Saumlaki, Kapatanews.com – Tidak semua megaproyek menghadirkan kemajuan. Sebagian justru meninggalkan jejak ketakutan sosial: ketakutan akan tersingkirnya masyarakat lokal di tanahnya sendiri. Inilah bayang-bayang yang kini menyelimuti Kabupaten Kepulauan Tanimbar seiring berjalannya mega proyek Blok Masela.
Di balik janji investasi, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi, tumbuh kecurigaan publik yang semakin keras: proyek strategis nasional ini dinilai bergerak menuju penguasaan ekonomi oleh segelintir kontraktor bermodal besar. Jika persepsi ini terus menguat, maka Blok Masela bukan lagi simbol kemajuan, melainkan cermin ketimpangan yang disengaja.
Kegelisahan ini bukan suara liar. Ia lahir dari pola yang dirasakan berulang akses pekerjaan yang sempit, kemitraan yang tertutup, dan peluang lokal yang seolah dikunci dari awal. Dalam perspektif kepentingan publik, ini adalah alarm keras yang tidak boleh diabaikan.
Ketika Megaproyek Menjadi Mesin Pemusatan
Berbagai informasi yang berkembang di masyarakat mengarah pada satu dugaan serius: adanya konsolidasi kekuatan bisnis melalui jejaring perusahaan yang saling berafiliasi, disertai penguasaan rantai pasok material strategis untuk proyek Blok Masela. Sepanjang fakta yang dapat diverifikasi, langkah-langkah ini berada dalam ranah praktik bisnis yang sah.
Namun pertanyaan publik tidak berhenti pada soal sah atau tidak sah. Pertanyaan yang jauh lebih menakutkan adalah: apakah proyek nasional ini sedang diarahkan untuk dikuasai oleh satu kekuatan ekonomi tertentu?
Jika satu kelompok menguasai material, pekerjaan, dan jaringan, maka persaingan bukan lagi soal kualitas, melainkan soal akses. Kontraktor lokal kalah bahkan sebelum diberi kesempatan. Inilah bentuk perampasan ekonomi paling senyap tanpa kekerasan, tanpa suara, tetapi mematikan.
Inpex di Titik Paling Kritis
Sebagai operator utama proyek Blok Masela, Inpex tidak berada di ruang hampa. Setiap kebijakan pengadaan, kemitraan, dan penunjukan rekanan membawa konsekuensi sosial. Jika dalam praktiknya Inpex hanya berputar pada lingkaran kontraktor yang sama, publik berhak menduga adanya keberpihakan yang berbahaya.
Inpex tidak bisa terus berlindung di balik dalih efisiensi dan standar global. Proyek ini berdiri di tanah masyarakat Tanimbar. Jika Inpex menutup mata terhadap ketimpangan, maka ia sedang membangun proyek raksasa di atas ketidakadilan yang rapuh.
Redaksi menegaskan: ketika proyek nasional mulai dituduh berpihak pada kontraktor rakus yang ingin menguasai ekonomi daerah, diam bukan lagi pilihan.
SKK Migas: Penjaga Produksi atau Penjaga Keadilan?
Desakan publik kini juga mengarah langsung ke SKK Migas. Sebagai regulator, SKK Migas tidak hanya bertugas memastikan target produksi dan kontrak berjalan. Ia memikul tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa proyek hulu migas tidak menciptakan ketimpangan sosial.
Jika merujuk pada prinsip tata kelola yang baik, pengawasan SKK Migas seharusnya mencakup transparansi pengadaan, pola kemitraan, dan pencegahan konflik kepentingan. Ketika muncul dugaan kuat tentang penguasaan proyek oleh satu kelompok, pembiaran sama artinya dengan pengingkaran fungsi negara.
Negara tidak boleh hadir hanya sebagai pengawal investasi, tetapi absen sebagai penjaga keadilan.
Tanimbar di Ambang Kehilangan Masa Depan Ekonomi
Bagi masyarakat Tanimbar, Blok Masela bukan sekadar proyek energi. Ia adalah harapan kolektif untuk keluar dari ketertinggalan struktural. Ketika harapan itu berubah menjadi kecemasan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya ekonomi, tetapi kepercayaan sosial.
Jika pelaku usaha lokal terus dipinggirkan, Tanimbar berisiko mengalami kolonialisme ekonomi gaya baru: sumber daya diambil, keuntungan mengalir keluar, masyarakat lokal hanya menjadi penonton dan buruh di rumahnya sendiri.
Sejarah menunjukkan, kondisi semacam ini hampir selalu berakhir pada konflik sosial. Ketika ekonomi dirampas secara perlahan, perlawanan akan muncul cepat atau lambat.
Desakan Terbuka: Hentikan Pola Penguasaan
Redaksi secara terbuka mendesak:
1. Inpex untuk membuka secara transparan pola kemitraan dan pengadaan, serta memastikan keterlibatan nyata kontraktor lokal.
2. SKK Migas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi pemusatan proyek dan konflik kepentingan.
3. Pemerintah daerah untuk berhenti menjadi penonton dan secara aktif membela kepentingan ekonomi masyarakat Tanimbar.
Jika benar terdapat kecenderungan penguasaan proyek oleh kontraktor rakus yang ingin mengendalikan ekonomi Tanimbar, maka koreksi harus dilakukan sekarang. Bukan besok, bukan setelah konflik pecah.
Megaproyek nasional seharusnya menjadi alat pemersatu, bukan simbol pengkhianatan terhadap keadilan sosial. Blok Masela masih memiliki kesempatan untuk memilih jalan yang benar.
Namun satu hal harus ditegakkan: tanpa keberanian Inpex dan SKK Migas untuk membongkar pola ketimpangan dan membuka ruang keadilan, megaproyek ini berisiko dikenang sebagai monumen perampasan ekonomi di tanah Tanimbar.
Redaksi berdiri pada satu sikap tegas: pembangunan tanpa keadilan adalah bentuk kekerasan yang paling sunyi dan paling berbahaya.
Catatan Redaksi:
Editorial ini disusun demi kepentingan publik, berdasarkan informasi yang tersedia, dan dengan menjunjung tinggi prinsip jurnalisme berimbang. Seluruh dugaan dan penilaian dalam tulisan ini perlu diuji secara terbuka sesuai hukum yang berlaku.