Ambon, Kapatanews.com – Akhir-akhir ini public Maluku dipertontonkan dengan aksi heroik sejumlah OKP, LSM maupun oknum Jurnalis dalam mengkritis BPJN Maluku. Aksi heroik mereka bukanlah hal baru. Tentu ini adalah hal yang lasim kita temui, ketika kritik mereka memilki makna yang berbeda.
Ketidakmandirian OKP ,LSM dan oknum Jurnalis dalam Ekonomi membuat mereka gelap mata. Jubah Oganisasi hanyalah sebuah tameng agar kelihatan Elegan dan berwibawa. Atas nama rakyat dan organisasi mereka berselancar di ruang-ruang public sambil berteriak ini dan itu.
Berbekal Sound, Mic,dan Ban Mobil usang mereka melakukan demonstrasi sambil membakar Ban, seolah-olah merekalah yang paling hebat dan tahu kinerja Pemerintah.
Adapula berbekal Handphone mereka merangkai kata dan menulis ,sambil mengkritisi ,seolah-olah meeka yang paling benar
Semua yang mereka lakukan bukanlah murni penilaian atas kinerja seorang Pimpinan disebuah Lembaga Pemerintahan , tetapi lebih dari itu, mereka memilki maksud lain dari aksi atau protes mereka.
Dinamika ini, menurut Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI) Maluku, DR.Samuel Patra Ritiauw, S.Pd. M.Pd dalam Rilisnya kepada Media ini , Sabtu 28/06/2025 , mengatakan bahwa BPJN Maluku dibawah Kepemimpinan Iqbal Tamher memilki kinerja yang baik. Hal ini di buktikan dengan kemampuan Tamher dalam mendatangkan uang bagi pembanguanan di Daerah.
Menurutnya kemampuan Tamher dalam melobi Pemerintah Pusat untuk mendatangkan Dana bagi pembangunan Jalan di Dearah ini patut diapresiasi. Negara dalam masa Efisiensi Anggaran tetapi bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Inpres bagi pembangunan Daerah masih tetap ada untuk Maluku.
Kritik Boleh Asalkan Memberi Solusi
Banyak Kritikan Ditujukan Kepada BPJN Maluku, bagi GAMKI kritikan oleh individu atau Lembaga boleh, namun mereka yg mengkritik harus dapat memberikan solusi yang tepat dalam kaitan dengan Pengelolaan Jalan Nasional.
Masalah pembangunan jalan nasional di provinsi Maluku harus menjadi perhatian oleh semua pihak. Jika ada hal-hal yang perlu dikaji kembali oleh BPJN Maluku maka setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan informasi disertai dengan data pendukung, sehingga langkah-langkah kongkrit oleh BPJN Maluku dapat diambil demi keberlangsungan Pembanguan di Daerah ini
Akademisi Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, menegaskan bahwa OKP , LSM atau oknum-tertentu silakan menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya program Pemerintah melalui BPJN Maluku, tetapi kritik yang disampaikan harus bersifat Solusi.
Lebih lanjut , ia mengatakan dalam pandangan GAMKI sejauh ini, mereka yang melakukan protes atau kritik kepada pihak BPJN Maluku ataupun Lembaga Pemrintah lainnya tidak pernah memberikan solusi, tetapi kritik yang mereka lakukan bertujuaan sebagai alat pemenuhan tuntutan pribadi atau kelompok masyarakat tertentu.
OKP , LSM , Oknum Jurnalis Tidak Memiliki Kemandirian Ekonomi
Ketidakmandirian Ekonomi dalam berorganisasi ataupun Personal, memiliki kerentanan terhdapa hal-hal yang sifatnya negative. Dampak tersebut meliputi ketergantungan pada pihak lain, kesulitan dalam menjalankan program, penurunan kredebilitas serta memiliki potensi konflik secara internal maupun external.
Ritiauw menegaskan bahwa ketidakmandirian Ekonomi yang dimilki OKP, Ormas atau oknum Jurnalis ini, banyak kita temui di sekeliling kita. Mereka akan menggadaikan kredebilitas (harga diri) organssasi atau personal demi dan atas nama Donasi, Hibah atau bantuan dari pihak tertentu.
Selain itu mereka mudah dikelola dan dimanfaatkan oleh kepentingan Politik tertentu, penyebabnya adalah lemahnya sumber daya organisasi ataupun personal, sehingga mereka tidak lagi independent dan fukus pada tujuan utamanya yaitu memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Kritik Dan Protes Diduga By Orderan
Setiap hari, hampir di setiap media, berita terkait kinerja BPJN Maluku selalu menghiasi halaman media, penyebabnya yaitu para kelompok kepentingan atau okum tertentu melihat BPJN Maluku sebagai Lembaga Amal yang bisa diperas kapan saja, ungkap Ritiauw.
Pandangan kelompok kepentingan ini , sangatlah beralasan. Dirinya menegaskan bahwa BPJN Maluku dipandang sebagai sumber ATM. Menurutnya Lembaga Vertikal di bawah Kementrian Pekerjaan Umum ini memiliki Anggaran yang cukup besar untuk digarap demi kepentingan kelompok atau oknum tertentu
Para kelompok kepentingan memilki banyak akal, berbekal informasi yang belum tentu terbukti kebenarannya,mereka mulai melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes mereka kepada Kepala BPJN Maluku, Iqbal Tamher,ujarnya
Musim hujan dIjadikan alasan untuk menilai kinerja Kepala BPJN, tuduhan dan prasangka ketika jalan dan jembatan yang rusak akibat musim hujan dinilai sebagai betuk dugaan tindak pidana korupsi akibat pengerjaan yg dinilai buruk.
Bahkan menurut Ritiauw, proses penilaian kinerja Kepala BPJN Maluku digiring ke ranah politik guna melakukan pergantian Tamher selaku Kasatker BPJN Maluku.
Dirinya menduga ,apa yang di lakukan oleh kelompok kepentingan ini adalah ” by desain” oleh oknum atau kelompok tertentu. Tidak mungkin apa yang mereka lakukan itu murni kepentingan rakyat
Putra TNS asal Maluku Tengah ini menegaskan tidak ada alasan apapun untuk menggantikan Kasatker BPJNI Maluku, Iqbal Tamher. Kinerja Tamher ,menurut GAMKI Maluku baik dan patut di pertahankan. Ia juga meminta , BPJN Maluku agar tidak mentolelir para kelompok kepentingan ini.
Bila perlu mereka ini di laporkan kepada pihak kepolisan jika menyebarkan informasi dan data palsu, dan oknum wartawan yang suka meminta uang harus dilaporkan ke Dewan Pers, agar Kartu Kompetensi Wartawan nya dicabut
Sebagai Ketua GAMKI Maluku, dirinya mengajak semua elemen masyarakat agar tetap aktif menjadi mata dan telinga Pemerintah dalam kaitan dengan pembangunan di Daerah.
Ia juga Menekankan proses pengawasan tersebut tidak digunakan sebagai alat pemerasan dan pemenuhan kebutuhan individu atau kelompok tertentu, ungkanya. (KN-02)
