Saumlaki, Kapatanews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Tanimbar resmi membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) sebagai pemantau pemilu. Kesepakatan itu ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Saumlaki, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan pendidikan demokrasi di luar tahapan pemilu.
Ketua Bawaslu KKT, Mathias Alubwaman, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan keterlibatan PDB dalam kerja-kerja pengawasan partisipatif. Menurutnya, keterlibatan pemantau pemilu dari unsur masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam memperkuat langkah pencegahan yang selama ini dijalankan Bawaslu, terutama pada masa non-tahapan.
“Kami atas nama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada rekan-rekan dari Perisai Demokrasi Bangsa sebagai pemantau pemilu di KKT. Kehadiran lembaga ini semakin memperkuat upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu selama masa non-tahapan,” ujar Mathias.
Ia berharap, penandatanganan MoU tersebut tidak berhenti pada seremonial semata. Sinergi yang terbangun, kata dia, diharapkan mampu memperkuat pengawalan pesta demokrasi secara berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat sejak jauh hari sebelum tahapan pemilu dimulai.
Sementara itu, Ketua Perisai Demokrasi Bangsa, Lukas Samangun, menyambut positif keterbukaan Bawaslu KKT dalam membangun kemitraan strategis bersama organisasi masyarakat sipil. Ia menilai kerja sama tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas demokrasi di daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah membuka ruang kolaborasi bagi PDB untuk turut berperan aktif dalam pengawasan dan peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat,” kata Lukas.
Menurutnya, fokus kerja sama ini diarahkan pada penguatan pengawasan partisipatif, pendidikan pemilih, pencegahan pelanggaran, serta literasi demokrasi. Lukas menekankan, masih banyak pihak yang memandang pengawasan partisipatif hanya relevan menjelang hari pemungutan suara, padahal justru masa non-tahapan menjadi ruang penting untuk menanamkan kesadaran berdemokrasi.
“Jangan menunggu tahapan pemilu baru bergerak. Di masa non-tahapan inilah kita menanam benih kesadaran demokrasi agar masyarakat benar-benar siap ketika tahapan dimulai,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa Perisai Demokrasi Bangsa bersifat terbuka dan inklusif. PDB, menurut Lukas, merupakan wadah multi warna yang memberi ruang bagi anak-anak muda dan seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi untuk terlibat aktif sesuai peran dan kapasitasnya.
Dari informasi yang dihimpun, kerja sama antara Bawaslu KKT dan PDB ke depan akan diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif yang menyasar masyarakat luas. Implementasi teknis dari MoU tersebut masih akan ditindaklanjuti dalam bentuk program bersama, seiring dengan agenda penguatan demokrasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (Nik Besitimur)