Ambon,Kapatanews.com – Dewan Pimpian Daerah Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku, nyatakan dukungan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian.
Hal ini disampaikan olek Keua DPD GAMKI Maluku, Dr Samuel.P.Ritiauw, S.Pd, M.Pd kepada media ini,Rabu (28/1/2026) menurutnya , posisi Polri di bawah Presiden membuat kinerja institusi Bhayangkara lebih efektif dan efisien serta independensi dan tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu, ungkap Ritiauw
“Tidak ada hal yang mendesak yang mengharuskan Polri di bawah kementrian. Posisi Polri sudah benar di bawah Presiden. Jika digiring lagi ke ranah kementrian maka polri ini semakain birokrasi, korbannya adalah rakyat. ujar Dr Pendidkan Unpatti Ambon
Dirinya mengatakan, sistem komando terpusat yang berlaku saat ini, memungkinkan Polri bergerak lebih cepat dalam mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto. termasuk didalamnya progaram-program starategis yang sementara ini dijalankan
Dr Pendidikan Uniiversitas Pattimura Ambon ini,menilai sikap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang menolak Polri berada di bawah kementerian sebagai bentuk komitmen kuat terhadap pelayanan masyarakat
Polri sebagai institusi strategis memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas Nasional. Dengan posisi Polri di bawah Presiden, kata dia, mampu memperkuat prinsip checks and balances serta mencegah tumpang tindih kewenangan dalam tata kelola pemerintahan.
DPG GAMKI Maluku memandang independensi Polri harus tetap dijaga agar dapat bekerja secara profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat, ungkpnya
Menurut Ritiauw , penempatan Polri di bawah Presiden juga merupakan amanat konstitusi. independensi dan profesionalitas institusi kepolisian harus tetap terjaga. Selain itu, kata dia, dengan posisi tersebut akan mendukung efektivitas Polri dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
” Memang ada banyak hal yang harus dibenahi dalam internal Polri, Yang mesti ditingkatkan adalah peningkatan SDM, Pelayanan publik serta menjaga moral dan etika dalam tubuh Polri bukan Polri harus digiring untuk beralih fungsi secara kelembagaan”
GAMKI Maluku mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penguatan reformasi Polri secara berkelanjutan, baik dari aspek kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun penguatan pelayanan publik yang adil dan berkeadilan,
Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda se-Indonesia, Senin (26/1/2026).
Saya tegaskan di hadapan Bapak-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi berada di bawah kementerian,” tegas Jenderal Sigit. [KN-02]