Saumlaki, Kapatanews.com – Satu tahun bukan waktu yang panjang dalam siklus pemerintahan, tetapi cukup untuk membaca arah, meraba keseriusan, dan mengukur nyali kepemimpinan. Setahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa dan Juliana Ch. Ratuanak, kini berdiri di hadapan publik sebagai cermin: apakah janji perubahan benar-benar bergerak, atau sekadar berputar dalam lingkaran seremoni.
Di awal masa jabatan, harapan masyarakat membuncah. Visi perubahan digaungkan, komitmen perbaikan layanan dasar dikumandangkan, reformasi birokrasi dijanjikan. Namun dalam realitas pemerintahan, publik tidak hidup dari retorika. Mereka hidup dari pelayanan yang terasa, dari kebijakan yang menyentuh, dari keputusan yang berdampak langsung pada dapur dan masa depan anak-anak mereka.
Sektor kesehatan menjadi titik uji paling telanjang. RSUD PP Magretti Lauran yang diproyeksikan sebagai rumah sakit rujukan daerah hingga kini belum sepenuhnya berfungsi optimal. Sejumlah pekerjaan fisik dan infrastruktur penunjang masih dalam tahap penyelesaian. Di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang mendesak, keterlambatan bukan sekadar angka progres, tetapi soal waktu yang bisa menentukan hidup dan mati. Pertanyaannya sederhana: sampai kapan masyarakat harus menunggu kesiapan penuh fasilitas yang sejak awal dijanjikan menjadi prioritas?
Di sektor pendidikan, ketimpangan distribusi tenaga guru masih menjadi keluhan klasik yang belum menemukan solusi tuntas. Sekolah di wilayah terpencil tetap bergulat dengan keterbatasan, sementara di pusat kota terjadi penumpukan. Kebijakan redistribusi memang telah dirancang, tetapi dampaknya belum signifikan di lapangan. Tantangan geografis tidak boleh terus dijadikan tameng. Pemerataan pendidikan adalah mandat konstitusional, bukan opsi kebijakan yang bisa ditunda.
Penataan birokrasi melalui penggabungan sejumlah OPD disebut sebagai langkah efisiensi. Secara teori, penyederhanaan struktur menjanjikan kecepatan dan ketepatan. Namun dalam praktik, publik masih menunggu bukti bahwa restrukturisasi itu benar-benar meningkatkan kinerja, bukan sekadar menggeser meja dan papan nama. Tanpa penguatan kapasitas aparatur, reformasi berisiko berhenti di level administrasi rapi di atas kertas, tetapi lamban dalam pelayanan.
Di sisi fiskal, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi alarm yang tak bisa diabaikan. Target yang belum tercapai bahkan cenderung menurun dibanding proyeksi awal menunjukkan bahwa fondasi kemandirian fiskal masih rapuh. Dalam konteks daerah kepulauan dengan kebutuhan infrastruktur tinggi, ruang fiskal yang menyempit berarti ruang gerak kebijakan ikut terbatasi. Tanpa inovasi dan diversifikasi sumber PAD, ketergantungan pada transfer pusat akan terus membayangi.
Langkah pemerintah daerah untuk menyelesaikan utang kepada pihak ketiga patut dicatat sebagai upaya menjaga kredibilitas keuangan. Namun di lapangan, masih terdapat kontraktor lokal yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan mekanisme tender resmi, tetapi pembayaran mereka belum sepenuhnya tuntas. Ketika pelaku usaha lokal terkatung menunggu haknya, dampaknya bukan hanya pada neraca perusahaan, tetapi pada perputaran ekonomi masyarakat kecil yang ikut tersendat.
Program penguatan ekonomi masyarakat dan literasi keuangan memang telah diperkenalkan. Tetapi Tanimbar bukan wilayah homogen. Karakter kepulauan yang tersebar menuntut pendekatan berbeda di setiap gugus pulau. Tanpa strategi implementasi yang adaptif, program berisiko berhenti sebagai agenda sosialisasi, bukan transformasi ekonomi yang benar-benar terasa hingga ke desa-desa terluar.
Tahun pertama seharusnya menjadi fondasi kokoh untuk lompatan di tahun kedua dan seterusnya. Namun fondasi itu harus dibangun di atas evaluasi jujur, bukan laporan yang dibungkus optimisme sepihak. Transparansi anggaran, keterbukaan data, dan keberanian mengakui kekurangan adalah prasyarat mutlak bagi pemerintahan yang ingin dipercaya.
Publik Tanimbar bukan tidak sabar. Mereka hanya ingin melihat arah yang jelas dan langkah yang konsisten. Kritik yang muncul bukan bentuk permusuhan, melainkan mekanisme kontrol dalam demokrasi lokal. Tanpa kritik, kekuasaan mudah terjebak dalam zona nyaman dan kehilangan sensitivitas terhadap denyut rakyat.
Kepemimpinan tidak diukur dari banyaknya spanduk ucapan selamat atau panjangnya daftar seremoni. Ia diukur dari keberanian mengambil keputusan sulit, dari kemampuan menyelesaikan persoalan mendasar, dan dari konsistensi antara kata dan tindakan. Di tengah kompleksitas tantangan geografis dan fiskal, justru dibutuhkan ketegasan arah dan disiplin eksekusi.
Satu tahun telah berlalu. Waktu tidak bisa diputar ulang. Yang tersisa adalah pilihan: mempercepat langkah dengan evaluasi yang jujur, atau membiarkan ritme pemerintahan berjalan dalam tempo yang sama sambil berharap keadaan membaik dengan sendirinya.
Tanimbar membutuhkan lebih dari sekadar narasi perubahan. Ia membutuhkan kerja nyata yang terukur, keberanian membenahi kekurangan, dan kesediaan membuka ruang dialog yang sehat dengan masyarakat. Sejarah kepemimpinan tidak mencatat niat, ia mencatat hasil.
Kini bola ada di tangan Bupati dan Wakil Bupati. Publik menunggu bukan dengan amarah, tetapi dengan ingatan panjang. Janji yang diucapkan di awal masa jabatan masih terpatri. Dan waktu cepat atau lambat akan menjadi hakim paling objektif atas satu tahun yang telah terlewati.
Redaksi-Kapatanews.com