Ambon, Kapatanwes.com – Aliansi Pemuda Saparua menyerukan agar proses perjuangan pembentukan Kota Kepulauan Lease dilakukan secara inklusif, partisipatif, dan transparan.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di sekitaran Jalan Dr. J. Leimena, Poka, Ambon, Sabtu (18/10. Aliansi ini terdiri dari pemuda-pemudi representatif dua kecamatan yakni Saparua dan Saparua Timur, yang menyatakan keprihatinan terhadap kurangnya pelibatan publik dalam proses pemekaran wilayah Lease.
Mereka menilai, perjuangan pemekaran yang telah berjalan cukup lama harus dijalankan dengan semangat keterbukaan, kebersamaan, dan tanggung jawab publik.
Dalam pernyataannya, Aliansi Pemuda Saparua menegaskan lima poin sikap utama.
Pertama, mendorong Tim Pemekaran Lease untuk membuka secara luas informasi terkait progres kerja dan dokumen pendukung.
Kedua, menuntut pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk adat, agama, perempuan, dan pemuda.
Ketiga, meminta dialog terbuka dan berkelanjutan antara tim pemekaran dan masyarakat di tiga pulau: Saparua, Haruku, dan Nusalaut.
Keempat, mengingatkan pentingnya semangat persaudaraan orang Lease agar perjuangan ini tidak menimbulkan perpecahan.
Dan kelima, menegaskan bahwa arah perjuangan pemekaran harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Pelmy Paunno dan Shanty Manuhutu, pemuda dan perempuan asal Negeri Haria, menekankan bahwa perjuangan pemekaran Lease harus menjadi ruang kolaboratif yang melibatkan semua lapisan masyarakat.
“Pemuda dan perempuan Lease bukan hanya pelengkap, tetapi bagian penting dari kekuatan sosial yang harus terlibat aktif dalam setiap proses perjuangan. Masa depan wilayah ini tidak bisa dibangun tanpa keterlibatan semua pihak,” ujar mereka.
Sementara itu, Christian Tetelepta, pemuda asal Porto, menekankan pentingnya menjaga kemurnian perjuangan. “Pemuda punya tanggung jawab moral untuk memastikan perjuangan ini tidak dibajak oleh kepentingan politik jangka pendek,” katanya.
Hasbi Chaidir Sanaky, pemuda dari Negeri Siri Sori Islam, menyoroti pentingnya keterbukaan informasi. “Transparansi adalah kunci kepercayaan publik. Tanpa keterbukaan, perjuangan ini akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat,” ujarnya.
Putra asal Negeri Paperu, Piere Pattipawaey menyampaikan harapannya agar pemekaran benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat di akar rumput. “Pemekaran jangan hanya jadi simbol administratif. Harus ada dampak nyata untuk masyarakat di negeri-negeri,” ucapnya.
Leonard Manuputy, pemuda asal Negeri Ouw, menegaskan bahwa keterlibatan seluruh elemen masyarakat merupakan syarat utama agar perjuangan pemekaran Lease memiliki legitimasi sosial dan politik yang kuat. “Kami tidak berbicara soal mendukung atau menolak, tetapi tentang bagaimana memastikan seluruh elemen adat, agama, perempuan, dan pemuda dilibatkan secara setara. Partisipasi publik bukan hanya bentuk formalitas, tetapi fondasi agar hasil perjuangan ini memiliki nilai keadilan dan keberlanjutan,” tegas Leonard.
Sementara Demy Soumokil, pemuda asal Negeri Booi, menilai bahwa pemekaran merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketertinggalan wilayah-wilayah Lease. “Pemekaran merupakan solusi untuk mengatasi ketertinggalan Saparua, Haruku, dan Nusalaut dari daerah lain di Maluku.
Pulau Saparua punya nilai sejarah yang panjang dikenal dunia sejak masa jalur rempah dan penjajahan Belanda. Karena itu, pemekaran adalah harga mati untuk membangun Lease yang lebih baik. Tapi jangan sampai perjuangan ini hanya jadi kepentingan segelintir orang, karena itu akan menimbulkan persoalan baru dan menggagalkan tujuan bersama,” tegas Demy.
Ia juga menambahkan bahwa pemekaran Lease tidak boleh berhenti sebagai isu politik semata. “Pemekaran harus diwujudkan dalam langkah konkret. Konsorsium Lease sudah terbentuk sejak lama, dan jika memang serius, maka harus dijalankan secara nyata dengan melibatkan semua pihak,” tambahnya.
Aliansi Pemuda Saparua menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Kota Kepulauan Lease harus menjadi ruang bersama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya segelintir pihak. Pemuda menilai, keterlibatan yang setara antara tokoh adat, agama, perempuan, dan generasi muda merupakan kunci agar proses ini benar-benar mencerminkan kehendak orang Lease secara menyeluruh.
Karena itu, Aliansi Pemuda Saparua menempatkan diri sebagai kekuatan moral dan sosial yang siap mengawal, mengingatkan, serta memastikan bahwa perjuangan pemekaran berjalan terbuka, adil, dan partisipatif demi kepentingan bersama(*)
