Oleh : Hobarth Williams Soselisa.
Beberapa minggu terakhir, ruang publik Maluku riuh oleh perdebatan tentang Maluku Integrated Port (MIP) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Di satu sisi, kajian pra-Feasibility Study (pra-FS) dan Feasibility Study (FS) mendorong pilihan lokasi yang dinilai paling rasional dan efisien. Di sisi lain, muncul rasa kecewa dan curiga dari kelompok yang merasa terpinggirkan, hingga aksi-aksi penolakan dan debat panas di media sosial. MIP berubah menjadi cermin besar yang memantulkan cara kita menaruh, sekaligus kehilangan, harapan sebagai masyarakat. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu nasihat yang patut direnungkan:
“Berhentilah berharap kepada manusia. Siapa pun mereka, bahkan yang paling dekat dan paling dipercaya. Mereka hanyalah bunga rumput saja. Kalau perlu, jadilah biji gandum — kecil, tak berarti, jatuh busuk mati, tetapi berbuah buah.” Kalimat ini bukan ajakan untuk apatis terhadap pemimpin, melainkan undangan untuk menata ulang cara berharap. Manusia — gubernur, pejabat, tokoh agama, akademisi — pada akhirnya hanyalah bunga rumput: indah sejenak, lalu layu. Filsafat Pekerjaan Sosial mengingatkan, tumpuan kita seharusnya bukan pada sosok, tetapi pada nilai, relasi, dan proses yang menumbuhkan keadilan sosial.
Polemik MIP: Ketika Kajian Ilmiah Bertemu Luka Sosial
Polemik MIP memperlihatkan bagaimana kajian teknokratis bisa berbenturan dengan rasa keadilan warga. Pra-FS dan FS berupaya menjawab pertanyaan rasional: di mana pelabuhan terpadu akan paling efektif untuk jalur logistik, biaya investasi, dampak ekonomi, dan integrasi jaringan pelayaran. Dari perspektif itu, pilihan lokasi tertentu tampak logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun masyarakat bukan hanya kumpulan angka dan tabel. Di Seram, banyak orang memaknai rencana awal sebagai harapan baru: peluang kerja, pengembangan kawasan, dan pengakuan atas pulau yang lama merasa menjadi “halaman belakang”. Ketika kemudian arah kajian dan opsi lokasi bergeser, rasa kehilangan itu meletup sebagai kekecewaan, dan menjelma menjadi gunung ganjing politik. Di sinilah filsafat Pekerjaan Sosial bersuara: kebijakan yang baik bukan sekadar kuat secara teknis, tetapi juga peka terhadap martabat, harapan, dan rasa keadilan komunitas.
Tuduhan, Diam, Dan Kerja Sunyi
Di tengah suasana yang memanas, Gubernur HL ikut diseret dalam pusaran tuduhan: disebut anti-Islam, dituduh tunduk pada kepentingan tertentu, bahkan digambarkan seolah menjadi lawan identitas kelompok. Tuduhan itu dihembuskan oleh kelompok-kelompok yang menjadikan agama dan sentimen lama sebagai bahan bakar politik baru. Menariknya, HL memilih banyak diam. Diam yang bagi sebagian orang dilihat sebagai kelemahan atau ketakutan, tetapi bisa juga dimaknai sebagai bentuk lain dari kerja sunyi. Dalam metafora biji gandum, ada saat di mana benih justru paling aktif ketika ia tidak terlihat: ia retak pelan-pelan di bawah tanah, menyerap air, dan mengirim akar ke dalam gelap. Biji tidak berteriak, tetapi bekerja. Diamnya HL bisa dipahami seperti itu: berjalan di lorong-lorong sempit birokrasi, diapit gedung-gedung tinggi kekuasaan; bernegosiasi, melobi, memperjuangkan Maluku di ruang rapat yang tak pernah disiarkan langsung. Tidak semua keringat darah yang terkucur tercatat di media, dan tidak semua pengorbanan punya panggung tepuk tangan.
Filsafat Pekerjaan Sosial mengajarkan bahwa pelayanan sejati sering lahir dari ruang yang sempit, panas, dan sepi pengakuan. Tentu, diam pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk menutup diri dari kritik. Namun kritik yang sehat harus dibedakan dari fitnah yang membunuh karakter. Di sini, warga Maluku dipanggil bukan untuk menjadi bunga rumput yang mudah terbakar angin isu, tetapi menjadi komunitas yang sanggup menguji informasi, membedakan data dari prasangka.
Biji Gandum Sebagai Etos Pembangunan
Biji gandum adalah etos: mau “jatuh” dan “busuk” demi kehidupan yang lebih besar. Diterjemahkan ke dalam kebijakan MIP, etos ini mengajak semua pihak untuk rela mengorbankan sebagian ego dan kepentingan jangka pendek. Pemerintah perlu mengorbankan gaya komunikasi lama dan membuka ruang dialog yang lebih jujur. Akademisi dan konsultan perlu merendahkan bahasa teknis mereka, supaya pra-FS dan FS bisa dipahami warga biasa. Kelompok penolak maupun pendukung perlu mengorbankan kenyamanan di dalam “gelembung” mereka, lalu bertemu di tengah, dalam forum yang terarah dan bermartabat. Bagi HL sendiri, menjadi biji gandum berarti bersedia memikul beban tidak populer: berjalan di antara dua tebing ekspektasi, ditekan pusat, dikritik daerah, disalahpahami sebagian warga. Ia bekerja di lorong-lorong sempit, mencurahkan keringat dan, dalam bahasa simbolik, darah, bukan untuk dirinya tetapi untuk Maluku yang lebih besar. Apakah ia selalu benar? Tentu tidak. Tetapi dalam filsafat Pekerjaan Sosial, pemimpin dinilai bukan hanya dari bisingnya kata-kata, tetapi juga dari kesetiaan pada proses yang kadang senyap.
Dari Harapan Buta Ke Tanggung Jawab Bersama
Pada akhirnya, pesan “berhentilah berharap kepada manusia” bukan ajakan untuk sinis, melainkan ajakan untuk dewasa. Kita tetap menuntut akuntabilitas dari pemimpin, tetapi kita juga mengakui bahwa perubahan sosial tidak mungkin hanya dikerjakan satu orang. MIP tidak akan berhasil hanya karena nama seorang gubernur, sekuat apa pun lobi dan keringatnya. Ia baru berarti jika menjadi bagian dari tanggung jawab bersama: pemerintah yang transparan, warga yang kritis namun adil, tokoh agama dan adat yang meneduhkan, bukan menyulut.
Bunga rumput akan terus tumbuh dan layu, silih berganti. Tapi bila di bawah tanah ada banyak biji gandum — manusia-manusia yang diam-diam bekerja, mengorbankan ego demi kebaikan bersama — ladang Maluku pelan-pelan akan menghijau juga. Bukan karena satu figur disanjung, tetapi karena kita semua memilih jalan yang sama: bekerja dalam kesetiaan, menanggung dalam keheningan, dan berbuah bagi sesama dalam satu helaan nafas, Par Maluku Pung Bae. (Redaksi)