Oleh : Hobarth Williams Soselisa
Ambon, Kapatanews.com – Beberapa hari ini, Ambon seperti kota yang berdiri di depan cermin, bertanya pada dirinya sendiri: “Sebenarnya aku ini sudah berusia berapa tahun?” Di ruang publik, terutama di media dan media sosial, perdebatan tentang 25 Maret 1576 dan 7 September 1575 kembali mencuat. Ada yang merayakan 450 tahun Ambon dengan keyakinan penuh, ada yang meragukan, ada juga yang memilih diam. Di tengah kegaduhan itu, melalui ruang KAPATANEWS ini, mari sejenak kita dengarkan suara kota yang sering kita diamkan.
Ambon adalah kota yang tahu dirinya sudah tua, tetapi masih sering dibingungkan orang ketika ditanya: “Kapan sebenarnya engkau lahir?” Ia diam sejenak, menoleh ke laut, lalu tersenyum pahit. Di telinganya, dua tanggal terus diperdebatkan: 25 Maret 1576 dan 7 September 1575. Di antara dua hari itu, Ambon seakan diperebutkan—bukan oleh meriam dan mesiu, melainkan oleh tafsir sejarah dan hasrat untuk mengklaim kebenaran.
Pada satu sisi, sebuah suara datang dari arsip-arsip tua Portugis, dari altar gereja, dari nama benteng yang didedikasikan kepada Bunda Maria: Nossa Senhora da Anunciada. Di telinga Ambon, suara itu berkata, “Engkau mulai berwujud kota ketika batu pertama benteng itu diletakkan, pada 25 Maret 1576, bertepatan dengan pesta Kabar Sukacita.” Dalam narasi ini, Ambon mengenang dirinya sebagai sebuah komunitas kecil di pesisir Leitimur yang berkumpul di sekitar benteng, diikat oleh iman Katolik, hidup dalam ketakutan akan serangan Hitu, dan menaruh harap pada perlindungan langit. Di situ, kota merasa lahir sebagai “Cidade de Amboino”, sebuah anak kecil kolonial yang dibesarkan oleh senjata dan sakramen.
Namun pada sisi lain, suara lain yang tak kalah lantang datang dari ruang-ruang seminar akademik tahun 1972, dari meja birokrasi, dari keputusan pemerintah daerah. Suara ini mengingatkan Ambon bahwa ia pernah berjuang keras merebut ruang politik dari dominasi kolonial Belanda. Bahwa 7 September 1921—hari lahirnya Gemeenteraad—telah dipilih sebagai simbol kemandirian dan harga diri warga kota. Tanggal ini kemudian “diproyeksikan” ke 7 September 1575 dan disepakati sebagai hari jadi Kota Ambon. Dalam narasi ini, Ambon merasa lahir kembali, bukan sebagai benteng Portugis yang eksklusif, melainkan sebagai kota yang punya dewan, suara, dan hak untuk menentukan diri.
Ambon mendengar kedua suara ini dan merasa dirinya ditarik ke dua arah. Di satu sisi, ia dijadikan kota yang lahir dari liturgi dan tradisi Katolik Portugis. Di sisi lain, ia diikat sebagai kota yang lahir dari perjuangan politik dan administrasi kolonial Belanda yang kemudian diteruskan dalam kerangka negara Indonesia. Di antara dua kutub ini, Ambon sebenarnya ingin bertanya: “Apakah aku hanya boleh menjadi milik satu versi sejarah? Apakah aku harus memilih hanya satu tanggal dan menafikan yang lain?”
Seandainya Ambon bisa berbicara kepada kita hari ini, mungkin ia akan berkata, “Aku ada jauh sebelum Portugis mendirikan benteng, sebelum Belanda mengganti namanya menjadi Victoria, bahkan sebelum seminar 1972 membakukan hari jadiku.” Ia akan menunjuk ke negeri-negeri di jazirah Hitu dan Leitimur, ke jaringan niaga rempah yang datang dan pergi, ke konflik dan persekutuan yang sudah berlangsung berabad-abad. Ia akan mengingatkan bahwa ia tidak pernah mulai dari tembok batu; ia mulai dari manusia yang tinggal di teluk, dari perahu-perahu kecil yang merapat, dari doa-doa nenek moyang yang tidak tercatat dalam arsip kolonial.
Karena itu, perdebatan tentang 25 Maret dan 7 September sebenarnya bukan sekadar soal angka. Ini tentang siapa yang diberi hak untuk mendefinisikan kelahiran Ambon: apakah para kapten Portugis dan imam di benteng, apakah pejabat kolonial Belanda dan Gemeenteraad, apakah para akademisi di aula Universitas PATTIMURA pada waktu itu, ataukah warga kota yang menyeberang setiap hari dengan speedboat dan angkot, yang hidup dari pasar, sekolah, dan kantor-kantor kecil di sudut-sudut jalan?
Tulisan yang menegaskan 25 Maret 1576 sebagai hari lahir Kota Ambon memberikan kontribusi penting: ia mengingatkan bahwa sejarah kota ini tidak bisa dilepaskan dari perjumpaan dengan Portugis dan tradisi Katolik. Ia menyodorkan dokumen, liturgi, dan tradisi spiritual yang memperkaya identitas kota. Namun pada saat yang sama, ketika tanggal itu dimutlakkan sebagai satu-satunya “ulang tahun Ambon”, kota kembali terkurung dalam horizon kolonial dan religius yang sempit. Ambon yang hari ini dihuni Muslim dan Kristen, Katolik dan Protestan, berbagai suku dan adat, tidak ingin diingat hanya sebagai “anak kandung” benteng Portugis.
Di sisi lain, Ambon juga tahu bahwa 7 September 1575 bukanlah tanggal surgawi yang turun dari langit. Ia lahir dari keputusan politis, dari pencarian simbol yang bisa mengikat perjuangan Gemeenteraad 1921 dengan “sejarah panjang” kota. Di sana ada konstruksi, ada kompromi, bahkan mungkin ada kekurangan. Tapi dari tanggal itulah kota mengikat perayaan resmi, kalender pemerintahan, dan memori kolektif selama puluhan tahun. Menghapusnya begitu saja, tanpa dialog yang matang, sama saja seperti mencabut pohon besar tanpa memikirkan akar yang telah menyusup ke mana-mana.
Barangkali, jalan yang paling dewasa bagi Ambon adalah berhenti dipaksa memilih salah satu orang tuanya. Ia bisa mengakui 25 Maret sebagai momen penting: hari ketika benteng Nossa Senhora da Anunciada didirikan, ketika sebuah entitas kolonial-katolik mulai membentuk wajah kota pesisir. Sekaligus, ia bisa mempertahankan 7 September sebagai hari jadi administratif-politik yang menyimbolkan perjuangan warga merebut hak di tengah kolonialisme dan kemudian berdiri sebagai kota dalam negara Indonesia.
Dalam kerangka itu, Ambon tidak hanya punya satu ulang tahun, melainkan beberapa titik “kelahiran” yang masing-masing punya makna: kelahiran sebagai bandar Portugis, sebagai pusat VOC, sebagai kota Gemeenteraad, dan sebagai kota otonom di zaman republik. Bukankah kehidupan manusia pun demikian? Kita punya tanggal lahir, tetapi juga tanggal ketika memilih jalan hidup, tanggal ketika bangkit dari luka, tanggal ketika memutuskan menjadi diri sendiri.
Ambon, sebagai kota, sedang tumbuh menjadi subjek yang belajar membaca sejarahnya sendiri. Ia berhak menghargai arsip Portugis tanpa terjebak memuliakan kolonialisme. Ia berhak menghormati keputusan 1972 tanpa menutup ruang bagi koreksi akademik. Yang ia butuhkan dari kita bukan sekadar klaim: “hari ini ulang tahunmu yang ke sekian.” Ia butuh warga yang sanggup berkata, “Kami mengingat seluruh lapisan hidupmu, dari benteng sampai pasar, dari liturgi sampai rapat dewan, dari luka konflik sampai upaya rekonsiliasi.”
Mungkin, pada akhirnya, Ambon tidak akan lagi bertanya “tanggal mana yang paling benar”, tetapi “sejarah versi mana yang paling memanusiakan semua anaknya.” Dan di hari ketika pertanyaan itu terjawab, kota ini benar-benar akan merasa lahir—bukan karena keputusan kolonial atau liturgi, melainkan karena warga-warganya memilih untuk memahami dirinya secara rasional, kritis, dan sekaligus penuh kasih. (KN-02)