Ambon,Kapatanews.com._ Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maluku menggelar diskusi publik tentang efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap Provinsi Maluku.
Forum diskusi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk akademisi, tokoh agama, mahasiswa, dan organisasi profesi.
Untuk Pembicara, turut terlibat DR Anthon Lailosa, Mercy Barends, DR Abidin Wakano dan DR Simon P Suegijono serta Mohamad Latif.
Kegiatan Diskusi publik yang berlangsung di Pasific Hotel , Ambon , Sabtu (17/5/25). Dibuka oleh Ketua DPD PDI-Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun (BGW).
BGW lewat sambutannya mengatakan diskusi publik ini bertujuan untuk membahas dampak efisiensi anggaran terhadap masyarakat Maluku.
Mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat Maluku serta merumuskan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi dampak negatif efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Provinsi Maluku ini mengatakan , efisiensi anggaran dapat berdampak negatif terhadap masyarakat Maluku, terutama dalam konteks kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Sehingga pemerintah pusat dan daerah perlu mempertimbangkan konteks wilayah dan daerah dalam melaksanakan efisiensi anggaran.
” Negara juga perlu mengefisiensi diri dalam penggunaan anggaran, terutama dalam konteks kabinet dan distribusi anggaran. Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran,” ungkapnya.
Ia mencontohkan dampak negatif efisiensi yakni ,pemotongan anggaran infrastruktur dapat berdampak pada pembangunan daerah kemudian pengurangan belanja dapat berdampak pada kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu lanjutnya , Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi dampak negatif efisiensi anggaran.
” PDI Perjuangan berharap bahwa diskusi ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pembangunan di Maluku. Serta dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi dampak negatif efisiensi anggaran. Dengan kerja sama dan kesadaran bersama, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” tandasnya
Menutup sambutannya, Benhur menyampaikan pemerintah pusat dan daerah perlu mempertimbangkan konteks wilayah dan daerah dalam melaksanakan efisiensi anggaran.
“Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Kemudian Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan kerja sama dengan masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pembangunan di Maluku,” tutupnya. (KN-08)
