Saumlaki, Kapatanews.com – Di tengah sorotan publik terkait dugaan kekosongan obat dan tidak adanya tenaga dokter tetap di sejumlah fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar akhirnya angkat bicara memberikan klarifikasi resmi. Rabu (25/02/2026)
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Katharina A.C. Utukaman, menegaskan bahwa informasi yang berkembang di masyarakat perlu diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan yang berlebihan.
Ia membuka penjelasan dengan memaparkan kondisi riil pelayanan kesehatan primer di wilayah itu. Menurutnya, dari total 14 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan, memang terdapat tiga puskesmas yang saat ini belum memiliki dokter aktif.
“Tiga puskesmas itu adalah Puskesmas Waturu, Puskesmas Wunlah, dan Puskesmas Seira. Jujur saja, untuk saat ini memang belum ada dokter yang bertugas tetap di tiga tempat tersebut,” ungkapnya terbuka.
Secara khusus, ia menyoroti kondisi di Puskesmas Seira yang menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Katharina menegaskan bahwa kekosongan dokter tetap di Seira bukan karena pembiaran, melainkan dampak berakhirnya masa tugas tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat dari pemerintah pusat.
“Tenaga dari program Nusantara Sehat sudah selesai masa kontraknya. Kami sudah berkoordinasi agar penempatan dokter melalui skema penugasan khusus bisa segera mengisi kekosongan, termasuk di Seira,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Kesehatan agar wilayah yang belum memiliki dokter diprioritaskan dalam penugasan khusus dokter.
“Prinsipnya, puskesmas yang kosong dokter akan diutamakan. Setelah itu, baru ditambah lagi sesuai rasio penduduk dan luas wilayah kerja,” katanya.
Katharina juga mengakui tantangan yang dihadapi daerah kepulauan seperti Tanimbar dalam mempertahankan tenaga medis. Menurutnya, tidak sedikit dokter yang setelah menyelesaikan masa tugas memilih kembali ke daerah asal atau melanjutkan pendidikan.
“Kami sudah tawarkan untuk tetap mengabdi di sini. Bahkan anak daerah sendiri pun ada yang tidak kembali. Ini persoalan minat dan pilihan pribadi, bukan karena tidak ada perhatian dari pemerintah,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan gaji serta dukungan administratif bagi dokter yang bersedia bertugas, termasuk bagi mereka yang baru lulus dan belum mengikuti seleksi PPPK.
“Dari sisi pemerintah daerah, kami siapkan skema pembiayaan. Tetapi keputusan tetap di tangan tenaga medis yang bersangkutan,” tambahnya.
Selain isu dokter, persoalan ketersediaan obat juga menjadi sorotan. Katharina membantah kabar bahwa terjadi kekosongan total obat di puskesmas, termasuk di Puskesmas Seira.
“Tidak benar kalau disebut habis semua. Obat baru masuk November 2025 dan sudah didistribusikan ke seluruh puskesmas. Stok secara umum masih aman,” tegasnya.
Menurutnya, stok farmasi yang ada diperkirakan mencukupi hingga Agustus 2026, dengan total anggaran pengadaan obat tahun ini mencapai sekitar Rp2,3 miliar.
Ia tidak menampik kemungkinan adanya kekurangan pada item tertentu. Namun, hal itu dinilai sebagai dinamika teknis yang masih dapat ditangani di tingkat pelayanan.
“Kalau satu jenis obat kosong, itu bisa saja terjadi karena tingkat pemakaian berbeda. Tapi itu tidak berarti pelayanan berhenti. Ada alternatif dalam kelas terapi yang sama,” jelasnya.
Sebagai contoh, ia menyebutkan obat antibiotik seperti amoksisilin yang memiliki substitusi lain seperti ampisilin, sehingga pelayanan tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan pasien.
Katharina juga menekankan bahwa Dinas Kesehatan memiliki mekanisme monitoring distribusi obat melalui gudang farmasi daerah, sehingga setiap laporan kekurangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Yang penting adalah percepatan proses pembelanjaan berikutnya supaya jangan sampai terjadi jeda stok setelah Agustus nanti. Itu yang sedang kami siapkan dari sekarang,” katanya.
Terkait pelayanan spesialis di rumah sakit, ia menegaskan bahwa hal tersebut berada dalam kewenangan manajemen RSUD Magretti Saumlaki dan bukan ranah langsung Dinas Kesehatan.
“Kami fokus pada pelayanan primer di puskesmas. Untuk rumah sakit, ada manajemen tersendiri. Jadi jangan dicampuradukkan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Katharina berharap masyarakat tetap tenang dan tidak langsung menyimpulkan informasi yang belum terverifikasi.
“Kami terbuka terhadap kritik, tapi mari kita lihat data dan kondisi sebenarnya. Pemerintah tidak pernah berniat membiarkan masyarakat tanpa pelayanan,” tutupnya.
Dengan klarifikasi ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan bahwa kekosongan dokter di Puskesmas Seira bersifat sementara dan tengah diupayakan penanganannya, sementara stok obat secara umum masih dalam kondisi aman dengan pengawasan berkelanjutan. (KN-07)