Oleh : Hobarth Williams Soselisa
Ambon,Kapatanews.com – Penertiban tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, kembali memicu perdebatan tentang anggaran publik. Angka ratusan juta hingga lebih dari Rp700 juta beredar di ruang publik dan media sosial, sering kali tanpa penjelasan memadai mengenai durasi operasi, jumlah personel, serta komponen biaya yang sesungguhnya dihitung. Dalam situasi seperti ini, yang mudah tumbuh bukanlah pemahaman, melainkan kecurigaan dan tuduhan. Padahal, operasi penertiban di Gunung Botak bukan kegiatan seremonial satu hari.
Pemerintah Provinsi Maluku bersama aparat gabungan mengerahkan ratusan personel lintas instansi, memobilisasi mereka dari Ambon ke Pulau Buru, dan menempatkan mereka di medan berat selama hari-hari operasi. Kebutuhan makan, transportasi laut, bahan bakar untuk patroli dan genset, tenda, air bersih, hingga sarana komunikasi adalah konsekuensi logis dari keputusan menertibkan tambang ilegal.
Dengan asumsi jumlah personel dan hari tugas yang cukup besar, wajar jika perhitungan kasar publik saja sudah menghasilkan angka ratusan juta untuk konsumsi dan dukungan dasar. Di atas itu, terdapat biaya transportasi laut Ambon–Buru, logistik, dan operasional lain yang secara faktual tidak mungkin dihindari. Artinya, anggaran yang tampak “besar” ketika berdiri sendiri sebenarnya merefleksikan skala operasi yang juga besar. Dari sinilah, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah “mengapa anggarannya tinggi?”, melainkan “apakah anggaran itu disusun, digunakan, dan dipertanggungjawabkan secara benar?”.
Perdebatan publik seharusnya bergeser dari kecurigaan tak berdasar menuju uji kewajaran dan transparansi. Dalam kerangka inilah, kalkulasi publik menjadi penting. Sebagian warga mencoba menghitung kebutuhan anggaran dengan menggunakan beberapa asumsi tetap: jumlah personel sekitar lima ratusan orang, durasi 14 hari operasi, dan biaya makan per orang per hari yang ditetapkan pada angka yang relatif rendah. Dari sana lahir simulasi sederhana: jika ratusan personel berada di lapangan selama dua minggu, berapa besar kebutuhan konsumsi yang wajar?
Jika mereka harus bergerak dari dan ke Ambon–Buru, berapa kira-kira rentang biaya transportasi dan bahan bakarnya? Di sini perlu ditegaskan secara jernih bahwa kalkulasi semacam itu bukan data resmi anggaran pemerintah. Ia adalah simulasi berbasis asumsi moderat: satuan biaya dipilih secara konservatif, jumlah hari dihitung dengan skenario yang relatif maksimum, dan beberapa komponen besar justru tidak dimasukkan.
Tujuannya bukan untuk menggantikan dokumen anggaran negara, melainkan untuk menunjukkan proporsionalitas. Simulasi tersebut membantu publik melihat bahwa operasi penertiban yang melibatkan ratusan personel di medan sulit memang secara struktural berbiaya besar, sehingga angka ratusan juta hingga miliaran tidak otomatis identik dengan pemborosan atau penyimpangan. Justru bijaknya jika kalimat “biarkan data dan angka yang berbicara di tengah fakta” menemukan relevansinya. Angka-angka simulasi membantu publik menyadari bahwa tanpa anggaran yang memadai, penertiban tambang emas ilegal di Pulau Buru hanya akan menjadi slogan.
Sebaliknya, ketika angka-angka dipisahkan dari konteks—tidak dijelaskan untuk berapa hari, berapa personel, dan komponen apa saja—mereka mudah berubah menjadi senjata fitnah. Potongan angka disebar untuk membangun kesan keborosan, tanpa rujukan pada standar biaya resmi maupun situasi riil di lapangan. Hal ini bukan berarti pemerintah bebas dari kewajiban untuk menjelaskan anggaran. Justru sebaliknya: karena operasi penertiban Gunung Botak menyangkut biaya besar dan kepentingan publik yang luas, pemerintah memiliki kewajiban etis dan administratif untuk memaparkan kerangka anggaran secara terbuka. Publik berhak mengetahui apa saja komponen yang dibiayai, berapa lama operasi dijalankan, dan bagaimana mekanisme pengawasannya.
Penjelasan seperti ini akan membantu mengurangi ruang bagi spekulasi dan kecurigaan yang tidak berdasar, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan penertiban. Di sisi lain, sebagian suara di ruang publik memanfaatkan angka-angka anggaran sebagai peluru politik. Angka dipotong dari konteks lalu disebarkan sebagai bukti dugaan penyalahgunaan dana, tanpa rujukan ke dokumen resmi maupun standar biaya pemerintah. Pola ini berisiko merusak kepercayaan publik terhadap kebijakan yang sejatinya dibutuhkan, khususnya di daerah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Jika dibiarkan, kebijakan penertiban bisa kehilangan dukungan sosial hanya karena narasi keliru yang terus diulang. Karena itu, posisi yang diperlukan hari ini adalah dukungan kritis.
Masyarakat perlu mendukung tindakan penertiban tambang ilegal di Gunung Botak karena menyangkut keselamatan ekologis Pulau Buru dan keadilan bagi warganya. Pada saat yang sama, masyarakat berhak menuntut akuntabilitas: keterbukaan informasi anggaran, audit yang kredibel, dan pelibatan lembaga independen dalam pengawasan. Pemerintah yang menjawab dengan transparansi akan memperkuat legitimasinya; sementara kritik yang bertumpu pada data, bukan prasangka, akan membantu menutup celah penyimpangan tanpa melemahkan agenda penegakan hukum. Dengan cara demikian, anggaran penertiban Gunung Botak tidak lagi menjadi bahan fitnah, tetapi menjadi cermin kedewasaan tata kelola: sejauh mana negara bersedia membayar biaya penegakan hukum dan pemulihan lingkungan, serta sejauh mana publik mampu mengawasi tanpa terjebak pada sensasi.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukanlah perang kata-kata di atas angka, melainkan pertemuan antara keberanian politik, ketepatan perhitungan, dan kejujuran dalam mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dipakai atas nama rakyat. Yakinlah bahwa angka-angka itu akan memilih kepada siapa mereka berpihak. Di tangan penebar fitnah, mereka menjadi bayang-bayang yang menakut-nakuti dan dan kehadiran mereka hanya untuk memecah-belah.
Di tangan warga yang rasional, mereka berubah menjadi cermin: memantulkan kesungguhan pemerintah menegakkan hukum di Gunung Botak, sekaligus memantulkan hak publik untuk tahu dan mengawasi. Di antara dua pilihan itu, Pulau Buru berdiri sebagai saksi, sementara seluruh Maluku menengadah kepada Tuhan dan menunggu: apakah kita akan berdiri bersama nalar dan fakta, atau menyerahkan rumah kita kepada mereka yang hanya pandai menghitung kebencian dan lupa bahwa negeri ini dipercayakan untuk dijaga bersama? (Redaksi)