Maluku, Kapatanews.com – Aliansi Honorer Non-Database BKN Gagal CPNS Indonesia mengumumkan akan menggelar Aksi Damai Nasional di depan Istana Negara dan Kementerian PANRB, Jakarta, pada Senin, 17 November 2025.
Aksi ini digelar untuk menuntut keadilan dan kesetaraan status bagi tenaga honorer non-database yang gagal seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2024.
Ketua Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia, Abdullah Sabanah, mengatakan aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap honorer non-database.
Menurutnya, banyak tenaga honorer telah mengabdi bertahun-tahun di instansi pemerintah pusat maupun daerah tanpa mendapatkan kepastian status kepegawaian.
“Kami bukan mencari belas kasihan, kami menuntut keadilan. Ribuan honorer sudah mengabdi lebih dari dua tahun, tapi kami tidak diakui hanya karena tidak masuk database BKN,” tegas Abdullah dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (10/11/2025).
Aliansi ini berdiri sejak 3 Agustus 2025 dan beranggotakan tenaga honorer non-database yang gagal seleksi CPNS/PPPK maupun yang tidak sempat mendaftar karena ketiadaan formasi.
Sebelumnya, mereka juga telah melakukan audiensi dengan MenPANRB, Wamendagri, KSP, dan DPR RI, namun belum mendapatkan kejelasan terkait penyelesaian nasib mereka.
Wakil Ketua Aliansi, Murtada, menyebutkan aksi ini akan berlangsung tertib dan damai dengan melibatkan perwakilan dari seluruh daerah.
“Kami sudah bersurat ke Dinas Kesehatan untuk menyiapkan tim gawat darurat dan ambulans di lokasi aksi. Semua orasi akan disampaikan secara bermartabat, tanpa anarkis,” ujarnya.
Menurut Murtada, diskriminasi terhadap tenaga honorer non-database terlihat jelas dalam mekanisme seleksi CASN 2024. Mereka yang tidak terdaftar di database BKN kehilangan kesempatan mengikuti seleksi PPPK karena sosialisasi tidak merata dan sistem SSCASN mengunci NIK peserta yang sudah mendaftar CPNS.
Selain itu, banyak tenaga honorer non-database yang gagal seleksi diberhentikan atau dialihkan ke sistem outsourcing, tanpa perlindungan hukum dan kesejahteraan yang layak.
“Ini bertentangan dengan janji pemerintah bahwa tidak akan ada PHK massal terhadap tenaga non-ASN,” kata dia.
Empat Tuntutan Resmi Aksi Damai Nasional
Aliansi Honorer Non-Database BKN Gagal CPNS Indonesia menyampaikan empat tuntutan utama kepada Pemerintah Republik Indonesia:
- Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan MenPANRB menerbitkan Surat Edaran atau Surat Keputusan Menteri terbaru yang mengatur penataan honorer non-database termasuk mereka yang gagal CPNS/PPPK dan yang tidak mendaftar karena tidak ada formasi agar diangkat ke dalam skema PPPK paruh waktu secara afirmatif.
- Meminta MenPANRB agar mengeluarkan pedoman resmi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di pusat dan daerah yang memiliki kemampuan fiskal untuk menambah kuota afirmatif bagi honorer non-database ke dalam skema PPPK paruh waktu.
- Memohon kepada kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian belanja APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, demi menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan karier tenaga honorer non-database tanpa adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).
- Meminta pemerintah menggunakan langkah diskresi hukum guna menjamin perlindungan hukum, kepastian status, dan kesejahteraan tenaga honorer non-database, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan prinsip non-diskriminasi dalam ketenagakerjaan.
Mereka menegaskan, tuntutan ini berangkat dari rasa keadilan dan penghargaan terhadap pengabdian ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Mereka berharap pemerintah segera merespons sebelum aksi digelar.
“Kami tidak menentang pemerintah. Kami hanya menagih keadilan bagi para abdi negara yang telah bekerja puluhan tahun tanpa status yang jelas,” tutur Abdullah menutup pernyataannya. (KN-07)
