Saumlaki, Kapatanews.com – Aroma busuk korupsi dan praktik nepotisme pekat tercium dari tubuh Pemerintah Desa Wabar, Kecamatan Wuarlavobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dana desa senilai lebih dari Rp765 juta diduga dikuras secara sistematis oleh lingkaran keluarga Kepala Desa, mulai dari manipulasi jabatan hingga dugaan penggelapan bantuan langsung tunai (BLT) yang seharusnya menjadi hak rakyat miskin.
Dua tokoh masyarakat, Yeri Filimditi dan Falens Batilmurik, membeberkan kepada wartawan bahwa jabatan strategis di Desa Wabar diduga dikuasai oleh kerabat dekat kepala desa. Ketua BPD adalah ponakan kandung, bendahara merangkap sekretaris desa, dan jabatan sekretaris kini dipercayakan kepada anak mantu. Mereka menyebut kondisi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi desa dan akal sehat masyarakat.
Kecurigaan kian menguat setelah ditemukan catatan penggunaan dana BLT tahun 2021 senilai Rp16 juta untuk kebutuhan pribadi aparatur desa: beli rokok, bayar utang, dan perjalanan ke Saumlaki. Padahal, dana tersebut mestinya disalurkan kepada warga terdampak pandemi. Fakta mencengangkan lainnya: dari 98 penerima BLT tahun 2022, 63 di antaranya tidak pernah menerima sepeser pun.
Tak hanya BLT, anggaran untuk Pilkades 2021, Jambore PKK, pengadaan bagan, gaji eks BPD, bahkan dana bantuan rumah rakyat ikut diduga diselewengkan. Kades juga tercatat meminjam uang BUMDes Rp15 juta tanpa mekanisme yang sah. Lebih parah lagi, banyak NIK penerima bantuan tidak sesuai dengan data KTP, membuka celah bagi penyimpangan sistemik yang membahayakan keuangan negara.
Warga mendesak agar aparat aparat penegak hukum Inspektorat, Kejaksaan, hingga Polres Kepulauan Tanimbar segera bertindak. Mereka menegaskan bahwa letak desa yang terpencil tak boleh dijadikan alasan pembiaran hukum.
“Hukum jangan lumpuh di ujung negeri. Ini bukan sekadar uang, tapi martabat rakyat yang diinjak,” tegas Falens.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi Kepala Desa Wabar dan perangkat terkait guna memperoleh klarifikasi resmi. Warga berharap kasus ini menjadi awal terbongkarnya jaringan korupsi. (KN-07)
