Saumlaki, Kapatanews.com – Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menjerit, bukan karena takdir alam, tetapi karena nasib mereka dilindas oleh kekuasaan gelap birokrasi. Di tengah harapan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mereka justru gugur di medan pertarungan hidup akibat ulah seorang pejabat yang kini dijuluki “Kabid Siluman” oleh sesama ASN dan honorer.
Mereka, para honorer sejati, telah mengabdi puluhan tahun di berbagai instansi lingkup Pemerintah Daerah Tanimbar, bekerja dalam sunyi tanpa pengakuan negara. Namun harapan itu hancur berkeping-keping setelah data mereka diduga dimanipulasi oleh Ivan Melalolin, Kepala Bidang Pengadaan Data dan Informasi BKPSDM, yang kini tengah menjadi sorotan publik dan parlemen.
“Ada yang sudah 15 tahun jadi guru honorer, ada pula yang tiap hari membersihkan kantor dinas, tetapi tak masuk data. Sebaliknya, keluarga dan teman dekat Kabid justru lolos PPPK tanpa pernah mengabdi,” ungkap salah seorang peserta seleksi PPPK yang meminta identitasnya dirahasiakan saat ditemui di halaman DPRD Kepulauan Tanimbar, Selasa (15/07/2025).
Para korban menyebut Ivan sebagai “Kabid Siluman” karena diduga menyulap data asli menjadi ilusi. Banyak tenaga honorer yang pantas justru tereliminasi, sementara nama-nama baru yang tak pernah bekerja di lingkungan pemerintah tiba-tiba muncul sebagai pemenang seleksi.
“Itu sihir birokrasi tingkat tinggi,” kata seorang ASN senior yang enggan disebutkan namanya alasan keamanan.
Situasi ini tak hanya memicu kemarahan publik, tetapi juga memantik trauma sosial. “Ibunya tidak pernah honor, kerjanya di koperasi simpan pinjam. Tapi sekarang jadi PPPK. Ini bukan hanya salah, ini kejahatan birokrasi yang harus segera diamputasi,” ujar seorang warga dengan nada penuh amarah.
Para honorer, yang kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil, kini berbondong-bondong datang ke DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka. Mereka berharap agar kasus ini dibuka secara terang benderang dan dilaporkan langsung ke Kementerian PAN-RB sebagai bentuk perlawanan terhadap manipulasi data dan mafia PPPK.
“Pak Bupati jangan diam. Kami ini bukan sekadar data. Kami manusia yang telah berkorban waktu dan tenaga untuk daerah ini. Jika beliau tidak bertindak, kami anggap turut melindungi si Kabid Siluman itu,” kata perwakilan tenaga honorer saat menyampaikan aspirasi di ruang DPRD.
Dorongan agar Ivan Melalolin dicopot bahkan dipidanakan terus menguat. Menurut banyak pihak, tindakan manipulasi data dalam seleksi PPPK tak hanya melanggar etika, tetapi juga patut diduga sebagai tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang.
“Harus diperiksa Kejaksaan dan Polda. Jangan tunggu api membakar kantor,” ujar seorang anggota DPRD.
Tragisnya, ada tenaga honorer yang dikabarkan jatuh sakit dan mengalami depresi berat akibat tidak lolos PPPK. Mereka kehilangan harapan, kehilangan semangat hidup, bahkan ada yang menyebutkan ada yang gugur secara psikis kehilangan fungsi sosial karena beban batin.
Ivan Melalolin, Kepala Bidang Pengadaan Data dan Informasi BKPSDM, bahkan melontarkan pernyataan mengejutkan saat memimpin apel peserta seleksi PPPK yang diduga kuat sarat manipulasi.
“Jangan dengar mereka. Informasi yang disampaikan itu hoaks! Bahkan kalau perlu, Inspektorat, DPRD, Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian, silakan periksa saya. Audit saja! Saya siap bertanggung jawab,” ucap Ivan lantang di hadapan peserta seleksi PPPK yang disebut-sebut sebagai ‘penerima SK siluman’, pada sebuah apel internal, pekan lalu.
“Bupati dan DPRD Kepulauan Tanimbar silahkan proses hukum,”ucapnya.
Pernyataan ini semakin menyulut kemarahan para tenaga honorer asli yang telah mengabdi belasan tahun di instansi pemerintah. Mereka menyebut Ivan tidak hanya menyakiti nasib, tapi juga melecehkan akal sehat birokrasi.
“Dia bicara seperti pahlawan, padahal tangan berdarah! Jangan hanya siap diaudit, siap juga masuk penjara!” teriak salah satu honorer yang kini trauma berat akibat tidak lolos PPPK.
Tekanan terhadap Pemerintah Daerah pun terus meningkat. Masyarakat sipil, tokoh agama, dan mahasiswa mendesak agar Ivan Melalolin segera dicopot dari jabatannya, diusut, dan bila terbukti bersalah, dijebloskan ke penjara.
“Tidak ada jalan damai untuk pengkhianat rakyat. Ini era keterbukaan. Mafia birokrasi seperti dia harus dilenyapkan,” tegas salah satu sumber tenaga honorer yang bekerja di Bagian Umum Setda KKT.
Dengan air mata dan kesedihan, mereka hanya berharap satu hal: Pemerintah Daerah segera menyapu bersih mafia data di lingkup BKPSDM dan memperjuangkan para honorer asli agar mendapatkan keadilan. Jika tidak, maka sejarah akan mencatat: di Tanimbar, pengabdian bisa dibunuh oleh kekuasaan, dan birokrasi dikutuk menjadi siluman. (KN-07)
