Tanimbar, Kapatanews.com – Bara perlawanan mulai menyala di bumi Duan Lolat. Tiga organisasi besar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar DPD KNPI, LSM Aliansi Tanimbar Raya, dan Forum Cinta Bumi Tanimbar (FCBT) mengeluarkan ultimatum keras kepada Pemerintah Daerah: jangan “cawe-cawe” dalam penentuan vendor lokal proyek raksasa LNG Abadi di Blok Masela.
Pernyataan itu bukan sekadar kritik biasa. Ini peringatan terbuka. Di tengah gegap gempita Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digadang-gadang menjadi masa depan energi Indonesia, suara anak-anak muda Tanimbar terdengar lantang, bahkan menggetarkan.
Proyek LNG Abadi yang dikelola oleh Inpex Masela Ltd kini memasuki fase krusial. Pemerintah pusat melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan proses lelang Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dimulai pada 2026. Namun sebelum palu lelang diketuk, gelombang kecurigaan sudah membuncah di daerah penghasil.
Ketiga organisasi itu menilai ada potensi intervensi kekuasaan dalam penentuan vendor lokal. Mereka khawatir proyek bernilai triliunan rupiah ini justru menjadi ajang “bagi-bagi kue” bagi kelompok tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
“Kami tegaskan, Pemda harus berdiri sebagai fasilitator dan regulator yang adil. Jangan ikut bermain. Jangan ada cawe-cawe dalam penentuan vendor lokal,” tegas Sumitro Fenanlambir, salah satu koordinator aksi, dengan nada yang tak menyisakan ruang kompromi.
Kata “bermain” yang ia lontarkan terasa berat. Seolah ada bara yang lama tersimpan dan kini meledak ke permukaan.
Ongker Batmomolin, koordinator lainnya, memperjelas arah tuntutan. Menurutnya, proses seleksi vendor harus dilakukan secara transparan dan profesional, tanpa tekanan, tanpa titipan, tanpa skenario keluarga pengusaha yang diselundupkan lewat pintu belakang birokrasi.
“Kami ingin pengusaha asli Tanimbar diberi porsi layak dalam rantai pasok. Bukan hanya jadi penonton di tanah sendiri,” katanya.
Blok Masela bukan sekadar proyek. Ia adalah simbol harapan dan sekaligus trauma. Harapan akan lapangan kerja, infrastruktur, dan perputaran ekonomi. Trauma karena pengalaman masa lalu sering menunjukkan bahwa masyarakat lokal kerap tersingkir di tanahnya sendiri.
Ketiga organisasi itu juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar seharusnya fokus pada penyiapan SDM dan sinkronisasi regulasi daerah. Jangan sampai energi diambil dari bumi Tanimbar, tetapi hak ekonomi masyarakatnya justru dipangkas oleh kepentingan segelintir orang.
Mereka menyebut, jika poin-poin perjuangan tidak diakomodir, maka aksi pemboikotan terhadap groundbreaking Blok Masela yang ditargetkan sebelum Lebaran 2026 bukan lagi sekadar wacana.
Hernanto Permelay, pengacara muda yang juga terlibat dalam konsolidasi aksi, menyatakan persiapan sudah mencapai 90 persen. Tinggal koordinasi terakhir dengan kelompok masyarakat yang selama ini merasa dirugikan mulai dari persoalan petuanan adat, lahan warga, masyarakat terdampak di Kecamatan Tanimbar Selatan, hingga vendor lokal yang merasa dipinggirkan.
“Masalah Inpex Masela adalah urgensi seluruh masyarakat Tanimbar, bukan hanya elit,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi penanda bahwa isu ini telah melampaui sekat organisasi. Ia bergerak ke ruang-ruang kampung, ke rumah-rumah warga, ke lingkaran adat, dan ke percakapan warung kopi.
Ancaman boikot groundbreaking adalah pesan paling keras: jangan uji kesabaran rakyat di tanah penghasil.
“Energi boleh diambil. Hak jangan diabaikan,” tutup koordinator umum aksi dengan suara yang terdengar seperti ultimatum.
Kini bola panas itu berada di tangan pemerintah daerah dan operator proyek. Apakah mereka akan merespons dengan transparansi dan keadilan? Ataukah bara yang mulai menyala ini akan berubah menjadi kobaran besar menjelang 2026?
Tanimbar sedang menunggu. Dan kali ini, anak-anak mudanya memilih berdiri di garis depan. (KN-13)