Saumlaki, Kapatanews.com – Lampu panggung menyala terang. Musik berdentum. Agenda seremonial berjalan megah. Namun di sudut-sudut sunyi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, suara yang terdengar justru rintihan warga yang tak terlayani. Dari Molumaru hingga Seira, pelayanan kesehatan disebut warga sedang berada di titik paling rapuh.
Di ruang-ruang puskesmas yang catnya mulai mengelupas, antrean pasien menumpuk tanpa kepastian. Seorang warga Seira yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku sudah tiga kali datang berobat, namun pulang dengan tangan kosong.
“Obat tidak ada. Dokter tidak ada. Kami hanya disuruh sabar,” ujarnya dengan nada yang sulit menyembunyikan amarah.
Di Molumaru, situasinya tak kalah suram. Seorang tenaga kesehatan, juga meminta namanya tidak ditulis, menyebut mereka bekerja dalam kondisi serba terbatas.
“Kami seperti berdiri di garis depan tanpa perlindungan. Obat kosong, dokter jarang ada. Kalau ada kasus berat, kami hanya bisa rujuk,” katanya.
Pantauan media ini menunjukkan beberapa alat kesehatan dalam kondisi rusak dan belum diperbaiki. Ruang perawatan tampak seadanya. Dalam kondisi darurat, pasien harus dirujuk ke Saumlaki dengan biaya sendiri. Perjalanan laut yang panjang dan cuaca yang tak menentu kerap menjadi taruhan tambahan di tengah sakit yang tak menunggu.
Kekosongan obat menjadi keluhan paling sering terdengar. Antibiotik, obat penurun panas, hingga obat untuk penyakit kronis disebut sering tidak tersedia. Warga terpaksa membeli di apotek swasta jika stok ada atau menunggu kiriman yang tak jelas waktunya. Bagi yang tak mampu, pilihan tinggal menunggu kondisi memburuk.
Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar puskesmas di wilayah kepulauan disebut tidak memiliki dokter tetap. Pelayanan medis praktis ditangani perawat atau bidan tanpa supervisi dokter. Dalam kasus-kasus serius, keterlambatan penanganan bisa berakibat fatal.
“Kami takut salah ambil keputusan, tapi pasien juga tidak bisa dibiarkan,” ujar seorang petugas kesehatan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Akibat kekosongan obat dan minimnya dokter, pelayanan kesehatan di sejumlah titik disebut warga lumpuh total. Pasien datang dengan harapan, pulang dengan kecemasan.
“Rasanya seperti tidak punya pemerintah,” ucap seorang tokoh masyarakat dengan suara berat.
Situasi ini kontras dengan berbagai kegiatan pemerintah daerah yang dinilai lebih menonjolkan kemewahan dan seremoni. Warga mempertanyakan arah prioritas anggaran.
“Kami lihat panggung berdiri megah. Tapi di puskesmas, lampu saja kadang redup,” sindir seorang warga.
Di bawah kepemimpinan Bupati Ricky Jauwerissa, pemerintah daerah diketahui sedang fokus menyelesaikan pembayaran hutang pihak ketiga. Kebijakan tersebut disebut sebagai upaya menyehatkan fiskal daerah. Namun sejumlah kalangan menilai, di tengah langkah itu, sektor kesehatan justru seperti dikorbankan.
Seorang pejabat internal yang enggan disebut namanya mengakui adanya pengetatan anggaran.
“Memang ada penyesuaian. Beberapa program ditunda. Dampaknya terasa di lapangan,” katanya singkat.
Di Pulau Seira, seorang ibu muda menceritakan bagaimana ia harus menunggu berjam-jam saat anaknya demam tinggi. Tenaga medis terbatas, dokter tidak berada di tempat.
“Saya takut kehilangan anak saya hanya karena tidak ada dokter,” katanya dengan mata sembab.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius tentang keselamatan warga di wilayah terluar. Jika penyakit ringan saja sulit ditangani, bagaimana dengan kasus gawat darurat? Sejumlah warga menyebut pelayanan kesehatan kini bukan lagi soal kualitas, melainkan soal ada atau tidaknya layanan sama sekali.
Seorang aktivis lokal menyebut keadaan ini sebagai “darurat diam-diam”. Menurutnya, penderitaan warga kepulauan jarang menjadi sorotan karena jauh dari pusat pemerintahan.
“Kalau di kota saja goyah, di pulau-pulau kecil itu sudah seperti gelap total,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait tudingan memburuknya pelayanan kesehatan. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Di tengah segala kekurangan, para tenaga kesehatan tetap bertahan. Mereka bekerja melampaui batas kemampuan, mencoba menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Namun tanpa obat, tanpa dokter, dan tanpa dukungan anggaran yang memadai, ketahanan itu perlahan terkikis.
Kepulauan Tanimbar bukan hanya soal seremoni dan laporan keuangan. Di sana ada ibu yang menunggu anaknya sembuh, ada orang tua yang menggantungkan hidup pada sebutir obat, ada keluarga yang berharap dokter datang tepat waktu.
Ketika panggung pesta berdiri megah sementara puskesmas kosong obat dan dokter, pertanyaan publik menjadi semakin tajam: apakah keselamatan rakyat masih menjadi prioritas, atau hanya menjadi catatan kecil di balik gemerlap acara?
Bagi warga Molumaru hingga Seira, ini bukan sekadar kritik. Ini adalah ketakutan yang nyata bahwa suatu hari, di tengah sakit yang datang tiba-tiba, tak ada lagi tempat untuk berharap. (KN-07)