Saumlaki, Kapatanews.com – Kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan teknis kepegawaian semata. Ia telah berkembang menjadi indikator kualitas tata kelola pemerintahan daerah, menguji kejujuran fiskal pemerintah, ketegasan lembaga legislatif, serta kemampuan negara hadir secara adil tanpa menjatuhkan dirinya ke dalam krisis anggaran.
Di tengah tekanan sosial yang meningkat, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta ketergantungan tinggi pada transfer pusat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan DPRD kini berada di titik krusial: apakah kebijakan akan diambil berdasarkan kalkulasi objektif dan kemampuan riil, atau tunduk pada tekanan populisme jangka pendek.
Dokumen analisis kebijakan ini memotret persoalan tersebut secara utuh berbasis data, kerangka regulasi, dan implikasi fiskal serta disusun sebagai barometer pengambilan keputusan bagi Pemda dan DPRD Kepulauan Tanimbar.
MENGAPA PPPK PARUH WAKTU MENJADI ISU SENSITIF DI TANIMBAR
Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki karakteristik struktural yang khas: wilayah kepulauan, PAD terbatas, biaya pelayanan publik tinggi, serta ketergantungan signifikan pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dalam struktur seperti ini, setiap kebijakan yang menambah belanja rutin memiliki efek berantai jangka panjang terhadap stabilitas APBD.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah dihadapkan pada tekanan berlapis:
- Tuntutan penyelesaian status tenaga non-ASN sebagai bagian dari kebijakan nasional.
- Kewajiban efisiensi dan pengendalian belanja, termasuk belanja pegawai.
- Tekanan politik dan sosial lokal yang sering kali mempersonalisasi isu kebijakan.
Situasi inilah yang menjadikan PPPK Paruh Waktu bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan ujian kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan daerah.
PPPK PARUH WAKTU BUKAN JANJI POLITIK
Secara nasional, kebijakan PPPK Paruh Waktu dirancang sebagai opsi kompromi, bukan solusi instan. Negara secara terbuka mengakui bahwa tidak semua tenaga non-ASN dapat diangkat sebagai ASN atau PPPK penuh waktu karena keterbatasan anggaran.
Empat prinsip utama kebijakan ini sangat jelas:
1. Fleksibilitas penganggaran
PPPK Paruh Waktu digaji sesuai kemampuan instansi. Ini bukan status ASN penuh, melainkan skema penjaminan pelayanan minimal.
2. Berbasis kebutuhan layanan
Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan layanan teknis dasar bukan pemenuhan kepentingan administratif semata.
3. Bergantung pada usulan daerah
Pemerintah pusat tidak memaksakan kuota. Kepala daerah bertanggung jawab penuh atas usulan dan pembiayaannya.
4. Verifikasi ketat oleh BKN dan KemenPAN-RB
Tanpa kelengkapan data dan kesiapan anggaran, pengangkatan tidak dapat dilegalkan.
Artinya, PPPK Paruh Waktu adalah kebijakan berbasis kemampuan, bukan berbasis tekanan massa.
ANGKA-ANGKA YANG TIDAK BOLEH DIMANIPULASI
Di Kepulauan Tanimbar, terdapat tiga klaster angka yang menjadi sumber perdebatan publik:
1. 261 tenaga non-ASN
Disebut telah memenuhi kelengkapan administrasi dan sedang diproses.
2. 592 tenaga non-ASN tambahan
Didorong untuk diakomodasi melalui mekanisme susulan.
3. 189 tenaga non-ASN
Tidak tercatat dalam database BKN, namun diklaim telah mengikuti tahapan seleksi dan masuk kategori tertentu (R4).
Total keseluruhan mencapai 853 orang.
Angka ini krusial. Dalam daerah dengan PAD terbatas, pengangkatan 853 PPPK Paruh Waktu secara simultan bukan sekadar keputusan administratif, tetapi keputusan fiskal berisiko tinggi.
KEJUJURAN FISKAL: TITIK LEMAH PALING KRITIS
Masalah paling mendasar dalam polemik ini bukanlah “siapa yang layak”, melainkan apakah pemerintah daerah jujur pada kapasitas fiskalnya sendiri.
Struktur APBD Kepulauan Tanimbar menunjukkan:
- PAD relatif kecil
- TKDD menjadi tulang punggung
- Belanja wajib menyerap porsi dominan
Dalam kondisi ini, setiap penambahan belanja pegawai akan:
- Mengurangi ruang belanja pelayanan publik
- Mengunci APBD pada beban rutin jangka panjang
- Meningkatkan risiko gagal bayar di masa depan
Keputusan tanpa simulasi fiskal terbuka adalah bentuk pengabaian prinsip kehati-hatian.
MASALAH DATA: BOM WAKTU KEBIJAKAN
Perbedaan status administratif terdata BKN dan tidak terdata bukan sekadar persoalan teknis. Ia menyangkut:
- Legitimasi kebijakan
- Keadilan prosedural
- Risiko hukum dan audit
Pengangkatan tanpa basis data yang sah berpotensi:
- Menjadi temuan BPK/APIP
- Memicu sengketa kepegawaian
- Menggerus kepercayaan publik
Kebijakan yang baik selalu dimulai dari data yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
PERAN STRATEGIS BUPATI DAN DPRD: UJIAN KEPEMIMPINAN
Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa berada pada posisi sentral. Setiap usulan PPPK Paruh Waktu melekat langsung pada tanggung jawab politik dan administratif kepala daerah.
Di sisi lain, DPRD Kepulauan Tanimbar memegang peran krusial:
- Menyetujui atau menolak pembiayaan
- Mengawasi keberlanjutan fiskal
- Menjadi penyeimbang tekanan populisme
Jika DPRD hanya menjadi pengeras suara tuntutan tanpa kalkulasi anggaran, maka fungsi pengawasan runtuh. Jika eksekutif hanya bersembunyi di balik regulasi tanpa transparansi, maka kepercayaan publik runtuh.
OPSI KEBIJAKAN: MANA YANG RASIONAL, MANA YANG BERISIKO
Opsi 1: Angkat 853 Orang Sekaligus
Secara sosial tampak “solutif”, tetapi secara fiskal tidak realistis dan berisiko tinggi.
Opsi 2: Pengangkatan Bertahap
Dimulai dari 261 orang yang paling siap, dilanjutkan secara kuota tahunan.
Ini opsi paling rasional dan bertanggung jawab.
Opsi 3: Prioritas Layanan Dasar
Fokus pendidikan, kesehatan, dan layanan vital.
Harus dikombinasikan dengan pengangkatan bertahap.
RISIKO JIKA PEMERINTAH SALAH MELANGKAH
- Krisis fiskal daerah
- Temuan audit dan masalah hukum
- Penurunan kepercayaan publik
- Penurunan kualitas layanan publik
BAROMETER KEBIJAKAN
- Jangan mengambil keputusan tanpa simulasi fiskal terbuka
- Lakukan pengangkatan bertahap, bukan serentak
- Bersihkan dan validasi data secara transparan
- DPRD wajib bersikap sebagai penjaga APBD, bukan sekadar penyalur aspirasi
- Eksekutif wajib jujur pada kemampuan daerah, bukan pada tekanan massa
DIMENSI POLITIK ANGGARAN: ANTARA ASPIRASI DAN TANGGUNG JAWAB
Dalam praktik pemerintahan daerah, anggaran tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu menjadi arena tarik-menarik antara aspirasi sosial, kepentingan politik, dan kemampuan fiskal nyata. Polemik PPPK Paruh Waktu di Kepulauan Tanimbar memperlihatkan dengan jelas bagaimana tekanan sosial dapat dengan cepat berubah menjadi tekanan politik, khususnya ketika isu tenaga non-ASN diposisikan sebagai persoalan keadilan dan keberpihakan.
Di titik inilah, kebijakan PPPK Paruh Waktu menjadi ujian kedewasaan politik lokal. Pemerintah daerah dan DPRD dituntut mampu membedakan antara:
- aspirasi yang harus diperjuangkan, dan
- kebijakan yang harus dibatasi oleh kemampuan negara.
Jika seluruh aspirasi diterjemahkan secara literal ke dalam kebijakan anggaran tanpa penyaringan fiskal, maka APBD berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, jika kebijakan terlalu kaku dan tertutup, negara akan dipersepsikan abai terhadap hak sosial warga.
Keseimbangan inilah yang sejauh ini masih menjadi pekerjaan rumah terbesar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
PPPK PARUH WAKTU SEBAGAI BAROMETER KEJUJURAN PEMERINTAH DAERAH
Kebijakan PPPK Paruh Waktu secara tidak langsung memaksa pemerintah daerah untuk jujur terhadap kondisi fiskalnya sendiri. Tidak ada ruang manipulasi narasi ketika angka-angka berbicara.
Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab secara terbuka adalah:
- Berapa kemampuan riil APBD untuk menanggung belanja pegawai tambahan?
- Dari pos belanja mana pembiayaan itu diambil?
- Apa konsekuensi langsungnya terhadap belanja pelayanan publik?
Tanpa jawaban konkret atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, setiap keputusan pengangkatan PPPK Paruh Waktu berpotensi menjadi kebijakan simbolik menenangkan hari ini, tetapi membebani hari esok.
Dalam konteks ini, PPPK Paruh Waktu adalah cermin kejujuran fiskal, bukan sekadar skema kepegawaian.
DAMPAK JANGKA MENENGAH DAN PANJANG YANG SERING DIABAIKAN
Salah satu kelemahan umum dalam kebijakan daerah adalah fokus berlebihan pada dampak jangka pendek, sementara implikasi jangka menengah dan panjang sering kali diabaikan.
Dalam kasus PPPK Paruh Waktu, beberapa dampak lanjutan yang perlu diperhitungkan secara serius antara lain:
1. Efek penguncian anggaran (budget lock-in)
Belanja pegawai bersifat rutin. Sekali ditetapkan, sangat sulit dikurangi tanpa menimbulkan gejolak sosial dan hukum.
2. Efek domino tuntutan lanjutan
PPPK Paruh Waktu berpotensi memunculkan tuntutan lanjutan: peningkatan jam kerja, kenaikan penghasilan, hingga pengangkatan penuh.
3. Penyempitan ruang belanja pembangunan
Daerah kepulauan seperti Tanimbar membutuhkan belanja infrastruktur dan layanan dasar yang tinggi. Belanja pegawai berlebih akan menggerus ruang ini.
Tanpa perhitungan matang, kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan layanan justru dapat melemahkan layanan itu sendiri.
TANGGUNG JAWAB MORAL DPRD: LEBIH DARI SEKADAR MENYETUJUI
Dalam diskursus publik, DPRD sering diposisikan sebagai “pembela aspirasi rakyat”. Namun dalam sistem pemerintahan, DPRD memiliki tanggung jawab yang lebih berat: menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
Dalam isu PPPK Paruh Waktu, DPRD Kepulauan Tanimbar diuji pada dua hal utama:
- Apakah DPRD berani mengatakan “cukup” ketika anggaran tidak memungkinkan?
- Apakah DPRD mampu menjelaskan kepada publik bahwa tidak semua tuntutan dapat dipenuhi sekaligus?
DPRD yang kuat bukan DPRD yang selalu menyetujui, tetapi DPRD yang mampu menolak dengan argumentasi kebijakan yang rasional dan terbuka.
RISIKO TERBESAR: KEBIJAKAN TANPA EXIT STRATEGY
Salah satu aspek yang jarang dibahas adalah exit strategy. Apa yang terjadi jika:
- transfer pusat menurun?
- PAD tidak meningkat?
- belanja wajib terus naik?
Tanpa exit strategy, PPPK Paruh Waktu berpotensi berubah dari solusi sementara menjadi beban struktural permanen. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengangkatan harus disertai:
- batas waktu evaluasi,
- mekanisme penyesuaian,
- dan indikator keberlanjutan fiskal.
BAROMETER KEBIJAKAN UNTUK PEMDA & DPRD)
Barometer Kebijakan Fiskal, kebijakan sehat jika:
- Ada simulasi fiskal terbuka
- Pengangkatan dilakukan bertahap
- Data bersih dan diverifikasi
- DPRD mengawasi secara aktif
- Eksekutif transparan
Kebijakan berisiko jika:
- Angka ditetapkan tanpa hitungan
- Tekanan politik mendikte APBD
- Data administratif diabaikan
- Belanja pegawai menggerus layanan publik
UJIAN KEDEWASAAN PEMERINTAH DAERAH
PPPK Paruh Waktu di Kepulauan Tanimbar bukan sekadar kebijakan administratif. Ia adalah ujian kedewasaan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengelola harapan, keterbatasan, dan tanggung jawab konstitusional.
Pemerintah Daerah memang harus hadir. Tetapi Pemda juga harus waras, jujur, dan berani mengatakan cukup ketika kemampuan fiskal telah mencapai batasnya.
Kebijakan yang baik bukan yang paling keras di sorakkan hari ini, melainkan yang masih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, fiskal, dan moral di masa depan.