Saumlaki, Kapatanews.com – Aroma ketidakadilan kembali merebak di tubuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kali ini, tudingan keras datang dari Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) KKT yang secara terbuka menilai Pemda bersikap diskriminatif terhadap organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (ormas/OKP) keagamaan Katolik.
Sorotan itu menguat setelah Pemerintah Daerah absen total dalam pembukaan Musyawarah Komisariat Cabang Luar Biasa (Muskomcablub) Pemuda Katolik KKT yang digelar pada 30 Januari 2026. Ketidakhadiran tersebut bukan sekadar soal kursi kosong, tetapi dinilai sebagai simbol sikap politik yang melukai martabat organisasi keagamaan yang sah dan terdaftar resmi.
Sekretaris Panitia Muskomcablub, Hotman Pius, tak menutupi kegeramannya. Dengan nada blak-blakan, ia menyebut perlakuan Pemda KKT terhadap Pemuda Katolik sebagai bentuk ketidakadilan yang disengaja.
“Kami ini ormas resmi, terdaftar di Kesbangpol, punya hak yang sama. Tapi Pemda seolah sengaja menciptakan ketersinggungan. Hari ini kita jujur saja, kami ini ormas keagamaan Katolik. Apakah Pemda KKT alergi dengan Pemuda Katolik?” tegas Hotman.
Ia membandingkan perlakuan itu dengan sikap Pemda terhadap ormas lain yang disebutnya justru “dimanjakan”. Bahkan, menurut Hotman, pimpinan daerah hingga pejabat tinggi kerap hadir dan terlibat langsung dalam kegiatan ormas tertentu, termasuk turun ke kebun.
“Ada ormas lain yang begitu dimanjakan. Bupati, Wakil Bupati, pejabat ikut semua. Sementara kami diabaikan. Jangan pura-pura buta,” katanya.
Hotman juga menyinggung kuat dugaan adanya intervensi kekuasaan dalam urusan internal Pemuda Katolik Komcab KKT, termasuk menyangkut struktur organisasi dan pengelolaan dana hibah.
Menurutnya, bantuan hibah Pemuda Katolik tahun anggaran 2025 yang telah dianggarkan justru dicairkan kepada pihak yang sudah dinonaktifkan. Fakta ini, kata dia, dikonfirmasi langsung oleh bagian Kesra Pemda KKT dengan alasan adanya perintah Wakil Bupati.
“Kami tidak meminta hibah itu. Tapi ketika sudah dianggarkan, lalu dialihkan ke pihak yang tidak lagi sah, ini bukan kelalaian administrasi, ini persoalan serius. Jangan permainkan ormas dengan alasan politis,” ujarnya tajam.
Ia menegaskan, bila sejak awal Pemuda Katolik dianggap tidak berhak, maka seharusnya anggaran tersebut tidak pernah dimasukkan dalam APBD.
“Ini bukan soal uang, ini soal keadilan dan harga diri,” katanya.
Pernyataan paling keras disampaikan saat Hotman memperingatkan langsung Bupati Ricky Jauwerissa dan Wakil Bupati dr. Juliana Ch. Ratuanak agar tidak membangun pemerintahan dengan standar ganda terhadap ormas keagamaan.
“Jangan diskriminatif antara Katolik, Islam, dan Protestan. Pemuda Katolik ini ormas keagamaan, bukan organisasi terlarang. Kalau Pemda mau gunakan kekuasaan, silakan. Tapi kami juga punya senjata,” tandasnya dengan nada geram.
Di tengah panasnya situasi, Alfin Fatlolon, tokoh muda Katolik sekaligus caretaker Muskomcablub KKT, mengajak semua pihak menurunkan tensi. Ia berharap polemik ini diselesaikan secara bijak agar tidak merusak relasi lintas iman di Tanimbar.
“Semua ormas punya peran strategis membina moral dan kemanusiaan. Pemerintah harus adil dan terbuka agar tidak memicu kecemburuan sosial,” ujarnya.
Alfin menekankan pentingnya komunikasi yang inklusif dan transparansi dalam penyaluran bantuan publik agar tidak memunculkan prasangka antar organisasi keagamaan.
Sementara itu, data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KKT menunjukkan bahwa setiap tahun Pemda memang mengalokasikan dana hibah untuk organisasi keagamaan melalui pos bantuan sosial dan pembinaan kerukunan umat beragama. Namun, mekanisme pencairannya diwajibkan mengikuti regulasi ketat tanpa intervensi pihak manapun.
Tokoh masyarakat Fidel Samponu menilai persoalan ini mencerminkan kegagalan Pemda membangun komunikasi sehat dengan masyarakat sipil. Menurutnya, birokrasi yang terlalu administratif dan minim empati sosial berpotensi menggerus kepercayaan publik.
“Ketika pemerintah sibuk mengatur tapi lupa mendengar, maka jarak dengan rakyat makin lebar,” katanya.
Ia menegaskan, Pemuda Katolik adalah organisasi mandiri yang memiliki tanggung jawab moral untuk memberi apresiasi bila kebijakan benar, dan menyampaikan kritik keras jika kebijakan menyimpang.
“Ormas Katolik bukan musuh negara. Mereka mitra kritis. Jangan diposisikan sebagai lawan,” ujarnya.
Di ujung pernyataannya, Fidel berharap Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar berhenti melihat ormas Katolik sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra strategis dalam membangun Bonum Commune kebaikan bersama bagi seluruh masyarakat Tanimbar. (Nik Besitimur)