Ambon, Kapatanews.com- Kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali mencuat, kali ini dengan tuduhan yang lebih serius. Sabandarlisa Kelilauw, pengacara muda asal Maluku sekaligus putra daerah SBT, menuding Bupati SBT Fahri Husni Alkatiri menyimpan “bau busuk” dalam birokrasi daerah, menyusul terungkapnya fakta bahwa adik kandung Bupati SBT yang merupakan narapidana kasus korupsi, masih menerima gaji sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam rilisnya kepada Kapatanews.com, Sabtu (27/09), Kelilauw mengatakan adik kandung Bupati yang diketahui merupakan terpidana kasus korupsi Dana Desa Tobo, Kecamatan Werinama, dikabarkan tetap menerima hak keuangan ASN meskipun tidak pernah aktif bertugas selama puluhan tahun. Fakta ini memperkuat dugaan adanya praktik diskriminatif dan tebang pilih dalam penegakan disiplin ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten SBT.
“Bagaimana mungkin seseorang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, bahkan sudah menjadi narapidana dan masih berada dalam penjara masih digaji oleh negara? Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi penghinaan terhadap akal sehat dan keadilan,” tegas Sabandarlisa dalam pernyataannya kepada media.
Ia menambahkan bahwa kasus ini memperlihatkan adanya perlindungan istimewa terhadap keluarga inti penguasa daerah, sementara ASN lain justru dipecat dengan alasan yang sama sekali tidak sebanding. “Rakyat sudah cukup muak dengan praktik-praktik seperti ini. Pemerintahan daerah tidak boleh menjadi kerajaan keluarga yang memanipulasi hukum demi kepentingan sendiri,” lanjutnya.
Sebelumnya, Sabandarlisa juga telah mengecam pemecatan sejumlah ASN di Kabupaten SBT yang dianggap tidak adil dan bermuatan politis. Ia menyoroti kasus istri Ketua KPUD SBT yang tidak aktif selama 12 tahun tetapi justru diangkat sebagai Kepala Puskesmas, serta ibu kandung Wakil Bupati yang juga tak tersentuh sanksi meski mangkir bertugas.
“Ini bukan lagi soal ketidakadilan biasa. Ini adalah sistem yang rusak dari dalam. Jika tidak dibersihkan, maka birokrasi di SBT akan menjadi contoh buruk bagi daerah lain,” pungkasnya.
Sabandarlisa menyerukan agar Kementerian Dalam Negeri dan lembaga penegak hukum segera turun tangan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Ia juga mendorong masyarakat sipil dan media untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan di Seram Bagian Timur agar tak terus dibajak oleh kepentingan politik dan keluarga semata.
