghasilkan hasil bagi kita memuaskan semua pihak karena dinilai transparan. Ini capaian awal penataan birokrasi yang baik,” ujar dia.
Belay menegaskan pencapaian tersebut masih merupakan permulaan dalam memperbaiki sistem pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia meminta proses reformasi tetap dilanjutkan secara bertahap.
“Ia berharap agar kebijakan birokrasi ini terus berkesinambungannya,” tutur dia dalam keterangannya.
Pada bagian lain, Belay menyebut keberhasilan seleksi jabatan itu menjadi dasar penyusunan kebijakan lanjutan. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
“Pencapaian saat ini bukanlah titik akhir dari perjuangan kita bersama demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, tetapi menjadi dasar perumusan kebijakan reformasi birokrasi selanjutnya,” jelas dia.
Selain mengevaluasi proses birokrasi, DPD KNPI KKT juga mengusulkan agar Pemerintah Daerah mempertimbangkan opsi pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Usulan ini disampaikan untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Menurut Belay, pinjaman tersebut dapat membantu pemerintah daerah menutup kebutuhan pendanaan berbagai proyek strategis. Ia menilai peluang kerja sama dengan PT SMI terbuka karena lembaga itu menyediakan fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah.
“Dengaan bunga rendah dan kriteria pinjaman yang terkesan tidak memberatkan, DPD KNPI KKT yakin PT SMI bisa memberi pinjaman kepada Pemda KKT,” kata dia.
Belay juga meminta agar pemerintah daerah tetap memprioritaskan belanja terkait kesejahteraan aparatur. Salah satunya menyangkut pengakomodasian kebutuhan anggaran bagi 592 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Ia menuturkan pemenuhan kebutuhan tersebut akan mengurangi polemik yang selama ini muncul terkait pembiayaan pegawai. Menurut dia, langkah itu dapat dilakukan bersamaan dengan rencana pinjaman.
Sementara itu, KNPI berharap pemerintah daerah dapat meninjau usulan tersebut sebagai upaya mempercepat pembangunan. Mereka menilai pendanaan tambahan dapat memperbaiki kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Penutup prosedural menyebut usulan itu masih menunggu respons resmi pemerintah daerah, termasuk kajian teknis mengenai kemampuan fiskal dan ketentuan pinjaman dari PT SMI. (KN-07)
