Saumlaki, Kapatanews.com – Menjelang rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Strategis Nasional Blok Masela oleh Inpex Masela Ltd, atmosfer sosial di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan.
Di tengah euforia pembangunan yang digunakan sebagai tonggak sejarah baru industri migas di Maluku, suara-suara kegelisahan justru menguat dari kalangan pemuda yang merasa belum dilibatkan secara nyata dalam proses groundbreaking tersebut.
Proyek bernilai raksasa yang digadang-gadang akan mendongkrak ekonomi daerah itu kini berada di persimpangan harapan dan kekhawatiran. Di satu sisi, pemerintah pusat dan daerah menaruh optimisme tinggi. Namun disisi lain, sebagian elemen masyarakat menilai fondasi sosial proyek ini belum kokoh karena partisipasi lokal dinilai belum terlihat secara signifikan menjelang momentum krusial tersebut.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melalui Ketua Alex Belay secara terbuka menyampaikan peringatan keras kepada pihak Inpex Masela Ltd. Ia menilai geliat partisipasi masyarakat lokal di wilayah terdampak masih sangat minim, bahkan nyaris tak terasa, meski tahapan proyek disebut telah mendekati pelaksanaan peletakan batu pertama.
“Kita mendengar kabar groundbreaking sebentar lagi dilaksanakan, tapi di lapangan, atmosfer keterlibatan masyarakat lokal nol besar. Inpex terkesan berjalan sendiri tanpa membangun jembatan partisipasi yang nyata dengan pemuda dan warga setempat,” tegasnya kepada media hari ini Kamis, (12/02/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa ada jarak yang dirasakan antara korporasi dan masyarakat. KNPI menilai, jika sejak awal masyarakat ditempatkan hanya sebagai penonton, maka potensi gesekan sosial di masa mendatang tidak bisa dihindari. Menurut mereka, proyek sebesar Masela seharusnya dibangun dengan pendekatan kolaboratif, bukan eksklusif.
Salah satu sorotan utama adalah minimnya transparansi informasi terkait peluang kerja dan keterlibatan vendor lokal. KNPI menilai sosialisasi belum dilakukan secara terbuka dan merata, sehingga masyarakat tidak memiliki gambaran jelas tentang bagaimana mereka bisa terlibat dalam rantai ekonomi proyek tersebut.
Selain itu, KNPI juga menuding adanya eksklusivitas dalam pola komunikasi perusahaan terhadap elemen masyarakat daerah. Mereka menilai ruang dialog yang sebelumnya dibuka tidak menghasilkan tindak lanjut yang konkret, sehingga memunculkan kesan bahwa aspirasi lokal tidak menjadi prioritas.
Bahkan Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat serta adat pernah duduk bersama pun dan menyampaikan segala kegelisahan pun tak digubris ini artinya Ruang Komunikasi Baik Sepertinya Tak Lagi Dibutuhkan, Oleh-nya itu Harus Dengan Cara Lain..dan KNPI Siap Melakukan itu, karena Ada Beberapa dasar pikir yang Cukup Jadi Kegelisahan.
Kegelisahan itu juga berkaitan dengan potensi marginalisasi masyarakat lokal. KNPI mengingatkan bahwa tanpa skema pemberdayaan yang jelas sebelum groundbreaking dilakukan, warga Tanimbar dikhawatirkan hanya akan menerima dampak lingkungan dari proyek besar tersebut tanpa menikmati manfaat ekonomi yang proporsional.
Isu tenaga kerja menjadi salah satu titik paling sensitif. KNPI menilai dominasi tenaga kerja dari luar daerah pada sejumlah vendor yang telah berjalan menambah rasa kecewa di tengah masyarakat, terlebih ketika pemerintah daerah disebut telah mengupayakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal.
Rata rata Tenaga Kerja Mulai dari Vendor-vendor Yang Sementara Jalan Rata Rata Bukan Putra Tanimbar, ini Jadi Kegelisahan kami dari dulu. Bahkan Pelatihan dan Diklat serta Bahkan Pemda Juga Berikan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikut Kuliah Di Cepu, Alhasil Anak Anak TANIMBAR tersebut Bagai Asing Di Negeri Ini.
Dalam konteks itu, Belay mengingatkan agar momentum peletakan batu pertama tidak sekadar menjadi seremoni simbolik yang indah di atas panggung, sementara di bawahnya tumbuh rasa keterasingan masyarakat terhadap proyek yang berdiri di tanah mereka sendiri.
“Jangan sampai groundbreaking hanya menjadi seremoni pejabat di atas panggung, sementara masyarakat di bawah tetap merasa asing dengan apa yang dibangun di tanah mereka sendiri. Ini pertanda tidak baik. Inpex harus segera membuka diri,” tegas Ketua KNPI Alex Belay.
KNPI juga mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap komitmen Local Content atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang sebelumnya dijanjikan. Mereka meminta agar komitmen tersebut diwujudkan dalam langkah konkret, bukan hanya tertuang dalam dokumen perencanaan.
Jika tuntutan tersebut tidak direspons secara serius sebelum agenda groundbreaking digelar, KNPI memastikan akan mengambil langkah lebih tegas. Belay menyatakan, pihaknya siap menggelar aksi jalanan bahkan memboikot agenda peletakan batu pertama sebagai bentuk tekanan agar kepastian partisipasi masyarakat lokal tidak lagi diabaikan.
Dengan menguatnya ancaman aksi terbuka dari elemen pemuda, agenda groundbreaking Blok Masela kini tidak hanya menjadi simbol dimulainya pembangunan fisik, tetapi juga menjadi ujian awal bagi relasi antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat Tanimbar. Apakah ia akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi, atau justru memantik gelombang resistensi sosial, sangat bergantung pada langkah yang diambil dalam waktu dekat. (KN-07)